Eskalasi ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dinilai tidak hanya menjadi isu geopolitik yang jauh dari Indonesia. Dalam perekonomian global yang saling terhubung, gangguan di kawasan Timur Tengah dapat merambat menjadi tekanan ekonomi yang terasa hingga ke daerah-daerah di Indonesia, mulai dari kenaikan harga energi sampai inflasi yang menggerus daya beli.

Iran merupakan salah satu produsen minyak utama dunia dan berada di jalur energi strategis. Ketika ketegangan meningkat, risiko gangguan distribusi energi dan kepanikan di pasar keuangan ikut membesar. Bagi negara pengimpor energi seperti Indonesia, rantai dampaknya dapat berlangsung dari konflik bersenjata, berlanjut ke pasar energi, memicu inflasi, lalu berujung pada tekanan di belanja rumah tangga.

Sejumlah ekonom dan pengamat menekankan bahwa kepanikan bukan solusi. Namun, kewaspadaan diperlukan karena efek konflik dapat muncul bertahap dan memukul berbagai sektor.

Selat Hormuz dan risiko gangguan pasokan energi global

Salah satu titik krusial adalah Selat Hormuz, jalur ekspor minyak yang dinilai vital bagi perdagangan energi global. Selat selebar sekitar 33–50 kilometer ini menghubungkan produsen minyak utama kawasan Teluk seperti Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, dan Iran ke pasar dunia.

Berdasarkan data Badan Informasi Energi Amerika Serikat (EIA), sekitar 20 juta barel minyak per hari—setara hampir 20% kebutuhan dunia—melewati Selat Hormuz pada 2024. Selain minyak mentah, sekitar 20% perdagangan gas alam cair (LNG) global, terutama dari Qatar, juga melintasi jalur sempit tersebut. Lebih dari 80% LNG itu ditujukan ke pasar Asia, termasuk China, Jepang, dan Korea Selatan.

Karena itu, jika konflik di sekitar Iran memicu blokade atau gangguan di Selat Hormuz, dampaknya berpotensi meluas secara global. Dalam mekanisme ekonomi, ketika pasokan terganggu sementara permintaan tetap, harga cenderung melonjak.

Tekanan ke APBN dan potensi penyesuaian harga BBM

Bagi Indonesia, lonjakan harga minyak dunia segera menjadi persoalan fiskal. Dalam APBN 2026, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok sekitar 70 dolar AS per barel. Jika harga minyak jauh melampaui asumsi, pemerintah menghadapi dilema: mempertahankan subsidi dengan risiko defisit melebar atau menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

Pengamat Energi UGM Fahmy Radhi menilai kenaikan harga BBM berpotensi terjadi jika harga minyak internasional terus melonjak akibat perang. Tekanan itu, menurutnya, dapat diperparah oleh pelemahan nilai tukar rupiah dan potensi inflasi.

“Nah harga minyak dunia sekarang tinggi, rupiah sangat melemah, inflasi memang masih rendah. Tapi begitu dinaikkan harga maka akan terjadi kenaikan inflasi,” kata Fahmy Radhi kepada Suara.com, Selasa (3/3/2026).

Menurut Fahmy, harga minyak dunia di kisaran 100 dolar AS per barel bisa menjadi titik kritis bagi pemerintah untuk mempertimbangkan penyesuaian harga BBM subsidi.

“Kalau harga minyak dunia masih di bawah 100 dolar per barel, ya sebaiknya jangan dinaikkan (BBM subsidi). Saya kira APBN masih tahan untuk mensubsidi itu,” ujarnya.

Untuk BBM nonsubsidi, ia menilai kenaikan hampir tak terhindarkan karena mengikuti mekanisme pasar.

Efek berantai ke biaya hidup dan risiko kelangkaan energi

Jika harga energi naik, dampaknya dapat menjalar ke berbagai sektor: biaya transportasi meningkat, ongkos logistik naik, harga bahan pokok terdorong, dan inflasi menekan daya beli.

Guru Besar Departemen Manajemen FEB UGM Agus Sartono mengingatkan bahwa hal pertama yang perlu diantisipasi adalah potensi shortage atau kelangkaan energi. Ia menilai implikasi kelangkaan ini bisa panjang karena memicu kenaikan biaya di banyak lini.

“Energi pasti akan naik, transportation cost naik, production cost naik. Ini yang bahaya,” ujar Agus.

Agus juga menekankan adanya efek tunda dalam penyaluran dampak krisis. Ia mengingatkan kontrak pembelian impor bahan bakar umumnya dilakukan untuk jangka 3 hingga 6 bulan ke depan, sehingga lonjakan harga mungkin tidak langsung terasa hari ini, tetapi berpotensi menghantam dalam beberapa bulan berikutnya.

“Jika eskalasi ini meluas dan bertahan lebih dari tiga bulan, dampaknya bisa merembet ke mana-mana. Ekspor-impor terganggu, pendapatan terganggu, hingga potensi PHK di mana-mana,” tambahnya.

