Pernyataan berulang dari pemerintahan Donald Trump bahwa Amerika Serikat perlu “menguasai” Greenland, dengan alasan keamanan nasional dan disertai peringatan akan “melakukan sesuatu” atas wilayah itu “apakah mereka suka atau tidak”, menempatkan Uni Eropa dan NATO dalam situasi sulit.

Greenland merupakan bagian dari Denmark yang sebagian besar berpemerintahan sendiri. Wilayah Arktik itu bukan anggota Uni Eropa maupun NATO, tetapi Denmark adalah anggota keduanya. Karena itu, Greenland berada dalam cakupan jaminan pertahanan aliansi melalui keanggotaan Denmark. Para pemimpin Eropa menyatakan dukungan tegas pada kedaulatan dan integritas teritorial, serta hak Greenland dan Denmark untuk menentukan urusan mereka sendiri. Namun, sejauh ini belum terlihat strategi yang jelas untuk mencegah langkah sepihak Washington atau merespons jika hal itu terjadi.

Dalam pembahasan yang mengemuka di kalangan diplomat dan analis, terdapat empat jalur yang dinilai dapat ditempuh untuk meredakan krisis dan mencegah guncangan besar terhadap NATO.

1) Diplomasi dan penguatan keamanan Arktik

Upaya diplomatik disebut sudah berjalan. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dilaporkan bertemu dengan menteri luar negeri Denmark dan Greenland, sementara duta besar Denmark untuk AS Jesper Møller Sørensen dan utusan Greenland Jacob Isbosethsen mulai melobi anggota parlemen AS.

Salah satu fokus diplomasi adalah menjawab kekhawatiran keamanan AS dengan menekankan perjanjian pertahanan AS–Denmark yang berlaku sejak 1951 dan diperbarui pada 2004. Perjanjian itu disebut memungkinkan perluasan besar kehadiran militer Amerika di Greenland, termasuk pembangunan pangkalan baru.

Denmark juga menyampaikan pesan politik yang lebih tegas. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menilai serangan AS terhadap Greenland—yang berarti satu anggota berbalik melawan anggota lainnya—akan menjadi “akhir dari NATO”.

Di tingkat aliansi, para duta besar NATO dilaporkan sepakat di Brussels bahwa pengeluaran militer di kawasan Arktik perlu ditingkatkan, dengan penambahan peralatan serta latihan yang lebih sering dan lebih besar. Meski klaim Trump bahwa Greenland “penuh dengan kapal-kapal China dan Rusia di mana-mana” dinilai berlebihan, sebagian diplomat melihat penguatan keamanan eksternal Greenland sebagai jalan keluar yang relatif paling minim gejolak.

Pejabat Uni Eropa menyebut langkah ini bisa meniru operasi NATO seperti Baltic Sentry untuk mengamankan infrastruktur di Laut Baltik, serta Eastern Sentry yang memperluas konsep perlindungan terhadap ancaman drone dan risiko lain di sayap timur Eropa.

2) Tekanan melalui sanksi ekonomi

Secara teori, Uni Eropa memiliki pengaruh ekonomi besar terhadap AS sebagai pasar dengan sekitar 450 juta penduduk. Opsi pembalasan yang disebut-sebut mencakup langkah ekstrem seperti menutup pangkalan militer AS di Eropa hingga melarang pembelian obligasi pemerintah AS oleh pihak Eropa.

Salah satu instrumen yang sering dibahas adalah instrumen anti-koersi Uni Eropa yang dijuluki “bazooka perdagangan”. Mekanisme ini dapat memberi Komisi Eropa kewenangan untuk melarang barang dan jasa AS masuk pasar Uni Eropa, menerapkan tarif, mencabut hak kekayaan intelektual, hingga memblokir investasi.

Namun, penggunaan instrumen itu membutuhkan persetujuan pemerintah nasional negara-negara anggota. Pertimbangan risiko ekonomi bagi blok serta kebutuhan mempertahankan AS dalam isu Ukraina dinilai membuat opsi ini sulit diwujudkan, bahkan ketika menghadapi ancaman tarif perdagangan dari Trump.

