Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menilai rangkaian bencana yang dialami Indonesia—baik bencana alam maupun sosial, politik, dan ekonomi—tidak bisa dilepaskan dari perubahan tatanan global serta arah kebijakan negara yang dinilainya kian liberal.
Ichsanuddin mengatakan isu perubahan iklim yang mengemuka secara global setelah kekalahan Al Gore dalam Pemilu Presiden Amerika Serikat 2004 tidak berdiri sendiri sebagai fenomena alam semata. Ia memandang gagasan tersebut berjalan seiring dengan dogma Tatanan Dunia Baru atau New World Order.
Ia menelusuri perkembangan gagasan tatanan dunia baru sejak era Woodrow Wilson, Presiden ke-28 Amerika Serikat, hingga terbentuknya sejumlah lembaga internasional seperti PBB, Bank Dunia, IMF, dan WTO. Menurutnya, lembaga-lembaga itu berfungsi menjaga kepentingan Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia pasca Perang Dunia II.
Ichsanuddin juga menyoroti runtuhnya Uni Soviet dan peristiwa serangan 11 September 2001 yang kemudian melahirkan narasi war on terror. Ia menilai hegemoni Amerika Serikat semakin menguat melalui kekuatan militer, dominasi dolar, dan penguasaan teknologi dalam percaturan ekonomi global.
Dalam pandangannya, Indonesia termasuk negara yang menerima dampak langsung dari perubahan geopolitik tersebut. Ia mencontohkan lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 serta penerapan kebijakan Washington Consensus yang mendorong liberalisasi ekonomi.
Ia juga menyinggung reformasi sistem bernegara, termasuk perubahan UUD 1945 menjadi UUD NRI 1945. Menurutnya, perubahan tersebut telah mencabut nilai kebersamaan dan gotong royong dari sistem ketatanegaraan Indonesia, sekaligus membuat bangsa ini semakin tunduk pada mekanisme pasar bebas global.
Selain perubahan sistem, Ichsanuddin menilai bencana Tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 menjadi titik penting yang diikuti derasnya intervensi internasional ke Indonesia. Ia mengatakan setelah tsunami, setiap bencana alam kerap dipandang semata sebagai gejala alam, sementara bencana sosial, politik, dan ekonomi dianggap akibat turbulensi global.
Ichsanuddin menilai kondisi dunia yang kerap disebut sebagai VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous) dan FLUX justru menutupi akar persoalan yang lebih dalam, yakni perebutan sumber daya dan dominasi global.
Ia juga menegaskan bencana alam tidak dapat dipisahkan dari perilaku manusia. Menurutnya, ketika manusia merupakan bagian dari alam semesta, bencana alam dapat dimaknai sebagai teguran keras atas perilaku manusia yang ia sebut serakah, angkuh, dan tidak jujur.
Dalam konteks domestik, Ichsanuddin menyinggung apa yang ia sebut sebagai “kudeta senyap” melalui pengalihan penguasaan sumber daya dari negara ke korporasi, yang menurutnya berlangsung tanpa disadari masyarakat luas. Ia menyebut akar masalahnya adalah pengkhianatan terhadap amanah Pembukaan UUD 1945 oleh pemegang kekuasaan politik, bisnis, teknokrat, hingga penegak hukum.
Ia berpendapat kegagalan elit bangsa dalam memahami dan mengamalkan nilai Pancasila serta UUD 1945 memicu bencana moral, mental, dan intelektual yang berdampak luas ke masyarakat. Ia pun memperingatkan, jika berbagai bencana besar tidak menyadarkan para elit, maka bencana demi bencana berpotensi terus terjadi.
