JAKARTA — Selat Malaka kembali menjadi perhatian dalam beberapa pekan terakhir, seiring munculnya narasi yang menyandingkannya dengan Selat Hormuz di Timur Tengah. Kawasan ini disorot bukan hanya karena perannya sebagai jalur perdagangan, tetapi juga karena dinamika geopolitik yang melibatkan kekuatan besar dunia.
Sejumlah negara tetangga menyoroti kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat terkait izin akses terbang militer AS di wilayah udara Indonesia, serta wacana penerapan tarif bagi kapal yang melintas di Selat Malaka. Di sisi lain, selat ini telah dikenal selama berabad-abad sebagai ruang pertemuan budaya dan agama, sekaligus jalur penting perdagangan lintas kawasan.
Dalam sejarah, Selat Malaka juga disebut sebagai bagian dari Jalur Sutra Laut—rute utama pedagang dari China, Arab, India, dan Persia untuk bertukar komoditas seperti rempah-rempah, sutra, dan keramik. Dengan posisi strategis yang kerap dibandingkan dengan Selat Hormuz, Selat Malaka sejak lama menarik perhatian dunia internasional.
Warisan Sriwijaya dan kontrol atas Selat Malaka
Pada masa Kerajaan Sriwijaya, sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13, Selat Malaka tidak sekadar jalur transportasi air. Penguasaan atas selat ini menjadi salah satu faktor yang mengantarkan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim besar.
Di era tersebut, Sriwijaya disebut menguasai Selat Malaka dan menjamin keamanan pelayaran. Kerajaan ini memiliki armada laut kuat untuk memberantas perompak, sehingga kapal-kapal dagang dari berbagai wilayah dapat melintas dengan lebih aman dari ancaman bajak laut.
Kapal-kapal yang melintas juga diwajibkan singgah di pelabuhan milik Sriwijaya, seperti Palembang dan Kedah, untuk membayar pajak atau melakukan bongkar muat. Pajak serta monopoli komoditas menjadi sumber pendapatan utama, termasuk dari perdagangan rempah-rempah yang memiliki permintaan tinggi di pasar internasional.
Sriwijaya juga disebut memahami kondisi geografisnya dengan menguasai kedua sisi selat—Sumatera dan Semenanjung Malaya—sekaligus memonopoli jalur laut tersebut. Dalam catatan narasi yang beredar, kapal yang berupaya menghindari kewajiban singgah dapat dikejar dan diperangi oleh armada Sriwijaya.
Dominasi itu kemudian melemah, salah satunya setelah Sriwijaya kehilangan kontrol atas Selat Malaka menyusul serangan Kerajaan Chola dari India pada abad ke-11. Kekalahan tersebut disebut turut menggerus kekuatan maritim Sriwijaya.
Selat Malaka dalam persaingan AS dan China
Pada masa kini, Selat Malaka tidak hanya dikenal sebagai salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia, tetapi juga menjadi arena persaingan Amerika Serikat dan China. Isu keamanan maritim internasional mengemuka setelah AS mengajukan izin terbang militer di wilayah udara Indonesia, serta adanya patroli armada laut AS yang menginginkan pemeriksaan (sweeping) kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka dengan alasan keamanan.
Aktivitas kapal perang AS di selat ini juga disebut terpantau. Dalam narasi yang berkembang, AS diduga memanfaatkan kontrol atas Selat Malaka sebagai instrumen tekanan terhadap pasokan energi China. Sementara itu, negara-negara tetangga Indonesia yang juga memiliki hak wilayah di Selat Malaka menekankan bahwa kawasan tersebut seharusnya bebas dari campur tangan militer asing.
Merujuk pada hukum laut internasional dalam UNCLOS 1982, Selat Malaka dikategorikan sebagai selat internasional.
