Dinamika geopolitik internasional kembali bergejolak setelah kabar wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada awal Maret 2026. Peristiwa yang disebut terjadi akibat serangan udara di Teheran itu dinilai berpotensi memicu dampak luas, tidak hanya bagi kawasan Timur Tengah, tetapi juga bagi stabilitas geopolitik global.
Bagi Indonesia, situasi di Iran dipandang sebagai isu yang perlu dicermati karena berkaitan dengan stabilitas harga energi dan peta dukungan internasional terhadap kemerdekaan Palestina, yang selama ini menjadi salah satu fokus diplomasi Indonesia.
Di saat perhatian global tertuju pada perkembangan di Teheran, publik di dalam negeri juga dihadapkan pada perdebatan mengenai keputusan Pemerintah Indonesia untuk resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP). Badan internasional yang disebut dibentuk oleh Donald Trump ini diklaim sebagai inisiatif baru untuk mendorong perdamaian global, termasuk terkait Gaza.
Kebijakan tersebut memunculkan kontroversi karena Indonesia disebut perlu membayar iuran keanggotaan sekitar Rp16,7 triliun atau setara 1 miliar dolar AS. Angka itu memicu diskusi publik mengenai prioritas anggaran dan manfaat konkret yang akan diperoleh dari keikutsertaan Indonesia.
Pemerintah disebut menargetkan keuntungan strategis dari keanggotaan BoP, yakni agar Indonesia memiliki akses langsung ke forum perundingan utama dan dapat menyuarakan isu Palestina dari dalam meja negosiasi, bukan sekadar menyampaikan sikap dari luar.
Namun, langkah ini juga dinilai membawa risiko. Dari sisi ekonomi, iuran bernilai triliunan rupiah berpotensi menjadi beban fiskal jika tidak diikuti hasil yang nyata. Dari sisi politik luar negeri, keputusan bergabung dengan BoP setelah Indonesia sebelumnya merapat ke BRICS dinilai dapat menguji konsistensi prinsip “Bebas Aktif”.
Kekhawatiran lain yang muncul adalah kemungkinan BoP lebih banyak mencerminkan kepentingan negara-negara besar. Jika hal itu terjadi, Indonesia dinilai berisiko kehilangan legitimasi moral dalam diplomasi internasional.
Dengan perkembangan di Iran dan keterlibatan baru Indonesia di BoP, arah diplomasi Indonesia disebut tengah menghadapi ujian penting. Pemerintah dituntut membuktikan bahwa biaya keanggotaan tersebut bukan sekadar pengeluaran simbolik, melainkan instrumen yang efektif untuk mendorong perdamaian dan menjaga isu keadilan bagi Palestina tetap menjadi perhatian dunia.
