Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari meminta pemerintah segera meningkatkan langkah mitigasi menyusul keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memperpanjang gencatan senjata sepihak di kawasan Timur Tengah. Menurut Ratna, keputusan tersebut menjadi sinyal bahwa ketegangan geopolitik antara AS dan Iran belum sepenuhnya mereda.
Ratna menilai kondisi itu masih menyisakan ancaman gangguan pasokan energi dunia yang dapat berdampak pada Indonesia. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak lengah meski ada gencatan senjata, mengingat posisi Indonesia dinilai rentan terhadap gejolak global di wilayah penghasil energi.
“Keputusan Trump memperpanjang gencatan senjata harus direspons dengan langkah cepat dan terukur. Ini menunjukkan potensi konflik terbuka masih ada. Kami khawatir, jika tidak segera diantisipasi, Indonesia akan menghadapi krisis energi berkepanjangan yang sangat sulit dikendalikan,” kata Ratna di Jakarta, Rabu (22/4).
Ia memaparkan data terkait kerentanan energi nasional. Ratna menyebut kebutuhan energi domestik saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara kapasitas produksi (lifting) minyak nasional sekitar 605 ribu barel per hari. Kesenjangan hampir 1 juta barel per hari tersebut, menurutnya, harus ditutup melalui impor dan menjadi titik lemah bagi stabilitas ekonomi.
Ratna menekankan bahwa kewaspadaan terhadap krisis energi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok BBM di SPBU, tetapi juga menyangkut perlindungan stabilitas makroekonomi. Ia memproyeksikan tanpa mitigasi yang konkret, dampaknya dapat meluas mulai dari lonjakan harga BBM dan tarif listrik, kenaikan inflasi, hingga terganggunya operasional sektor industri.
“Dampaknya sangat luas, mulai dari lonjakan harga BBM, inflasi, hingga melemahnya daya beli masyarakat. Selain itu, krisis energi berkepanjangan juga akan menambah beban APBN secara signifikan akibat membengkaknya kebutuhan subsidi energi,” ujarnya.
Sebagai langkah strategis, Ratna mendorong pemerintah melakukan diversifikasi energi secara masif dan mempercepat transisi menuju energi baru dan terbarukan. Ia juga menilai penguatan cadangan energi strategis nasional menjadi kebutuhan untuk menjaga kedaulatan ekonomi.
“Kemandirian energi nasional harus menjadi prioritas utama. Ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan yang harus segera diwujudkan agar Indonesia tidak terus-menerus berada dalam posisi rentan terhadap gejolak geopolitik global,” kata Ratna.
