JAKARTA — Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menilai panjangnya rantai pasok tekstil di Indonesia membutuhkan kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional secara berkelanjutan.
Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto mengatakan penguatan industri hulu di dalam negeri penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku strategis. Namun, ia menekankan bahwa selama kapasitas nasional belum mencukupi, impor bahan baku tetap diperlukan agar proses produksi tidak terhambat.
“Impor bahan baku bagi produsen yang patuh aturan perlu berjalan cepat dan efisien agar daya saing industri tetap terjaga,” kata Anne dalam keterangan resmi, Rabu (14/1/2026). Ia menambahkan, pemerintah telah berupaya menempatkan industri garmen dan tekstil sebagai sektor strategis.
Menurut Anne, status strategis tersebut perlu diterjemahkan secara konkret oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah melalui kebijakan, regulasi, dan instrumen pelaksanaan yang nyata.
Anne juga menilai perhatian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap penguatan industri tekstil dan garmen nasional menjadi sinyal politik dan ekonomi yang kuat bagi keberlanjutan sektor padat karya itu. Ia menyebut industri garmen dan tekstil berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja serta stabilitas sosial-ekonomi nasional.
Terkait penekanan presiden pada revitalisasi rantai pasok tekstil, AGTI memandang penguatan supply chain perlu dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Selain itu, AGTI menilai program hilirisasi yang dibahas presiden menjadi kunci peningkatan nilai tambah industri tekstil dan garmen.
AGTI menilai, dengan rantai pasok yang panjang, hilirisasi dapat memperkuat kemandirian industri sekaligus menjaga kontribusi sektor ini sebagai penyerap tenaga kerja dan penggerak ekonomi nasional.
Anne menambahkan, pengembangan teknologi dan semikonduktor dinilai berdampak strategis bagi penerapan industri 4.0 di sektor tekstil. Ia juga menyoroti ketergantungan yang masih tinggi terhadap mesin impor, sehingga penguatan industri permesinan dalam negeri dipandang sebagai bagian penting dari agenda industrialisasi nasional.
Usai rapat terbatas di Hambalang, AGTI berharap arahan Presiden Prabowo segera ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret, termasuk deregulasi, debirokratisasi perizinan, penyediaan energi yang kompetitif, serta dukungan fiskal dan pembiayaan.
“Dengan kebijakan yang terintegrasi, industri garmen dan tekstil dapat kembali meningkatkan daya saing dan memperkuat posisinya sebagai tulang punggung manufaktur padat karya nasional,” ujar Anne.
