JAKARTA — Pemerintah meluncurkan 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional sebagai respons awal terhadap guncangan ekonomi global. Namun, GREAT Institute menilai stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 masih menghadapi risiko besar seiring eskalasi konflik Iran dengan poros Israel–Amerika Serikat.
GREAT Institute mencatat, sejak akhir Februari 2026 harga minyak mentah Brent melonjak mendekati USD 120 per barel akibat disrupsi di Selat Hormuz. Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.900 hingga Rp17.058 per dolar AS, menambah tekanan terhadap perekonomian domestik.
Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan strategis, di antaranya penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), efisiensi mobilitas dan perjalanan dinas, refocusing belanja kementerian dan lembaga, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari, serta penguatan agenda efisiensi energi nasional.
Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Yossi Martino, menilai langkah-langkah itu relevan sebagai respons awal. Namun ia menekankan perlunya melihat kebijakan tersebut sebagai fase pertama, sekaligus menguji kecukupannya bila tekanan global berlangsung lebih lama.
“Pertanyaannya bukan lagi apakah pemerintah sudah bertindak, melainkan apakah paket respons yang ada masih cukup untuk menjaga APBN dan kepercayaan pasar jika tekanan global bertahan lebih lama,” kata Yossi.
Berdasarkan kajian Desk Ekonomi GREAT Institute melalui model quadruple shocks, terdapat tiga skenario dampak konflik terhadap defisit anggaran. Pada skenario pertama dengan harga minyak USD 93–97 per barel, defisit diperkirakan berada di kisaran 3,25%–3,55% terhadap PDB. Skenario kedua dengan harga minyak USD 95–105 per barel memproyeksikan defisit 3,40%–3,80%. Sementara skenario ketiga, yakni harga minyak USD 105–120 per barel, diperkirakan mendorong defisit ke rentang 3,80%–4,30%.
Peneliti Ekonomi GREAT Institute lainnya, Adrian Nalendra Perwira, menyebut skenario ketiga sebagai kondisi paling kritis. Menurutnya, pada tahap itu instrumen administratif tidak lagi memadai sehingga opsi penyesuaian harga BBM subsidi mulai dipertimbangkan untuk menahan defisit, seperti Pertalite naik Rp1.000 per liter dan Solar naik Rp500 per liter.
Untuk menjaga kredibilitas fiskal di mata investor dan lembaga pemeringkat internasional, GREAT Institute mendorong pemerintah menyiapkan tiga struktur respons. Pertama, Satgas Reformasi Utang untuk mengelola risiko tenor, biaya bunga, dan komposisi pembiayaan. Kedua, Satgas Reformasi Penerimaan Negara guna mengejar potensi penerimaan yang belum optimal, termasuk dari shadow economy dan under-reporting. Ketiga, Satgas Credit Rating untuk menjaga komunikasi transparan dengan pasar agar persepsi negatif dapat dicegah bila defisit terpaksa melampaui batas 3%.
GREAT Institute juga menekankan perlunya respons fiskal yang terintegrasi dengan agenda ketahanan energi nasional. Mereka mendorong percepatan penguatan penyimpanan (storage) energi, pengembangan biofuel, serta diversifikasi energi primer sebagai langkah yang dinilai lebih permanen dalam menghadapi tekanan dari sisi energi.
