Mundurnya Amerika Serikat dari puluhan lembaga global dinilai membuka peluang baru dalam tata kelola internasional. Namun, sejumlah pakar menilai China kecil kemungkinan akan langsung mengambil alih posisi kepemimpinan yang ditinggalkan Washington, dan lebih memilih langkah yang terukur serta selektif.

Para analis memperkirakan Beijing akan meningkatkan keterlibatan pada lembaga-lembaga yang memungkinkan pengaruh dibangun secara bertahap, sejalan dengan kepentingan domestik, dan memiliki konsekuensi yang masih dapat dikelola. Dalam setahun ke depan, China disebut cenderung menghindari peran yang berisiko secara politik atau menuntut komitmen besar, di tengah pertimbangan biaya dan risiko.

Pendekatan hati-hati ini juga dikaitkan dengan upaya pemerintah China mengelola tekanan ekonomi di dalam negeri serta menjaga stabilitas politik menjelang Kongres Partai Komunis ke-21 pada 2027. Para pakar menilai, mengambil peran kepemimpinan yang menonjol dapat mengundang sorotan lebih besar dan memunculkan komitmen yang mengikat.

Pada 7 Januari, Presiden AS Donald Trump menandatangani proklamasi yang menarik AS keluar dari 35 lembaga non-PBB dan 31 entitas PBB. Trump beralasan lembaga-lembaga tersebut mempromosikan “kebijakan iklim radikal, tata kelola global, serta program ideologis yang bertentangan dengan kedaulatan dan kekuatan ekonomi AS”.

Daftar lembaga yang ditinggalkan mencakup Forum Pemberantasan Terorisme Global (GCTF), Forum Energi Internasional (IEF), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dana Pembangunan Perdamaian PBB, dan Pusat Perdagangan Internasional PBB.

Jonathan Ping, lektor kepala di Bond University, Gold Coast, Australia, menilai penarikan diri AS “membuat ruang gerak China lebih leluasa” di lembaga-lembaga pembangunan dan penguatan kapasitas seperti UN DESA. Menurutnya, agenda, pelatihan, dan bantuan teknis yang disalurkan lewat platform semacam itu dapat membentuk arah kebijakan negara-negara Global South. Ping menambahkan, platform tersebut selaras dengan Inisiatif Pembangunan Global China, memperkuat narasi kerja sama Selatan–Selatan, sekaligus memperkenalkan model pembangunan ala China.

Meski demikian, sebagian pakar mengingatkan agar tidak melebih-lebihkan kapasitas maupun keinginan China untuk memperluas peran di lembaga-lembaga yang ditinggalkan AS. Ilmuwan politik Chong Ja Ian, lektor kepala di National University of Singapore (NUS), menilai China saat ini “jauh lebih terbatas secara finansial” dibanding satu dekade lalu. Ia mengatakan, keterlibatan yang lebih besar memang dapat memberi keuntungan diplomatik dan strategis, tetapi juga dapat memicu dampak negatif ketika proyek-proyek tidak berjalan sesuai rencana.

Para analis melihat kombinasi peluang dan kehati-hatian ini menjelaskan mengapa China cenderung memilih area tertentu untuk diperkuat, alih-alih berupaya memimpin di semua lini.

Area yang dinilai berpotensi diperkuat

Salah satu bidang yang disebut dapat berdampak signifikan adalah hukum internasional. Chong menyoroti International Law Commission (ILC), badan ahli PBB yang bertugas membantu pengembangan dan kodifikasi hukum internasional. Ia menilai, karena naskah yang dihasilkan ILC kerap menjadi dasar perjanjian internasional baru, mundurnya AS dapat membuat negara seperti China dan Rusia lebih leluasa mendorong tafsir yang menguntungkan kepentingan mereka. Chong menambahkan, berkurangnya pembatasan terhadap negara besar dapat membuat negara menengah dan kecil lebih rentan terhadap tekanan, meski hal itu tidak otomatis bersifat positif atau negatif.

Mantan Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo juga menilai mundurnya AS dari lembaga global dapat mempercepat munculnya dunia yang lebih terfragmentasi dan multipolar. Dalam wawancara dengan media digital Shanghai, The Paper, yang dipublikasikan 9 Januari, Yeo menyebut langkah AS sebagai pertanda bahwa dunia multipolar akan terbentuk lebih cepat dan semakin jelas. Ia mengatakan, seiring kekuatan global makin tersebar, kawasan dan para pemain utama akan dipaksa mencari keseimbangan baru, sementara PBB perlu beradaptasi dengan perubahan distribusi kekuasaan.

