JAKARTA — Tekanan ekonomi global dan memanasnya situasi geopolitik menjadi perhatian kalangan dunia usaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintah menyiapkan kebijakan ekonomi yang lebih seimbang agar aktivitas bisnis dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menilai respons kebijakan tidak cukup hanya berfokus pada satu sisi. Pemerintah, menurut dia, perlu menjaga keseimbangan antara penguatan sektor produksi dan peningkatan permintaan domestik.
“Dari sisi supply, dunia usaha membutuhkan kebijakan yang mampu menjaga biaya usaha tetap terkendali, arus kas tetap sehat, dan kepastian usaha tetap terjaga,” ujar Shinta, Ahad (5/4).
Dalam jangka pendek, Apindo menilai prioritas pemerintah adalah menjaga stabilitas makroekonomi agar gejolak global tidak menekan aktivitas ekonomi domestik secara signifikan. Langkah yang dinilai perlu antara lain menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan harga energi, serta memastikan distribusi barang dan kelancaran rantai pasok tetap terjaga.
Shinta menekankan kebijakan yang disiapkan perlu adaptif dan terukur, berbasis pemetaan sektor, serta disertai komunikasi yang jelas kepada dunia usaha. “Kebijakan perlu bersifat adaptif, terukur, berbasis pemetaan sektor, serta disertai komunikasi yang jelas kepada dunia usaha,” katanya.
Selain menjaga stabilitas, Apindo juga menilai peningkatan konsumsi domestik perlu diperkuat melalui stimulus yang lebih terarah. Dukungan ini dinilai penting terutama bagi sektor industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.
Pada saat yang sama, dunia usaha disebut membutuhkan kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing, seperti dukungan likuiditas, penyederhanaan regulasi, serta pengurangan berbagai biaya ekonomi tinggi.
Dalam perspektif jangka menengah hingga panjang, Apindo memandang perlu langkah strategis yang lebih mendasar untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Usulan yang disoroti antara lain percepatan penguatan ketahanan energi, pengembangan energi alternatif, serta penyesuaian bauran energi nasional dengan kesiapan infrastruktur dan kebutuhan industri.
Penguatan sektor hulu di dalam negeri juga dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor. Apindo turut mendorong reformasi subsidi energi dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta efisiensi biaya logistik bagi dunia usaha.
