Kementerian Luar Negeri China menuding manuver kapal-kapal penangkap ikan Filipina menjadi pemicu insiden terbaru di perairan Laut China Selatan, di sekitar Xianbin Jiao yang oleh pihak lain disebut Sabina Shoal.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing pada Senin, mengatakan kapal-kapal penangkap ikan Filipina tetap berlabuh di laguna Xianbin Jiao meski telah berulang kali dicegah dan diperingatkan oleh China. Ia juga menuding kapal-kapal tersebut melakukan manuver berbahaya, termasuk tiba-tiba berbelok dari jalur.
Xianbin Jiao/Sabina Shoal merupakan atol karang samudera yang terbentuk di atas gunung laut di bagian timur Kepulauan Spratly. Lokasinya disebut sekitar 72 mil laut di barat laut Pulau Palawan dan 160 mil laut di barat laut Pulau Kalimantan, dengan bentang hampir 23 kilometer.
Guo menyatakan Xianbin Jiao adalah bagian dari Nansha Qundao yang diklaim sebagai milik China. Ia menegaskan China memiliki “kedaulatan yang tak terbantahkan” atas Nansha Qundao, termasuk Xianbin Jiao dan perairan sekitarnya. Menurutnya, pada 12 Desember Filipina melakukan tindakan “terorganisir dan terencana” dengan mengirim sejumlah besar kapal untuk melakukan provokasi di perairan lepas Xianbin Jiao serta memasuki laguna di kawasan itu.
Guo mendesak Filipina menghentikan apa yang disebutnya sebagai pelanggaran, provokasi, dan pencemaran nama baik, serta menahan diri dari tindakan di laut. Ia juga menegaskan China akan melindungi kedaulatan, hak, dan kepentingannya.
Di sisi lain, Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Thomas Pigott pada Minggu (14/12) menyatakan AS mengutuk tindakan China yang disebut menyerang nelayan Filipina dengan meriam air dan memotong tali jangkar mereka di dekat Sabina Shoal. Pigott mengatakan tindakan tersebut membahayakan mata pencaharian nelayan Filipina.
Dalam pernyataan tertulis di laman Kementerian Luar Negeri AS, Pigott menyebut Washington mendukung Filipina dalam menghadapi tindakan provokatif China dan taktik yang dinilai semakin berbahaya terhadap negara-negara tetangganya, yang menurutnya merusak stabilitas regional.
Merespons pernyataan itu, Guo menegaskan AS bukan pihak dalam isu Laut China Selatan dan tidak berhak ikut campur dalam masalah maritim para pihak terkait. Ia meminta AS menghentikan pernyataan yang disebutnya memutarbalikkan fakta dan provokatif, serta berhenti membantu Filipina dalam upaya menciptakan masalah di Laut China Selatan.
Sebelumnya, penjaga pantai Filipina menyatakan hampir dua lusin kapal penangkap ikan Filipina diserang kapal penjaga pantai China di dekat Sabina Shoal pada Jumat (12/12). Menurut pernyataan tersebut, nelayan Filipina disemprot meriam air bertekanan tinggi dan kapal-kapal China melakukan manuver penghalangan yang agresif.
Juru bicara penjaga pantai Filipina Jay Tarriela mengatakan tindakan itu menyebabkan tiga nelayan Filipina mengalami cedera fisik, termasuk memar dan luka terbuka, serta dua kapal nelayan mengalami kerusakan signifikan. Penjaga pantai Filipina juga menyebut satu kapal China memotong tali jangkar beberapa kapal Filipina sehingga membahayakan awak kapal, dan menyatakan pihaknya membantu para nelayan dalam insiden tersebut.
Penjaga pantai Filipina menyerukan agar Penjaga Pantai China mematuhi standar perilaku yang diakui secara internasional dan memprioritaskan keselamatan jiwa di laut dibanding penegakan hukum yang dinilai membahayakan nelayan.
China selama ini mengklaim kedaulatan atas pulau-pulau di Laut China Selatan dan yurisdiksi atas perairan di sekitarnya, termasuk kawasan Spratlys (Nansha), Paracel (Xisha), Pratas (Dongsha), Macclesfield Bank (Zhongsha). Kawasan tersebut disebut memiliki potensi minyak bumi, menjadi jalur perdagangan laut, serta kaya sumber daya ikan.
Upaya penyelesaian sengketa telah dilakukan melalui penandatanganan Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) pada 2002 antara ASEAN dan China, yang memuat komitmen untuk meningkatkan kondisi yang mendukung solusi damai dan berkelanjutan atas perbedaan dan perselisihan. Namun, negara-negara dengan klaim tumpang tindih—China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia—belum mencapai solusi.
Pada 2013, Filipina mengajukan gugatan arbitrase terhadap China ke Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag. Pada 2016, mahkamah memutuskan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil laut menjadi hak Filipina untuk memanfaatkan energi dan sumber daya lainnya, meski kawasan itu beririsan dengan perairan yang diklaim China. Putusan tersebut juga menyatakan China melanggar hak-hak kedaulatan Filipina dan menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang melalui pembangunan pulau buatan dan reklamasi, serta menilai reklamasi tidak memberi hak apa pun kepada pemerintah China.
China tidak menerima putusan itu dan menyatakan keputusan tersebut melanggar prinsip dasar hukum internasional karena tidak mencakup pandangan menyeluruh dari China, serta dinilai bertentangan dengan DOC yang telah disepakati.
