Sepanjang 2025, ekonomi global bergerak dalam ketidakpastian. Proteksionisme menguat, perang dagang kembali menjadi instrumen tekanan geopolitik, dan arus perdagangan kian terfragmentasi. Perubahan kebijakan moneter di negara maju, fluktuasi arus modal, serta konflik geopolitik turut meningkatkan volatilitas pasar keuangan.

Dalam situasi tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia masih berlangsung namun dinilai rapuh dan mudah terganggu oleh keputusan politik maupun sentimen pasar. Bagi negara berkembang, tantangan utamanya adalah menjaga stabilitas domestik sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan.

Di tengah tekanan global itu, ekonomi Indonesia sepanjang 2025 disebut tetap menunjukkan ketahanan yang relatif kuat. Menteri Keuangan menyampaikan pertumbuhan ekonomi bergerak membaik dari triwulan ke triwulan. Ia menyebut pertumbuhan triwulan pertama sebesar 4,67, meningkat menjadi 5,12, lalu 5,04, dan memperkirakan triwulan keempat berada di atas 5, sekitar 5,45. Pernyataan itu disampaikan dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Januari 2026.

Sejumlah indikator juga mencatat kinerja positif. Surplus neraca perdagangan sepanjang 2025 mencapai USD46,0 miliar atau tumbuh 46,8 persen. PMI Manufaktur Desember berada di level 51,2 yang menggambarkan ekspansi. Imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) turun 101 basis poin dari 7,02 persen pada akhir 2024 menjadi 6,01 persen pada akhir 2025, yang disebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor dan membuat pembiayaan APBN lebih efisien. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga naik 22,1 persen dibanding tahun sebelumnya.

Triwulan I: Meredam Dampak Kebijakan Tarif Agresif AS

Pada triwulan pertama, tekanan global menjadi ujian awal. Amerika Serikat yang kembali dipimpin Presiden Trump meluncurkan kebijakan tarif agresif yang memicu penguatan proteksionisme dan fragmentasi perdagangan. Dampaknya cepat terasa pada sentimen domestik, tercermin dari melemahnya Indeks Keyakinan Konsumen pada Maret 2025 ke 121,13.

Pemerintah merespons melalui bauran kebijakan yang ditujukan untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas. Menteri Keuangan menjelaskan langkah yang ditempuh meliputi targeted taxation, paket stimulus ekonomi, pelonggaran moneter, disiplin fiskal, dan strategic investment. Penyesuaian tarif PPN 12 persen disebut hanya diberlakukan untuk barang mewah, disertai paket stimulus untuk menjaga daya beli rumah tangga, mendukung UMKM, sektor padat karya, perumahan, dan otomotif, termasuk diskon tarif listrik. Total stimulus pada periode ini disebut mencapai Rp33,3 triliun. Dari sisi moneter, BI memangkas suku bunga 26 basis poin menjadi 5,75 persen. Pemerintah juga menjalankan efisiensi APBN melalui Inpres Nomor 1/2025 serta meluncurkan BPI Danantara sebagai bagian dari strategic investment.

Sejumlah program prioritas mulai berjalan pada triwulan pertama, antara lain Makan Bergizi Gratis sejak 6 Januari 2025, Cek Kesehatan Gratis pada 10 Februari 2025, serta pembentukan sovereign wealth fund Danantara pada 24 Februari 2025. Pemerintah juga menyalurkan subsidi pupuk, meningkatkan stok beras Bulog hingga 2,3 juta ton, dan memberikan subsidi sektor pertanian sebesar 10,5 persen.

Triwulan II: Perang Dagang Meningkat, Stimulus Berbasis Konsumsi Domestik

Memasuki triwulan kedua, tensi perang dagang disebut semakin menguat, masih dipicu kebijakan tarif agresif Amerika Serikat. Tarif resiprokal AS dinilai berdampak pada sektor manufaktur padat karya Indonesia, mengingat lima komoditas ekspor utama ke AS adalah perlengkapan mesin dan elektrik, pakaian dan aksesoris, alas kaki, minyak sawit, serta karet.

Pemerintah merespons dengan paket stimulus untuk mendorong daya beli, mobilitas, dan menopang sektor padat karya. Paket stimulus berbasis konsumsi domestik dialokasikan sebesar Rp24,4 triliun, mencakup diskon transportasi saat libur sekolah, potongan tarif tol untuk sekitar 110 pengendara, penebalan bantuan sosial melalui kartu sembako dan bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga, bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau UMP, serta diskon JKK 50 persen bagi pekerja di sektor padat karya.

