Pemerintah menempatkan isu gizi sebagai agenda prioritas pembangunan manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Arah kebijakan nasional menekankan peningkatan status gizi masyarakat, perbaikan pola konsumsi pangan bergizi seimbang, penguatan layanan kesehatan dan gizi di tingkat komunitas, serta perluasan kerja sama lintas sektor dan multipihak untuk mempercepat pencapaian target nasional.
Upaya tersebut sejalan dengan Gerakan Scaling Up Nutrition (SUN), inisiatif global yang diadopsi Indonesia sejak 2011 untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan komitmen lintas aktor di bidang gizi. Jejaring SUN Indonesia melibatkan lima kelompok utama, yakni pemerintah, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, serta akademisi dan profesional.
Untuk memperkuat sinergi dan memastikan keberlanjutan program peningkatan gizi, kegiatan Scaling Up Nutrition Annual Meeting (SUNAM) 2025 digelar pada awal Desember di Kementerian PPN/Bappenas, Taman Suropati, Jakarta. Forum ini menyoroti pentingnya kolaborasi pentahelix dalam mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menekankan perlunya penguatan ekosistem gizi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mempercepat perbaikan gizi nasional. Ia menyebut Indonesia masih menghadapi triple burden of malnutrition, yakni kekurangan gizi (stunting/wasting), kekurangan zat gizi mikro atau kelaparan tersembunyi, serta kelebihan gizi seperti obesitas.
Pungkas menyampaikan prevalensi stunting berada pada 19,8 persen, wasting 7,4 persen, serta adanya peningkatan obesitas pada anak dan dewasa. Ia juga menyoroti anemia pada ibu hamil dan remaja yang masih tinggi. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada tumbuh kembang anak, kemampuan belajar, produktivitas, hingga daya saing sumber daya manusia.
Dalam video sambutan, SUN Movement Coordinator Afshan Khan menyatakan peningkatan gizi membutuhkan kolaborasi kuat dari semua pihak. Ia menilai kolaborasi yang berjalan di Indonesia telah menunjukkan hasil yang baik dan berharap kerja sama tersebut dapat semakin diperkuat untuk menghasilkan perbaikan yang lebih berarti.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sonny Sonjaya menjelaskan pemerintah menggalakkan kampanye “Makan Bergizi Hak Anak Indonesia” melalui Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini diharapkan menjangkau kelompok rentan, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah, dan anak jalanan. Sonny menambahkan, MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi, tetapi juga diharapkan memberi dampak lain melalui multiplier effect ekonomi sirkular, seperti penyerapan tenaga kerja serta penyerapan bahan dari petani.
Berdasarkan data BGN, telah ada 17.144 SPPG opsional dengan kisaran penerima manfaat sekitar 49 ribu orang. Sonny mengatakan jumlah penerima manfaat harian bersifat fluktuatif karena ada SPPG yang terus beroperasi dan ada yang menyesuaikan kondisi, misalnya saat terjadi bencana di Sumatera.
Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus menyoroti tantangan lain, yakni masih rendahnya minat masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan. Ia menyebut sebagian besar masyarakat datang ke dokter atau fasilitas layanan kesehatan hanya ketika sudah ada keluhan. Ia berharap kondisi ini dapat terus diperbaiki sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, seraya mengajak penguatan sinergi, inovasi, dan perluasan jangkauan gizi agar Indonesia lebih berdaya saing.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan gerakan Scale Up Nutrition bukan semata urusan pemerintah, melainkan gerakan kolektif yang harus dikerjakan bersama oleh pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, masyarakat sipil, serta akademisi. Ia menyatakan meski angka stunting menurun, Indonesia masih menghadapi tantangan kesehatan lain seperti kurang gizi, kelebihan gizi, hingga kekurangan zat mikro. Mengacu pada Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting tercatat 19,8 persen.
Rachmat menilai tingginya angka stunting menunjukkan persoalan dasar yang harus ditangani secara serius. Ia menekankan pentingnya membangun ekosistem gizi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia Maju 2045 dengan semangat “Nutrition for Growth” atau gizi untuk pembangunan.
Dalam sesi panel diskusi yang dimoderatori Team Leader TPPS Setwapres Iing Mursalin, disebutkan anggota SUN dari lima kelompok telah menjalankan peran masing-masing. Ia berharap forum jejaring SUN tidak hanya berlangsung di tingkat pusat, tetapi juga dapat diperluas ke daerah. Meski beberapa daerah sudah melaksanakan, ia menyebut masih banyak wilayah yang belum menggelar forum serupa dan hal itu menjadi pekerjaan rumah bersama.
Pada kesempatan yang sama, penghargaan diberikan kepada Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Maluku Utara sebagai daerah terbaik dalam pelaporan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Penghargaan tersebut menegaskan kembali bahwa perbaikan gizi membutuhkan sinergi kebijakan, inovasi, dan kolaborasi multipihak.
