Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memetakan langkah-langkah untuk menghadapi tekanan global yang kian tidak menentu akibat konflik di Timur Tengah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rahmat Pambudy menyebut sedikitnya ada enam strategi yang disiapkan sebagai arah kebijakan nasional untuk merespons potensi guncangan, terutama pada sektor energi, pangan, dan pertanian.
Rahmat mengatakan konflik yang berlangsung sejak awal 2026 telah menimbulkan dampak sistemik pada perdagangan dunia. Menurut dia, sektor energi menjadi titik awal tekanan ketika harga minyak dunia sempat menembus di atas 100 dolar AS. Kenaikan harga tersebut, ujarnya, memicu efek domino berupa lonjakan biaya logistik global, meningkatnya risiko inflasi, serta bertambahnya volatilitas pasar keuangan internasional.
Pernyataan itu disampaikan Rahmat dalam webinar bertajuk “Dampak Geopolitik Global terhadap Sektor Pertanian dan Pupuk Nasional” yang digelar Tabloid Sinartani bekerja sama dengan Pupuk Indonesia pada Rabu (22/4).
Ia menilai Indonesia, sebagai negara berkembang yang masih bergantung pada impor sejumlah bahan baku, berpotensi terdampak signifikan. Dampak paling terasa, kata dia, berada di sektor pertanian dan pangan. Kenaikan harga energi dapat meningkatkan biaya produksi pupuk, sementara gangguan rantai pasok global memperbesar risiko kelangkaan bahan baku. “Ini tantangan ganda. Biaya produksi naik, sementara pasokan bahan baku juga berisiko terganggu,” ujar Rahmat.
Untuk merespons situasi tersebut, Bappenas merumuskan enam langkah strategis. Pertama, membangun sistem pangan lokal yang tangguh melalui optimalisasi sumber daya domestik dan kearifan lokal. Strategi ini mencakup penguatan produksi pangan di tingkat daerah, pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan, serta pemberdayaan petani lokal. Pendekatan ini diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi berbasis desa dan wilayah sekaligus menekan ketergantungan impor.
Kedua, digitalisasi subsidi untuk memastikan ketepatan sasaran, khususnya dalam distribusi pupuk bersubsidi. Pemerintah menargetkan integrasi data nasional berbasis data petani dan lahan agar penyaluran bantuan berlangsung transparan dan akuntabel. “Kita harus memastikan setiap butir pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke petani yang berhak,” kata Rahmat. Ia juga menyebut digitalisasi diharapkan mengurangi kebocoran subsidi dan meningkatkan efisiensi anggaran.
Ketiga, efisiensi penggunaan pupuk melalui pemupukan berimbang. Rahmat menekankan peningkatan produktivitas tidak selalu identik dengan penggunaan input berlebihan. Menurut dia, pendekatan berbasis kebutuhan lahan dan spesifik lokasi dinilai lebih efektif. “Produktivitas bukan soal banyaknya pupuk, tapi bagaimana penggunaannya tepat dan efisien,” ujarnya. Praktik pemupukan berimbang juga disebut berpotensi menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang serta mendukung pertanian berkelanjutan.
Keempat, penguatan industri pupuk nasional. Pemerintah, kata Rahmat, berkomitmen meningkatkan kapasitas produksi pupuk dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor, sekaligus memperbaiki manajemen rantai pasok agar distribusi lebih lancar. Penguatan ini dinilai penting karena sektor pupuk sensitif terhadap fluktuasi harga energi dan bahan baku global.
Kelima, sinergi lintas sektoral melalui koordinasi antarkementerian dan lembaga. Pemerintah telah membentuk kelompok kerja (pokja) pupuk untuk menyelaraskan kebijakan dari hulu hingga hilir. Sinergi ini melibatkan sektor pertanian, industri, perdagangan, hingga keuangan. “Tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Semua harus terkoordinasi,” tegas Rahmat.
Keenam, mitigasi impor bahan baku melalui penguatan pemantauan global untuk mengantisipasi gangguan pasokan. Langkah yang disiapkan meliputi diversifikasi sumber impor, penguatan cadangan strategis, serta peningkatan produksi bahan baku dalam negeri. “Kita harus proaktif memonitor perkembangan global dan menyiapkan langkah antisipatif,” ujarnya.
Menurut Rahmat, enam strategi tersebut tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga diproyeksikan menjadi fondasi jangka panjang dalam membangun kemandirian nasional. Ia menilai tekanan global dapat menjadi momentum untuk mendorong reformasi struktural di sektor pangan dan pertanian.