Ketidakpastian meningkat, masyarakat diminta tidak spekulatif

Ekonom UGM Yudistira Hendra Permana menilai eskalasi di Timur Tengah menambah tingkat ketidakpastian ekonomi dunia. Meski Indonesia tidak menjadi wilayah konflik, ia menilai fundamental industri nasional yang belum cukup kuat membuat dampak eksternal bisa terasa besar.

Ketergantungan pada bahan baku impor, energi, dan investasi asing disebut menjadi titik rentan yang perlu diwaspadai. Dalam situasi ketidakpastian tinggi, Yudistira mengimbau masyarakat tidak mengambil langkah spekulatif berlebihan dalam konsumsi maupun investasi.

“Nah, kalau uncertainty-nya (ketidakpastian) tinggi yang harus kita lakukan adalah jangan aneh-aneh,” tegas Yudistira.

Ia menyarankan agar masyarakat menghindari manuver keuangan atau investasi berisiko tinggi tanpa perhitungan matang. Untuk investasi, ia menyebut pilihan yang relatif aman dan sesuai profil risiko lebih tepat, terutama bagi yang tidak memiliki keahlian khusus.

Di sisi lain, Yudistira menekankan pentingnya meninjau ulang pengeluaran rumah tangga. Ia menyebut gejala masyarakat menahan belanja sudah mulai terlihat, termasuk menjelang momentum Lebaran. Namun, ia mengingatkan sikap berhati-hati tidak perlu berubah menjadi penghentian total aktivitas ekonomi. Konsumsi tetap diperlukan untuk menjaga perputaran ekonomi domestik, tetapi harus dilakukan secara terukur.

Cadangan kas, pengelolaan pengeluaran, dan kewaspadaan investasi

Ketua Dewan Pakar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) DIY Prof. Edy Suandi Hamid menegaskan Indonesia akan terdampak, terutama dari kenaikan harga minyak. Ia menyebut situasi ini bukan lagi sekadar ancaman, melainkan realitas yang mulai terjadi.

“Indonesia jelas akan terdampak. Terutama dari harga minyak, ini bukan lagi 'akan', tapi sudah naik,” ujar Edy kepada Suara.com.

Edy menyampaikan bahwa setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar satu dolar per barel dapat menambah defisit APBN sekitar Rp6 hingga Rp7 triliun. Dengan tren kenaikan berlanjut, ia memperkirakan pemerintah tidak akan mampu menanggung seluruh beban subsidi.

Dalam kondisi serba tidak pasti, Edy mendorong masyarakat membangun ketahanan finansial dengan mengelola pengeluaran secara lebih hati-hati dan menyiapkan cadangan uang tunai. Ia juga mengimbau pemilihan instrumen investasi yang aman di tengah gejolak pasar, serta mewaspadai aset yang fluktuatif.

Menurut Edy, menyimpan aset dalam bentuk emas dinilai relatif lebih stabil, meski ia mengingatkan harganya saat ini sudah tinggi.

“Sehingga orang kalau yang aman, memanh perbankan dengan segala risikonya, atau itu kan yang sekarang lagi banyak dilakukan, menyimpan dalam bentuk emas. Itu yang relatif lebih stabil,” tuturnya.

Antisipasi kenaikan harga pangan dan hindari iming-iming keuntungan tak masuk akal

Menjelang momen besar seperti Lebaran, Pengamat Ekonomi dari UAJY Y. Sri Susilo mengingatkan masyarakat agar tidak berlebihan dalam perayaan. Ia menilai potensi kenaikan harga pangan dapat terjadi seiring meningkatnya biaya transportasi akibat kenaikan BBM.

“Rayakan dengan sukacita, tetapi tetap dengan prinsip skala prioritas karena cari tambahan rezeki saat ini tidak mudah,” ujar Sri.

Sri juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur iming-iming keuntungan tinggi. Ia menekankan perlunya verifikasi dan kehati-hatian agar tidak terjebak investasi bodong atau utang yang justru menggerus aset.

“Jangan mudah tergiur dengan iming-iming return bunga yang tinggi, perlu cross and check karena banyak iming-iming investasi dengan tingkat bunga atau return per bulan yang tidak masuk akal,” tandasnya.

Menjaga ketenangan sebagai bagian dari ketahanan

Di tengah ketidakpastian, para pengamat juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas psikologis. Tetap tenang dinilai membantu rumah tangga mengambil keputusan ekonomi secara rasional—baik dalam belanja maupun investasi—berdasarkan pertimbangan yang matang, bukan karena ketakutan sesaat.

Dengan risiko konflik global yang dapat memicu kenaikan harga energi, tekanan rupiah, hingga inflasi, ketahanan ekonomi nasional pada akhirnya turut ditentukan oleh kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan kehati-hatian dan skala prioritas dalam kehidupan sehari-hari.