Selain itu, tata kelola iklim disebut menjadi area lain yang berpotensi memberi ruang lebih besar bagi Beijing. Ping menilai mundurnya AS dari sejumlah lembaga iklim utama PBB membuka kesempatan bagi China membentuk agenda terkait norma implementasi, pembiayaan hijau, dan standar teknologi. Menurutnya, posisi China sebagai penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia sekaligus produsen utama energi bersih memberi Beijing daya tawar untuk memengaruhi jadwal, metrik, serta kerangka kerja sama Selatan–Selatan yang menekankan kolaborasi, pembiayaan, dan berbagi teknologi di antara negara berkembang.

Namun, Ping juga menilai ketidakpercayaan negara maju, keengganan China menerima komitmen mengikat, serta hadirnya berbagai kekuatan tandingan membuat tatanan multipolar yang terfragmentasi lebih mungkin terbentuk ketimbang kepemimpinan China yang dominan.

Di Asia, mundurnya AS dinilai dapat membuka ruang manuver yang terbatas tetapi strategis. Ping menyebut keluarnya Washington dari Sekretariat Pacific Regional Environment Programme (SPREP) dan perjanjian ReCAAP berisiko menyerahkan peran penetapan agenda dalam tata kelola lingkungan Pasifik dan koordinasi keamanan maritim kepada pihak lain. SPREP merupakan organisasi antarpemerintah berbasis di Samoa untuk melindungi dan mengelola lingkungan serta sumber daya alam Pasifik, sedangkan ReCAAP adalah perjanjian multilateral regional pertama untuk meningkatkan kerja sama melawan pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal di Asia.

Menurut Ping, di kawasan Pasifik, kesenjangan pendanaan dapat meningkatkan ketergantungan pada pembiayaan iklim China dan proyek adaptasi terkait infrastruktur. Sementara di Asia Tenggara, melemahnya kapasitas ReCAAP dapat membuka ruang bagi skema berbagi informasi, pelatihan, dan kerja sama patroli yang didukung China dengan dalih penguatan kapasitas.

China dinilai memilih jalur yang bisa dikendalikan

Sun Chenghao, peneliti di Centre for International Security and Strategy, Universitas Tsinghua, menilai China mempertimbangkan keterlibatan multilateral bukan hanya dari sisi risiko dan keuntungan, tetapi juga tingkat kendali, keadilan kelembagaan, serta kesesuaian dengan tahapan pembangunan China. Ia menyebut bidang yang menyediakan layanan publik global, memperluas kepentingan bersama, dan memperkuat suara negara berkembang—seperti pembangunan, infrastruktur, kesehatan publik, ketahanan pangan, dan sejumlah inisiatif kerja sama iklim—lebih menarik bagi Beijing. Sebaliknya, isu keamanan yang sangat sensitif dan sarat politisasi dinilai lebih berpotensi menimbulkan ketidakpastian.

Para analis menilai kehati-hatian China juga dipengaruhi pelajaran dari berbagai proyek pembangunan yang dapat berujung masalah. Chong mencontohkan kasus-kasus seperti proyek pipa minyak Chad–Kamerun yang didukung Bank Dunia, sengketa ketenagakerjaan di tambang-tambang yang diinvestasikan China di Zambia, serta proyek Bendungan Kajaki di Afghanistan yang didukung AS. Menurutnya, contoh tersebut menunjukkan keterlibatan dapat memberi manfaat berupa kerja sama, tetapi juga memunculkan imbas negatif ketika proyek gagal atau berjalan tidak sesuai rencana.

Dalam isu keamanan dan siber, peran kepemimpinan juga disebut kerap disertai pengawasan lebih ketat. Ping menilai mundurnya dukungan AS ke lembaga-lembaga global telah melemahkan koordinasi pemberantasan terorisme karena berkurangnya praktik berbagi intelijen, pelatihan, dan pendanaan penguatan kapasitas di negara rentan. Ia mengatakan China berpotensi mengisi celah melalui program PBB, forum regional, atau bantuan bilateral, tetapi langkah tersebut dapat memunculkan kekhawatiran terkait meningkatnya ketergantungan pada sistem China, berkurangnya transparansi, dan menyebarnya praktik keamanan yang lebih memprioritaskan stabilitas rezim ketimbang kebebasan sipil.

