BERITA TERKINI
Ekonom Dorong Langkah Cepat Pemerintah Lindungi UMKM dari Dampak Tidak Langsung Konflik Global

Ekonom Dorong Langkah Cepat Pemerintah Lindungi UMKM dari Dampak Tidak Langsung Konflik Global

Guru Besar Departemen Ilmu Ekonomi IPB, Sahara, menilai pemerintah perlu mengambil langkah cepat dan terukur untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari dampak konflik global, termasuk ketegangan di Timur Tengah. Ia mengingatkan, meski UMKM Indonesia tidak terdampak langsung, sektor ini rentan terhadap efek tidak langsung yang menjalar melalui kenaikan harga energi, gangguan logistik, serta meningkatnya biaya bahan baku impor.

Dalam diskusi publik CORE Indonesia di Jakarta, Rabu, Sahara mengatakan kerentanan UMKM muncul ketika biaya produksi naik, distribusi terganggu, sementara daya beli masyarakat melemah. Menurutnya, dampak tidak langsung tersebut justru menjadi tekanan utama bagi pelaku usaha kecil yang umumnya beroperasi dengan margin relatif tipis.

Sahara menjelaskan, gangguan pada jalur pelayaran global seperti Selat Hormuz berpotensi memicu kenaikan biaya logistik dan energi. Kenaikan tersebut pada akhirnya dapat mendorong inflasi dari sisi harga impor, yang kemudian menambah beban pelaku UMKM.

Ia membandingkan kondisi UMKM dengan perusahaan besar yang dinilai memiliki cadangan modal lebih kuat dan akses terhadap instrumen lindung nilai. Dalam situasi gejolak eksternal, UMKM disebut lebih mudah terpukul karena keterbatasan kemampuan menahan kenaikan biaya dan fluktuasi harga.

Karena itu, Sahara menilai stabilisasi biaya produksi menjadi langkah paling mendesak yang perlu dilakukan pemerintah. Ia juga menyarankan subsidi energi dan bahan baku sebagai kebijakan cepat atau quick wins untuk membantu UMKM bertahan dalam jangka pendek.

Selain dukungan biaya, Sahara mengingatkan agar pemerintah tidak menambah beban UMKM melalui kebijakan kenaikan pajak di tengah tekanan global yang masih berlangsung. Menurutnya, kebijakan yang menambah biaya dapat mempersempit ruang gerak UMKM saat kondisi usaha sedang tertekan.

Di sisi rantai pasok, ia menilai perlindungan juga perlu diarahkan pada upaya mengurangi ketergantungan impor. UMKM didorong mengamankan sumber bahan baku alternatif agar tidak terlalu rentan ketika pasokan impor terganggu.

Tak hanya dari sisi produksi, Sahara menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat sebagai penopang utama pasar UMKM yang sebagian besar bergerak di dalam negeri. Ia memperingatkan, tanpa perlindungan yang memadai, tekanan terhadap UMKM dapat berdampak luas terhadap perekonomian nasional mengingat besarnya kontribusi dan jumlah pelaku UMKM di Indonesia.

“UMKM bukan yang paling terdampak langsung, tetapi paling rentan. Kalau tidak dilindungi, efeknya bisa meluas ke perekonomian nasional,” kata Sahara.