Brussel – Para menteri dalam negeri Uni Eropa menghadapi tekanan yang meningkat untuk segera menjalankan janji-janji mereka dalam menangani krisis migrasi yang semakin memburuk. Desakan ini muncul menjelang pertemuan mereka pada Senin (9/11) yang bertujuan mempersiapkan pertemuan puncak khusus dengan para pemimpin negara-negara Afrika.

Dimitris Avramopolous, Komisioner Uni Eropa untuk urusan migrasi, menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati, terutama dalam memperketat pengawasan di perbatasan luar Uni Eropa. Ia juga menegaskan perlunya memindahkan pengungsi dari Italia dan Yunani yang kapasitasnya sudah penuh, serta mendirikan pusat-pusat penerimaan migran di sepanjang jalur Balkan yang berasal dari Yunani.

Tekanan atas perlunya tindakan cepat juga datang dari Menteri Dalam Negeri Jerman, Thomas de Maiziere, serta sejumlah pemimpin Parlemen Eropa. Sidang luar biasa tersebut digelar dua hari sebelum pertemuan puncak khusus Uni Eropa-Afrika di Malta, Rabu (11/11), yang akan membahas strategi untuk menekan gelombang kedatangan migran melalui Libya. Jalur ini merupakan rute migran tersibuk kedua setelah Turki dan Balkan.

Avramopolous menyatakan, "Sekarang saatnya bagi negara-negara anggota Uni Eropa untuk mempercepat pelaksanaan janji-janji tersebut di lapangan." Pernyataan ini disampaikan dalam konteks krisis migran yang disebut sebagai yang terburuk yang dialami Eropa sejak Perang Dunia Kedua.

Komisi Eropa sebelumnya telah mengajukan rencana komprehensif pada Mei lalu untuk mengelola krisis migrasi yang semakin parah. Hingga saat ini, hampir 800 migran telah meninggal dunia di Laut Mediterania saat mencoba menyeberang dari Libya menuju Italia. Gelombang migrasi semakin meningkat selama musim panas, di mana ratusan ribu orang yang melarikan diri dari konflik di Suriah, Irak, dan Afghanistan tiba di Yunani dan Balkan melalui Turki.

Sekitar 3.000 dari hampir 800.000 migran yang tiba di Eropa tahun ini dilaporkan tewas dalam perjalanan. Meski demikian, negara-negara anggota Uni Eropa selama berbulan-bulan terlibat dalam perdebatan sengit terkait penyelesaian bersama, terutama soal rencana pemindahan 160.000 pencari suaka dari negara-negara garis depan, seperti Italia dan Yunani, ke wilayah lain di blok tersebut.

Avramopolous menegaskan urgensi pemindahan migran dari Yunani dan Italia sebagai langkah mendesak yang harus segera dilakukan. Setelah berbagai perdebatan, Uni Eropa akhirnya bulan lalu menyepakati skema pemindahan tersebut meski mendapat tentangan kuat dari Hungaria dan beberapa negara anggota di kawasan Eropa Timur.