Jean-Marie Guéhenno, mantan pejabat tinggi PBB, menilai Eropa masih bergantung pada perusahaan teknologi AS di berbagai bidang, termasuk perlindungan data, kecerdasan buatan, hingga pembaruan perangkat lunak—termasuk untuk pertahanan. Selain itu, agar ancaman sanksi efektif, Trump harus percaya bahwa ancaman tersebut benar-benar akan dijalankan, sesuatu yang sejauh ini dipandang belum terlihat.

3) Meningkatkan investasi di Greenland

Greenland sangat bergantung pada subsidi tahunan dari Denmark, yang tahun lalu berjumlah sekitar DKK4 miliar (sekitar €530 juta). Angka itu disebut mencakup sekitar setengah anggaran belanja publik wilayah tersebut dan setara kira-kira 20% PDB Greenland.

Janji Trump untuk “berinvestasi miliaran” dipandang dapat diimbangi Uni Eropa melalui peningkatan dukungan ekonomi, dengan tujuan menjaga Greenland agar tidak masuk dalam ketergantungan ekonomi pada AS. Hal ini juga dikaitkan dengan perkiraan bahwa Greenland pada suatu saat di masa depan dapat memilih kemerdekaan dari Denmark.

Rancangan proposal Komisi Eropa pada September disebut memuat kemungkinan Uni Eropa menggandakan komitmennya kepada Greenland untuk menyamai hibah tahunan Denmark. Greenland juga disebut dapat mengajukan hingga €44 juta dana Uni Eropa untuk wilayah terpencil yang terkait dengan Uni Eropa.

Meski AS diperkirakan memiliki kapasitas dana lebih besar, ada pertimbangan bahwa warga Greenland, terutama jika kelak meraih kemerdekaan, bisa bersikap hati-hati terhadap masuknya perusahaan-perusahaan AS dan enggan kehilangan model jaminan sosial ala Nordik.

4) Opsi pengerahan pasukan

Opsi diplomasi, sanksi, dan investasi dinilai membutuhkan waktu. Di sisi lain, belum jelas apakah ambisi Trump akan disalurkan melalui perjanjian atau sekadar peningkatan keamanan Arktik. Trump pernah mengatakan kepada New York Times bahwa “kepemilikan” AS atas pulau itu “secara psikologis dibutuhkan untuk keberhasilan”.

Dalam makalah untuk lembaga think tank Bruegel, Moreno Bertoldi dan Marco Buti berpendapat pemerintah Uni Eropa perlu “secara proaktif melindungi Greenland dari ekspansionisme AS”. Mereka menyarankan agar kapasitas pengerahan cepat Uni Eropa diaktifkan.

Dengan koordinasi bersama Copenhagen dan Nuuk, mereka mengusulkan pengerahan pasukan Eropa di Greenland sebagai sinyal komitmen terhadap integritas teritorial. Menurut argumen mereka, langkah itu mungkin tidak menghentikan aneksasi, tetapi dapat membuatnya jauh lebih rumit. Mereka juga menilai, tanpa perlu konfrontasi bersenjata, gambaran AS menawan pasukan sekutu terdekatnya dapat merusak kredibilitas AS dan memengaruhi opini publik serta Kongres AS.

Juru bicara pemerintah Jerman menyatakan Berlin tengah menyiapkan rencana “termasuk pencegahan Eropa” jika AS mencoba merebut Greenland. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot sebelumnya mengemukakan kemungkinan pengerahan kontingen militer Prancis.

Kapasitas pengerahan cepat Uni Eropa merupakan kerangka kerja untuk mengirim hingga 5.000 personel dari beberapa negara anggota di bawah komando Uni Eropa untuk respons krisis di luar blok. Sejumlah ahli dan politisi menilai opsi ini dapat memengaruhi perhitungan AS.

Sergey Lagodinsky, anggota Parlemen Eropa dari Partai Hijau Jerman, mengatakan tidak ada yang menginginkan perang antara AS dan Uni Eropa atau percaya konflik itu bisa dimenangkan. Namun ia memperingatkan bahwa langkah militer AS terhadap Uni Eropa akan berdampak menghancurkan bagi kerja sama pertahanan, pasar, serta kepercayaan global terhadap AS—sebuah konsekuensi yang dinilai dapat membuat Washington berpikir ulang.