Dalam periode ini, pemerintah juga melaporkan perkembangan program prioritas. Program Makan Bergizi Gratis disebut telah dirasakan 5,6 juta penerima. Stok beras Bulog mencapai 4,2 juta ton seiring capaian swasembada beras. Rumah bersubsidi yang terbangun tercatat 101,7 ribu unit, sementara investasi langsung tumbuh 11,5 persen.

Triwulan III: Tekanan Memuncak, Sentimen Berbalik Setelah Respons Kebijakan

Triwulan ketiga menjadi fase paling menantang. Pada akhir Agustus 2025, gelombang demonstrasi besar terkait besaran tunjangan anggota DPR disebut menekan pasar keuangan dan memengaruhi persepsi investor, aktivitas bisnis, serta keputusan konsumsi. Menteri Keuangan menyebut unjuk rasa Agustus–September menekan pasar keuangan, terutama rupiah, dan memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan pemerintahan.

Pemerintah merespons dengan langkah yang disebut proaktif, termasuk pemindahan kas pemerintah sebesar Rp200 triliun untuk meningkatkan produktivitas dana dan mendorong ekonomi secara langsung. Paket stimulus ketiga sebesar Rp15,6 triliun juga digelontorkan, mencakup diskon iuran JKK dan JKM, PPh Pasal 21 sektor pariwisata, bantuan pangan, serta perpanjangan jangka waktu PPh final 0,5 persen bagi wajib pajak UMKM.

Menurut penjelasan Menteri Keuangan, dampak kebijakan terasa cepat: penyaluran kredit meningkat, sentimen masyarakat berbalik lebih optimistis, dan aktivitas ekonomi kembali berjalan, seiring stabilitas sosial dan politik yang kembali terjaga. Ia menyebut pada September laju pertumbuhan naik dari hampir 0 menjadi 13,2 persen.

Di sisi eksternal, Indonesia juga melanjutkan diplomasi perdagangan. Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati penurunan tarif dari 32 persen menjadi 19 persen. Indonesia dan Uni Eropa menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi IEU-CEPA yang mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi, hingga ekonomi berkelanjutan, dan disebut membuka peluang percepatan ekspor serta akses lebih besar bagi produk Indonesia ke Eropa.

Secara perdagangan, pada periode Januari–September tercatat surplus neraca dagang naik 50,9 persen. Ekspor mencapai USD209,80 miliar atau naik 8,14 persen, sementara impor mencapai USD176,32 miliar atau naik 2,62 persen.

Triwulan IV: Tekanan Mereda, Kepercayaan Pasar Menguat

Menjelang akhir 2025, tekanan global disebut mulai mereda dan prospek global membaik. Pemerintah memanfaatkan momentum dengan stimulus yang lebih terarah. Paket stimulus keempat dialokasikan sebesar Rp37,4 triliun, dengan fokus pada penguatan konsumsi akhir tahun, dukungan dunia kerja terutama pemberdayaan generasi muda, serta kelancaran mobilitas masyarakat. Kebijakan yang disebut antara lain BLT sementara, program magang, dan diskon transportasi periode Natal dan Tahun Baru.

Pada triwulan ini, pemerintah kembali melakukan penempatan kas negara untuk menjaga likuiditas, serta mempercepat deregulasi dan penyelesaian hambatan usaha melalui kanal aduan P2SK. Dampaknya disebut terlihat pada penguatan indeks penjualan ritel di 5,94, berlanjutnya ekspansi manufaktur selama lima bulan terakhir di level 51,2, penguatan pasar saham dengan IHSG mencetak 24 kali all-time high, serta turunnya imbal hasil SBN di bawah 6 persen. Pemerintah juga menambah penempatan kas di bank komersial sebesar Rp76 triliun.

Pemulihan kepercayaan juga tercermin dari arus modal asing. Setelah sempat melemah hingga September 2025, aliran dana berbalik pada Oktober dan berlanjut hingga akhir tahun. Investor asing kembali masuk ke SBN, instrumen moneter, dan saham. Menteri Keuangan menyebut pada November dan Desember arus masuk kembali positif, dengan inflow total Rp6,1 triliun, dan pada November–Desember mencapai Rp46,8 triliun. Rinciannya pada Desember, inflow SBN mencapai 6,49 triliun, SRBI 27,40 triliun, dan saham 12,24 triliun.

Secara keseluruhan, perjalanan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 menggambarkan upaya menjaga stabilitas melalui rangkaian kebijakan yang dinilai tepat waktu, fleksibel, dan konsisten. Pemerintah menekankan peran APBN sebagai peredam guncangan (shock absorber) untuk menjaga kepercayaan dan memastikan roda ekonomi tetap berputar di tengah ketidakpastian global.