Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat pada 2026 di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar dan tekanan eksternal. Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut perlambatan dipengaruhi dampak lanjutan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS), kerentanan rantai pasok global, serta eskalasi ketegangan geopolitik.
“Perekonomian dunia masih dalam tren melambat dengan ketidakpastian yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi dunia 2026 diperkirakan sedikit lebih rendah menjadi sebesar 3,2 persen dibandingkan dengan capaian 2025 sebesar 3,3 persen,” kata Perry dalam konferensi pers, Rabu (21/1).
Menurut Perry, perlambatan tetap terjadi meski prospek ekonomi AS membaik. Investasi sektor teknologi, termasuk artificial intelligence (AI), serta stimulus fiskal berupa pengurangan pajak masih menjadi penopang. Namun, kondisi global dinilai belum sepenuhnya kondusif. Jepang, China, dan India juga diperkirakan melambat pada 2026 seiring melemahnya permintaan domestik dan ekspor, meskipun investasi AI di negara-negara tersebut meningkat.
Dari sisi pasar keuangan global, BI menilai tekanan masih berlanjut. Ruang penurunan Fed Funds Rate (FFR) disebut semakin terbatas, sementara yield US Treasury bertahan tinggi seiring defisit fiskal AS yang besar. Kondisi itu memperkuat indeks dolar AS (DXY) terhadap mata uang negara maju dan menahan aliran modal ke negara berkembang.
“Ketidakpastian pasar keuangan global juga meningkat terutama dipicu oleh kebijakan tarif resiprokal AS serta meluasnya eskalasi ketegangan geopolitik,” tutur Perry.
BI menilai situasi tersebut menuntut kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan domestik agar perekonomian Indonesia tetap berdaya tahan terhadap rambatan global, sekaligus mampu mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025–2026
Di tengah tantangan global, BI menilai kinerja ekonomi Indonesia tetap solid. Perry menyampaikan pertumbuhan ekonomi nasional perlu terus ditingkatkan agar sejalan dengan kapasitas perekonomian. Pada triwulan IV 2025, pertumbuhan diperkirakan lebih tinggi, ditopang kenaikan permintaan domestik seiring membaiknya keyakinan pelaku ekonomi dan peningkatan stimulus fiskal.
Dari sisi lapangan usaha, sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta informasi dan komunikasi disebut mencatat kinerja positif. Secara spasial, wilayah Bali–Nusa Tenggara (Balinusra) menjadi kawasan dengan pertumbuhan tertinggi, disusul Jawa dan Kalimantan yang didorong peningkatan permintaan domestik.
Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 diperkirakan berada pada kisaran 4,7–5,5 persen. Sementara pada 2026, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat ke kisaran 4,9–5,7 persen, sejalan dengan berlanjutnya kebijakan pemerintah dan dampak positif bauran kebijakan BI.
“Pada 2026, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,9–5,7 persen, ditopang kenaikan permintaan domestik sejalan dengan berbagai kebijakan Pemerintah dan berlanjutnya dampak positif dari bauran kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkap Perry.
Perry menekankan efektivitas stimulus pemerintah perlu terus diperkuat, terutama untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja. Di sisi investasi, program prioritas seperti hilirisasi sumber daya alam (SDA) diharapkan meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi nasional.
Ekspansi likuiditas dan pembelian SBN
Dari sisi likuiditas, BI menyatakan terus melakukan ekspansi rupiah. Salah satu langkahnya melalui penurunan posisi instrumen moneter SRBI dari Rp 916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp 730,90 triliun pada akhir 2025, dan kembali turun menjadi Rp 694,04 triliun per 20 Januari 2026.
BI juga melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) sebagai bagian dari sinergi kebijakan moneter dan fiskal. Sepanjang 2026 hingga 20 Januari, pembelian SBN mencapai Rp 23,69 triliun, termasuk Rp 13,21 triliun di pasar sekunder.
“Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter,” kata Perry.
Insentif likuiditas dan arah kredit perbankan
BI juga memperkuat kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong pertumbuhan. Penguatan KLM yang berlaku sejak 16 Desember 2025 diarahkan untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit perbankan.
Hingga minggu pertama Januari 2026, total insentif KLM mencapai Rp 397,9 triliun. Dana tersebut disalurkan ke bank BUMN sebesar Rp 182,9 triliun, bank swasta nasional (BUSN) Rp 174,7 triliun, BPD Rp 33,1 triliun, dan KCBA Rp 7,2 triliun. Secara sektoral, insentif mengalir ke pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi dan perumahan, serta UMKM dan ekonomi berkelanjutan.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, kredit perbankan pada 2025 tumbuh 9,69 persen (yoy), masih dalam kisaran target BI 8–11 persen. Kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi 21,06 persen (yoy), diikuti kredit modal kerja 4,52 persen dan kredit konsumsi 6,58 persen.
Dari sisi permintaan, BI mencatat ruang ekspansi masih terbuka dengan nilai undisbursed loan per Desember 2025 mencapai Rp 2.439,2 triliun atau 22,12 persen dari plafon kredit. Dari sisi penawaran, likuiditas perbankan disebut memadai dengan rasio AL/DPK sebesar 28,57 persen dan pertumbuhan dana pihak ketiga 13,83 persen (yoy).
Untuk 2026, BI memperkirakan pertumbuhan kredit berada pada kisaran 8–12 persen. BI juga mencatat suku bunga kredit perbankan mulai turun 39 basis poin dari 9,20 persen pada awal 2025 menjadi 8,81 persen pada Desember 2025, seiring penurunan suku bunga dana.
Ke depan, Perry menyatakan BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan KSSK guna memperbaiki struktur suku bunga serta mendorong pertumbuhan kredit yang lebih tinggi untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