Tekanan domestik ikut menentukan

Para analis menilai tekanan ekonomi dan kebutuhan menjaga stabilitas politik di dalam negeri akan membuat China memprioritaskan agenda domestik dalam setahun ke depan. Dengan tingkat pengangguran kaum muda yang disebut meresahkan dan belanja masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, Beijing diperkirakan memusatkan perhatian pada stabilisasi ekonomi dan peningkatan konsumsi domestik seiring dimulainya Rencana Lima Tahun ke-15.

Sun mengatakan prioritas domestik—mulai dari peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pengelolaan ketenagakerjaan dan ekspektasi sosial, hingga penjagaan stabilitas politik—pada akhirnya menaikkan konsekuensi ekonomi dari komitmen eksternal. Namun, ia menegaskan hal itu tidak berarti China mundur dari panggung internasional. Menurutnya, penekanan akan diberikan pada bidang di mana kepentingan domestik dan eksternal beririsan, seperti kerja sama pembangunan, konektivitas infrastruktur, kesehatan publik, penanggulangan bencana, sejumlah inisiatif iklim dan energi, operasi penjaga perdamaian, serta bantuan kemanusiaan.

Untuk mengendalikan biaya dan risiko, China juga diperkirakan mengandalkan jalur multilateral yang memungkinkan pembagian tanggung jawab. Sun menilai Beijing akan berupaya meningkatkan efisiensi kontribusinya melalui platform multilateral, terutama PBB dan mekanisme yang partisipasinya luas, agar beban dibagi dan tidak ditanggung sendiri.

Ping mengingatkan keterlibatan yang lebih besar dapat memunculkan konsekuensi, termasuk kekhawatiran terkait keberlanjutan utang, persepsi bantuan yang dipolitisasi, serta penolakan dari negara penerima yang ingin menjaga otonomi strategis. Menurutnya, langkah yang terlalu berisiko dapat memicu respons negatif, terutama jika program yang didukung China dipandang melemahkan transparansi, kepemilikan lokal, atau independensi kelembagaan.

Bukan sekadar mengisi kekosongan

Para analis menilai cara China membaca mundurnya AS berkaitan dengan kerangka multipolar yang kerap disampaikan para pemimpin Beijing. Presiden Xi Jinping, antara lain melalui forum terkait Shanghai Cooperation Organization (SCO), menyerukan dunia dengan “keseimbangan yang lebih besar”. Menteri Luar Negeri Wang Yi juga memperingatkan apa yang dipandang Beijing sebagai politisasi dan instrumentalisasi lembaga internasional oleh “segelintir negara”.

Menurut para analis, retorika itu memberi petunjuk bahwa Beijing tidak semata ingin menggantikan Washington sebagai pusat otoritas baru, melainkan menata ulang lingkungan tempat kekuasaan dijalankan. Sun menilai penekanan China pada multipolaritas bukan untuk membangun hierarki baru, melainkan mendorong tata kelola yang lebih terdesentralisasi dan memperluas suara negara berkembang, termasuk dalam penetapan agenda dan perumusan aturan.

Namun, para analis juga mengingatkan bahwa sistem yang lebih multipolar tidak otomatis menghasilkan konsensus atau stabilitas. Chong menilai, dengan AS melangkah mundur, China dapat lebih mudah mendorong norma yang menguntungkan pembatasan yang lebih longgar terhadap perilaku negara, tetapi oposisi tidak serta-merta hilang karena negara lain tetap dapat menentang atau mengajukan tuntutan. Ia menambahkan, banyak lembaga internasional masih beroperasi berdasarkan prinsip kesetaraan formal, sehingga pengaruh China tidak otomatis tanpa tandingan.

Secara keseluruhan, para analis memandang mundurnya AS berpotensi mempercepat terbentuknya tatanan global yang lebih diperebutkan dan tidak seimbang. Dalam situasi itu, China diperkirakan mengambil peran lebih besar di sejumlah bidang, tetapi tetap berhenti sebelum memikul kepemimpinan luas seperti yang sebelumnya dijalankan Washington.