Penutupan Selat Hormuz akibat konflik di Timur Tengah dinilai berpotensi mengganggu pasokan minyak dunia. Dalam situasi tersebut, Indonesia disebut berada pada posisi rentan karena ketergantungan pada impor minyak dan distribusi lintas laut.
Haidar Alwi menyoroti kondisi stok bahan bakar minyak (BBM) nasional yang disebut hanya cukup sekitar 20 hari dalam kondisi normal. Menurutnya, rentang waktu tersebut membuat stabilitas ekonomi mudah terguncang ketika terjadi gangguan, baik karena konflik geopolitik, cuaca ekstrem, hambatan pelayaran, maupun lonjakan harga global.
Karena itu, ia mendorong percepatan pembangunan Cadangan Minyak Strategis Nasional atau Strategic Petroleum Reserve (SPR) dengan target minimal 90 hari. SPR 90 hari dimaknai sebagai cadangan minyak mentah dan/atau BBM setara sekitar tiga bulan konsumsi nasional, yang dinilai dapat memberi waktu bagi pemerintah untuk menstabilkan pasar domestik, mengalihkan sumber pasokan, melakukan intervensi fiskal, serta mengatur ulang distribusi tanpa memicu kepanikan.
Dalam usulannya, Haidar menekankan bahwa perbedaan stok 20 hari dan 90 hari berpengaruh pada ruang gerak negara saat krisis. Dengan stok yang terbatas, gangguan pasokan akan cepat terasa. Sementara dengan cadangan lebih panjang, respons dapat dilakukan lebih terukur.
Ia juga membandingkan praktik di sejumlah negara. Amerika Serikat disebut memiliki SPR yang disimpan di gua garam bawah tanah dengan kapasitas ratusan juta barel dan dapat dilepas ke pasar saat harga melonjak atau terjadi krisis global. Tiongkok disebut membangun jaringan tangki penyimpanan besar di wilayah pesisir untuk menyerap minyak ketika harga rendah dan menggunakannya sebagai penyangga saat terjadi gejolak.
Untuk Indonesia, Haidar mengusulkan desain SPR 90 hari disusun bertahap dan realistis. Pertama, penentuan jenis cadangan, yakni kombinasi antara minyak mentah dan BBM siap pakai. Menyimpan minyak mentah dinilai memberi fleksibilitas bagi kilang domestik, sedangkan menyimpan BBM jadi memungkinkan respons lebih cepat untuk menjaga distribusi.
Kedua, terkait lokasi dan infrastruktur, fasilitas penyimpanan diusulkan tersebar secara geografis agar risiko tidak terkonsentrasi. Wilayah barat dapat difokuskan dekat pusat konsumsi dan pelabuhan utama, sementara wilayah tengah dan timur diusulkan memiliki cadangan sendiri untuk mengurangi ketergantungan distribusi dari Jawa. Model penyimpanan yang disebut meliputi tangki darat berkapasitas besar, terminal pesisir terintegrasi, hingga kemungkinan pembangunan cavern bawah tanah pada lokasi geologis yang memungkinkan.
Ketiga, mekanisme pengisian cadangan diusulkan dilakukan secara counter-cyclical, yakni membeli saat harga minyak dunia rendah dan menahannya sebagai aset strategis. Ketika terjadi lonjakan harga global, sebagian cadangan dapat dilepas untuk membantu menstabilkan pasar domestik dan menahan tekanan inflasi.
Keempat, dari sisi pembiayaan, pembangunan SPR disebut membutuhkan investasi besar untuk infrastruktur dan pengadaan stok awal. Namun skema pembiayaan diusulkan berlapis, mulai dari penerbitan obligasi (disebut sebagai energy sovereign bond), pengalokasian sebagian penerimaan negara dari sektor energi, efisiensi belanja negara, hingga kemitraan terbatas dengan BUMN energi. Haidar menilai, dalam perspektif fiskal jangka panjang, biaya pembangunan SPR lebih kecil dibandingkan dampak ekonomi dari krisis energi mendadak yang dapat memicu inflasi tinggi, pelemahan rupiah, dan tekanan APBN akibat lonjakan subsidi.
Selain itu, ia menekankan perlunya tata kelola dan regulasi yang jelas, termasuk mekanisme pelepasan cadangan, kriteria keadaan darurat, serta koordinasi lintas kementerian. Menurutnya, SPR tidak boleh diperlakukan sebagai stok komersial biasa dan perlu dikelola dengan disiplin transparansi, audit berkala, serta sistem pemantauan digital untuk memastikan akurasi volume dan kualitas.
Haidar menilai ketahanan stok selama tiga bulan dapat meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata pasar internasional dan investor, sekaligus menekan risiko kepanikan pasar karena pelaku usaha mengetahui negara memiliki bantalan memadai. Stabilitas harga BBM dinilai lebih terjaga sehingga dampak terhadap inflasi dan daya beli masyarakat dapat dikendalikan, serta pemerintah tidak perlu mengambil keputusan tergesa-gesa yang berbiaya mahal saat krisis global.
Dengan stok yang disebut masih sekitar 20 hari, ia menyimpulkan Indonesia berada pada ambang kerentanan struktural. Menurutnya, perluasan cadangan menjadi 90 hari merupakan langkah strategis jangka panjang untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan fiskal, sekaligus menjadi fondasi keamanan energi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
