Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran dinilai berpotensi memicu guncangan ekonomi global jika berlangsung berkepanjangan dan mengganggu distribusi minyak melalui Selat Hormuz. Jalur pelayaran tersebut disebut menjadi rute vital yang mengangkut sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.
Pengamat ekonomi Dr. Noviardi Ferzi dalam analisis bertajuk Geo Politik Ekonomi Global bagi Rumah Tangga Indonesia, Senin (2/3/2026), menyatakan gangguan pada distribusi di Selat Hormuz dapat mendorong harga minyak mentah global naik ke kisaran US$100–150 per barel.
Menurutnya, jika harga minyak menembus US$120 per barel, dampaknya tidak hanya bersifat psikologis. Ia memperkirakan inflasi global dapat terdorong naik 0,6 hingga 1,2 persen, sementara pertumbuhan ekonomi dunia berpotensi terpangkas 0,5 sampai 1 persen.
Noviardi menjelaskan lonjakan harga energi akan menekan rantai pasok global, melemahkan permintaan, serta memicu kepanikan di pasar keuangan. Dalam situasi seperti itu, indeks volatilitas global berpotensi meningkat, investor cenderung beralih ke dolar AS dan emas, sedangkan pasar saham di negara berkembang dinilai rentan terkoreksi lebih dalam.
Untuk Indonesia, ia menilai dampak akan cepat terasa terutama melalui harga bahan bakar minyak (BBM). Formula harga BBM nasional yang mengacu pada Indonesian Crude Price (ICP) dan nilai tukar rupiah membuat harga domestik sensitif terhadap lonjakan harga global.
Ia menyebut, jika harga minyak bertahan di atas US$120 per barel dan rupiah melemah hingga Rp17.000 per dolar AS, maka harga Pertalite berpotensi naik Rp1.500 sampai Rp2.000 per liter, atau sekitar 15–25 persen.
Kenaikan harga BBM tersebut, menurutnya, dapat menambah tekanan pada APBN. Pemerintah berpotensi perlu menambah subsidi energi Rp100–200 triliun untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi, meski pemerintah disebut menyatakan anggaran masih cukup hingga akhir 2026.
Noviardi menekankan dampak besar juga berpotensi terjadi pada sektor pangan karena biaya logistik berkontribusi sekitar 20–30 persen terhadap harga akhir komoditas. Ia memperkirakan, jika BBM naik, beras medium yang saat ini berada di kisaran Rp14.000 per kilogram dapat meningkat 5–10 persen. Sementara itu, cabai disebut berpotensi naik 10–15 persen, sayuran 8–12 persen, dan komoditas impor seperti gula serta kedelai bisa naik 10–20 persen akibat tekanan pada nilai tukar rupiah.
Tekanan tersebut diperkirakan dapat menambah 0,5–1 persen inflasi volatile food, sehingga inflasi tahunan berpotensi bergerak ke 4–5 persen secara year-on-year.
Dari sisi kebijakan, Noviardi memperkirakan pemerintah dapat merespons dengan memperluas bantuan langsung tunai (BLT) BBM, menerapkan subsidi silang LPG, melakukan operasi pasar, serta mempercepat impor beras 2–3 juta ton untuk menjaga pasokan.
Namun, ia menilai tekanan inflasi dan pelemahan rupiah juga dapat mendorong respons moneter. Bank Indonesia, menurutnya, berpotensi menaikkan suku bunga acuan 25–100 basis poin untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar.
Ia menambahkan, kenaikan suku bunga dinilai dapat membantu meredam inflasi inti di kisaran 3,5–4,5 persen, tetapi konsekuensinya kredit dapat melambat dan daya beli masyarakat semakin tertekan.
Noviardi mengingatkan kelompok rumah tangga miskin dan rentan berpotensi menjadi pihak paling terdampak. Daya beli mereka diperkirakan bisa turun 5–12 persen akibat kombinasi kenaikan harga energi dan pangan.
Dalam skala global, ia memperkirakan peluang ekonomi yang hilang akibat konflik berkepanjangan dapat mencapai US$2–3 triliun. Negara-negara pengimpor energi seperti China, India, dan Indonesia disebut berpotensi menghadapi tekanan pelebaran defisit perdagangan.
Ia juga menyebut Iran berisiko kehilangan pendapatan minyak hingga ratusan miliar dolar dan menghadapi inflasi ekstrem, sementara negara-negara di kawasan konflik dinilai berisiko mengalami kontraksi ekonomi kuartalan.
Menurut Noviardi, stabilitas geopolitik menjadi faktor kunci untuk menjaga pemulihan ekonomi global yang masih rapuh. Ia menilai ekonomi dunia belum sepenuhnya pulih dari tekanan pandemi dan perlambatan global, sehingga konflik energi berskala besar dapat menjadi ujian serius bagi stabilitas fiskal, moneter, dan sosial di banyak negara, termasuk Indonesia.
