Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai ketahanan energi Indonesia cukup kuat di tengah krisis harga energi global yang dipicu konflik di Timur Tengah. Hingga saat ini, pemerintah disebut hanya menaikkan harga BBM non-subsidi, sementara harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan.
Airlangga mengatakan JP Morgan Asset Management menempatkan Indonesia di peringkat kedua sebagai negara yang paling tahan terhadap guncangan energi global. Ia menyebut salah satu faktor penguat ketahanan energi Indonesia adalah pasokan energi yang tidak bergantung pada kondisi Selat Hormuz.
Dalam acara “Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI)” di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (27/4/2026), Airlangga juga menceritakan pengalamannya menghadiri pertemuan ASEAN Zero Emission bersama 12 negara lain yang dipimpin Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Menurutnya, dalam pertemuan itu Takaichi menyampaikan bahwa sekitar 70% negara Asia bergantung pada Timur Tengah, khususnya Selat Hormuz, untuk pasokan energi.
“Indonesia tidak, pasokan energi Indonesia dari Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz hanya 20 persen,” ujar Airlangga.
Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan beragam sumber energi untuk pasokan listrik, mulai dari gas hingga batu bara. Diversifikasi tersebut, menurut Airlangga, turut memperkuat daya tahan sektor energi nasional.
Pada kesempatan yang sama, Airlangga menekankan bahwa fundamental perekonomian Indonesia dinilai tetap terjaga meski ketidakpastian dan tekanan global meningkat. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026 dapat mencapai 5,5%, dengan inflasi sekitar 3,48%.
Ia juga menyebut Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) masih berada di level 122,9 dan neraca perdagangan mencatat surplus selama 70 bulan beruntun, sekitar Rp148,2 triliun.
Airlangga menambahkan, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat pada 2025 meningkat hingga dua digit. Menurutnya, meski ada isu pengenaan tarif AS, Indonesia masih dapat mempertahankan pasar Amerika.
Namun, ia menyampaikan bahwa Indonesia termasuk satu dari 16 negara yang tengah menjadi objek investigasi otoritas perdagangan AS. Investigasi tersebut dilakukan berdasarkan Section 301 terhadap negara mitra dagang yang dianggap menerapkan praktik tidak adil.
Dari sisi domestik, Airlangga mengatakan konsumsi dalam negeri masih kuat dengan kontribusi 54% terhadap PDB. Utang luar negeri Indonesia disebut berada di level 29,9% dari PDB.
Ia juga menyebut kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) didominasi investor domestik sebesar 87,4%, sementara porsi investor asing 12,6%.
