Dunia yang sempat bergerak menuju integrasi ekonomi pasca–Perang Dingin kini menghadapi perubahan arah. Perdagangan bebas dan rantai pasok lintas benua yang dulu dianggap sebagai keniscayaan globalisasi, mulai tergeser oleh menguatnya rivalitas kekuatan besar, terutama antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
Dalam lanskap baru ini, blok-blok ekonomi kian mengkristal, proteksionisme kembali menguat, dan sanksi ekonomi semakin sering digunakan sebagai instrumen politik. Perdagangan tidak lagi dipandang netral, melainkan menjadi bagian dari perebutan pengaruh.
Perubahan tersebut dikenal sebagai fragmentasi ekonomi global. Fenomena ini bukan sekadar perlambatan globalisasi, tetapi pembelahan sistem ekonomi dunia ke dalam kubu-kubu strategis yang saling bersaing. Indonesia berada di tengah pusaran perubahan itu.
Setiap kehadiran Presiden Indonesia di forum global, termasuk dalam inisiatif internasional seperti Board of Peace (BoP), kerap dibaca sebagai sinyal geopolitik. Di tengah geopolitik yang mengeras, Indonesia menghadapi dilema: terlalu condong ke satu blok berisiko meningkatkan ketergantungan, sementara sikap yang terlalu pasif dapat membuat peluang pertumbuhan hilang.
Fragmentasi ekonomi global juga dinilai berdampak langsung pada kondisi fiskal nasional dan menjadi ujian di tengah tekanan defisit APBN. Salah satu dampak yang disebut adalah volatilitas nilai tukar. Ketegangan geopolitik dapat mendorong arus modal global bergerak tidak stabil; ketika investor mencari aset aman, tekanan terhadap rupiah meningkat dan beban pembayaran utang luar negeri ikut bertambah.
Dampak berikutnya adalah meningkatnya beban subsidi energi dan pangan. Gangguan rantai pasok global dapat memicu lonjakan harga energi dan pangan. Untuk menjaga stabilitas sosial dan inflasi, pemerintah terdorong memperluas subsidi, yang berarti menambah tekanan bagi APBN.
Selain itu, biaya utang berpotensi meningkat seiring suku bunga global yang tinggi. Kondisi ini membuat pembiayaan defisit menjadi lebih mahal dan beban bunga dapat menggerus ruang fiskal yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan produktif.
Dalam konteks ini, APBN dipandang bukan sekadar kumpulan angka, melainkan cermin kedaulatan fiskal. Ketika ruang fiskal menyempit, kapasitas negara untuk bertindak juga ikut terbatas.
Defisit APBN sendiri tidak selalu bermakna negatif. Dalam teori fiskal, defisit dapat berfungsi sebagai instrumen stimulus untuk menjaga pertumbuhan. Namun defisit dianggap berbahaya ketika pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi untuk menutup beban bunga, rasio utang meningkat tanpa diiringi peningkatan produktivitas, serta belanja negara lebih bersifat konsumtif daripada produktif.
Di era geopolitik yang terfragmentasi, risiko eksternal disebut membesar. Setiap guncangan global berpotensi mempersempit ruang manuver fiskal Indonesia secara cepat.
Fragmentasi global juga memunculkan risiko ketergantungan struktural. Ketergantungan pada satu pasar ekspor, satu sumber investasi, atau satu rantai pasok teknologi dinilai meningkatkan risiko sistemik. Dalam pandangan ini, kedaulatan ekonomi bukan hanya soal kepemilikan sumber daya, melainkan keluasan pilihan; semakin sempit pilihan, semakin rapuh kedaulatan.
Dampak lain yang disorot adalah tantangan bagi UMKM dan industri nasional. Negara-negara besar disebut memperkuat industrinya melalui subsidi masif dan proteksi terselubung. Jika Indonesia membuka pasar tanpa strategi, produk impor berteknologi tinggi dapat masuk lebih cepat, industri lokal tertinggal, dan UMKM semakin terpinggirkan.
Ironisnya, fragmentasi global justru dinilai menuntut penguatan domestik, bukan liberalisasi tanpa arah. Tanpa strategi hilirisasi dan industrialisasi yang konsisten, Indonesia berisiko terus berada pada posisi rentan sebagai pemasok bahan mentah dalam dunia yang terbelah.
Untuk bertahan dan tumbuh, tiga strategi utama disorot. Pertama, diversifikasi mitra ekonomi agar tidak bergantung pada satu blok, satu pasar, atau satu sumber modal. Kedua, penguatan industri domestik melalui hilirisasi, penguasaan teknologi, serta transformasi UMKM agar terhubung dengan rantai nilai global. Ketiga, disiplin fiskal berbasis produktivitas, dengan defisit diarahkan pada belanja produktif, bukan populisme jangka pendek.
Pada akhirnya, geopolitik baru dipandang bukan sekadar konflik antarnegara, melainkan kompetisi ekonomi, teknologi, dan pengaruh fiskal. Indonesia dinilai tidak bisa menghindari pusaran ini, tetapi masih memiliki pilihan: menjadi pemain yang cermat dengan menjaga keseimbangan sekaligus memperkuat fondasi domestik, atau menjadi korban arus besar yang sulit dikendalikan.
Defisit APBN, utang, dan tekanan fiskal disebut bukan sekadar isu teknis, melainkan indikator ketahanan negara di tengah dunia yang terbelah. Kedaulatan, dalam kerangka ini, dimaknai sebagai kemampuan membiayai masa depan sendiri tanpa dikendalikan tekanan eksternal.
