Jenewa — Negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) resmi memilih Indonesia untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) tahun 2026. Penetapan tersebut disebut mencerminkan kepercayaan negara-negara Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam mendorong agenda hak asasi manusia di tingkat global.
Nominasi Presiden Dewan HAM PBB 2026 dijadwalkan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026. Jabatan Presiden Dewan HAM PBB itu akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Kementerian Luar Negeri menyatakan Indonesia akan memimpin jalannya sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang. Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu, 24 Desember 2025.
Saat ini Indonesia merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026. Berdasarkan mekanisme rotasi kawasan, Asia-Pacific Group memperoleh giliran memegang Presidensi Dewan HAM pada siklus ke-20 tahun 2026, sehingga penetapan Indonesia dinilai sejalan dengan pengaturan regional yang telah disepakati.
Dukungan luas dari negara-negara Asia Pasifik terhadap Indonesia disebut didorong oleh rekam jejak Indonesia sebagai bridge builder dalam isu-isu HAM, posisinya sebagai negara berkembang yang independen dan tidak berafiliasi pada kepentingan blok tertentu, serta komitmen yang dinilai konsisten dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia.
Terpilihnya Indonesia untuk memimpin Dewan HAM PBB pada 2026 juga bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Momentum tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerja sama.
Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan negara-negara anggota APG. Indonesia menyatakan berkomitmen menjalankan amanah tersebut secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat kerja sama multilateral demi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua.
