Eskalasi konflik menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, serta balasan militer Teheran, dinilai telah melampaui sekadar episode ketegangan regional. Penutupan Selat Hormuz, evakuasi warga negara asing, pembatalan ribuan penerbangan, hingga meningkatnya ketegangan di pangkalan-pangkalan militer kawasan menjadi indikator bahwa situasi memasuki fase serius. Selat Hormuz—jalur yang dilintasi sekitar 20 juta barel minyak per hari—kembali menjadi simpul strategis yang menentukan arah dampak global.
Ketika jalur tersebut terganggu, efeknya cepat menjalar ke berbagai negara. Harga minyak dunia bergerak naik dan pasar merespons dengan kekhawatiran. Negara-negara pengimpor energi mulai menghitung ulang risiko fiskal. Bagi Indonesia, perang di kawasan Teluk tidak lagi terasa jauh karena berpotensi langsung memengaruhi struktur ekonomi nasional.
Indonesia masih mengimpor ratusan ribu hingga mendekati satu juta barel minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan domestik. Ketergantungan ini membuat setiap lonjakan harga minyak global berisiko menekan anggaran negara. Beban subsidi energi dapat membengkak, ruang fiskal menyempit, dan tekanan inflasi meningkat.
Dampak kenaikan harga minyak juga tidak berhenti pada indikator pasar. Biaya logistik berpotensi naik, harga pangan terdorong, dan ongkos produksi industri meningkat. Pada akhirnya, masyarakat merasakan efeknya melalui kenaikan harga kebutuhan pokok serta biaya transportasi. Dalam konteks ini, konflik Iran–Israel–AS dipandang bukan semata rivalitas geopolitik, melainkan variabel yang ikut menentukan tekanan ekonomi domestik.
Dari sisi geopolitik, eskalasi ini memperlihatkan kembali menguatnya logika blok dan keseimbangan kekuatan. Amerika Serikat tidak lagi diposisikan sebagai penonton, melainkan aktor langsung. Iran merespons dengan strategi militer terbuka, sementara negara-negara kawasan mengambil posisi yang beragam—ada yang mendukung secara eksplisit dan ada yang memilih berhati-hati demi kepentingan masing-masing.
Dalam situasi tersebut, mekanisme kolektif global seperti Dewan Keamanan PBB dinilai sulit bergerak efektif di tengah rivalitas kekuatan besar. Koalisi ad hoc dan langkah sepihak menjadi instrumen yang lebih dominan. Konsekuensinya, ruang netral semakin sempit dan negara yang ingin berperan sebagai mediator dituntut mampu menjaga jarak sekaligus memiliki daya tawar.
Di titik ini, Indonesia menghadapi tantangan. Tradisi politik luar negeri bebas-aktif dan pengalaman diplomasi di Global South disebut menjadi modal moral. Namun, dalam konfigurasi kekuatan yang semakin keras, modal moral dipandang belum cukup tanpa konsistensi posisi dan strategi yang jelas.
Presiden menyatakan kesiapan Indonesia untuk menjadi mediator dalam konflik. Secara prinsip, langkah itu sejalan dengan dorongan Indonesia terhadap penyelesaian damai. Namun sorotan muncul pada aspek persepsi dan konsistensi, terutama karena Indonesia telah lebih dahulu bergabung dalam Board of Peace yang diprakarsai Amerika Serikat dan melibatkan Israel.
Keikutsertaan tersebut dapat dibaca sebagai upaya menjaga relevansi dalam arsitektur keamanan global. Namun pada saat yang sama, ketika Indonesia menawarkan diri sebagai mediator kepada pihak yang berhadapan dengan AS dan Israel, muncul ruang tafsir mengenai independensi sikap. Dalam konflik yang sensitif, persepsi dinilai sama pentingnya dengan posisi formal karena mediasi mensyaratkan kepercayaan dari semua pihak.
Ambiguitas ini disebut berisiko menempatkan Indonesia dalam posisi kontradiktif: ingin tampil sebagai penengah, tetapi berada dalam forum yang diprakarsai salah satu aktor utama konflik. Tanpa penjelasan strategis yang tegas, langkah tersebut berpotensi dipahami sekadar sebagai simbolisme diplomasi.
Dampak konflik juga dinilai dapat menjalar ke stabilitas Indo-Pasifik. Ketika Amerika Serikat mengalihkan fokus militernya ke Timur Tengah, keseimbangan kawasan berubah dan negara lain seperti China serta Rusia menyesuaikan strategi. Indonesia berada dalam lanskap yang kompleks: bergantung pada impor energi, menjaga pertumbuhan ekonomi, sekaligus ingin berperan global. Karena itu, kebijakan luar negeri dipandang tidak boleh reaktif dan perlu terhubung dengan kepentingan energi serta fiskal nasional.
Selain tekanan harga minyak, risiko fiskal juga menjadi perhatian. Dalam APBN, subsidi energi dan kompensasi BBM kerap menjadi pos sensitif ketika harga minyak dunia melampaui asumsi makro. Disebutkan bahwa setiap kenaikan USD 10 per barel dapat meningkatkan beban subsidi hingga triliunan rupiah, mempersempit ruang belanja pembangunan, dan menekan stabilitas rupiah. Dari sisi perdagangan, nilai impor minyak dan gas yang mencapai puluhan miliar dolar per tahun membuat neraca transaksi berjalan rentan terhadap gejolak eksternal.
Dalam kerangka bebas-aktif, Indonesia seharusnya memiliki ruang untuk bersikap independen dan adaptif. Namun partisipasi dalam Board of Peace yang diprakarsai AS dan melibatkan Israel dipandang membuat ruang manuver menjadi lebih kompleks, terutama bila memengaruhi persepsi netralitas. Di sinilah konsistensi antara doktrin dan praktik kebijakan luar negeri disebut sedang diuji.
Jika ingin menjadi mediator yang diperhitungkan, Indonesia dinilai perlu memastikan langkah diplomasi tidak terbaca ambigu. Keaktifan dalam forum keamanan global perlu disertai agenda independen yang jelas dan terukur. Tanpa itu, peran Indonesia berisiko terjebak di antara blok-blok kekuatan yang berhadapan.
Konflik Iran–Israel juga menegaskan keterkaitan erat geopolitik dan ekonomi. Energi dipandang sebagai instrumen kekuatan, jalur laut sebagai kepentingan strategis, dan diplomasi tanpa instrumen konkret berisiko berhenti pada pernyataan. Pertanyaan yang mengemuka kemudian adalah apakah Indonesia siap menata ulang posisinya agar tidak sekadar hadir dalam percaturan global, melainkan benar-benar menentukan arah—sebab tanpa kejelasan sikap dan strategi, efek domino konflik dapat mengguncang bukan hanya harga minyak, tetapi juga kredibilitas diplomasi Indonesia.
