BERITA TERKINI
Implementasi Resolusi 68 di Hue Dorong Penguatan Ekonomi Swasta

Implementasi Resolusi 68 di Hue Dorong Penguatan Ekonomi Swasta

Berbagai kebijakan terobosan yang sejalan dengan semangat Resolusi No. 68-NQ/TW dinilai membuka peluang pembangunan baru bagi sektor swasta. Sejumlah orientasi dan kebijakan telah dirumuskan untuk menegaskan peran ekonomi swasta sebagai salah satu penggerak penting perekonomian nasional.

Di Kota Hue, pelaksanaan resolusi tersebut dilakukan dengan memperjelas tanggung jawab setiap departemen, lembaga, dan wilayah dalam menjalankan tugas serta solusi yang telah ditetapkan. Pemerintah kota juga menerapkan beragam kebijakan untuk mendukung dan mendorong pengembangan ekonomi swasta di berbagai sektor, termasuk penerapan transformasi digital guna meminimalkan waktu pengurusan prosedur administrasi dan menekan biaya kepatuhan hukum.

Selain itu, kota menyusun rencana dukungan prosedur investasi untuk proyek-proyek utama, termasuk proyek dengan total investasi 600 miliar VND atau lebih. Sumber daya juga dimobilisasi untuk sejumlah kebijakan, seperti penyediaan tanda tangan digital dan faktur elektronik gratis bagi usaha yang baru didirikan, penanggungan biaya akuntansi selama dua tahun pertama bagi rumah tangga usaha yang beralih menjadi perusahaan, serta dukungan bagi perusahaan pelayaran dalam membuka rute pengiriman kontainer dan pihak lain yang mengangkut barang dengan kontainer ke dan dari Pelabuhan Chan May. Baru-baru ini, Dewan Rakyat Kota juga mengeluarkan kebijakan dukungan biaya pembelian mesin kasir untuk rumah tangga usaha yang beralih menjadi perusahaan.

Kepala Departemen Registrasi Usaha pada Departemen Keuangan, Le Thi Hong Mai, menyampaikan bahwa selain kebijakan dari pemerintah kota, instansinya juga memaksimalkan pemanfaatan dana dukungan pemerintah pusat untuk mendorong transformasi digital dan penerapan teknologi di kalangan pelaku usaha. Dukungan tersebut mencakup konsultasi tatap muka di lokasi usaha terkait sumber daya manusia, keuangan, produksi, penjualan, dan pasar; peningkatan kapasitas pemimpin bisnis; fasilitasi akses kredit dan pinjaman preferensial; konsultasi penetapan hak kekayaan intelektual; hingga konsultasi pengelolaan serta pengembangan produk dan layanan yang dilindungi hak kekayaan intelektual.

Upaya pendampingan juga dilakukan melalui pertemuan dan interaksi dengan pelaku usaha, serta peningkatan efektivitas empat kelompok kerja yang dipimpin Ketua dan Wakil Ketua Komite Rakyat Kota. Mekanisme ini disebut membantu penyelesaian hambatan secara lebih cepat dan mempercepat pelaksanaan proyek investasi, baik yang bersumber dari anggaran maupun di luar anggaran. Pada saat yang sama, departemen dan lembaga terkait berkoordinasi dalam evaluasi serta penyusunan rencana peningkatan Indeks Daya Saing Provinsi (PCI) dan Indeks Daya Saing Departemen dan Daerah (DDCI), termasuk memasukkan hasil DDCI dalam penilaian dan pemeringkatan reformasi administrasi di tingkat departemen, lembaga, dan komite rakyat tingkat kecamatan.

Hasil awal terlihat pada pertumbuhan jumlah usaha baru. Hingga akhir 2025, jumlah perusahaan baru yang didirikan mencapai 1.042. Untuk pertama kalinya, kota mencatat lebih dari 1.000 perusahaan baru, naik 32% dibandingkan periode yang sama, dengan total modal terdaftar 12.813 miliar VND atau meningkat 235%. Capaian ini dipandang mencerminkan pemulihan ekonomi sekaligus efektivitas dukungan pemerintah terhadap dunia usaha.

Data Departemen Keuangan menunjukkan, saat ini terdapat sekitar 6.700 usaha yang beroperasi di Kota Hue dengan rata-rata modal terdaftar sekitar 8,25 miliar VND per usaha. Usaha besar dengan modal dasar 100 miliar VND atau lebih mencapai 2,6%, sementara usaha kecil dan menengah dengan modal dasar di bawah 100 miliar VND mencapai 97,4%. Dari sisi sektor, mayoritas bergerak di bidang jasa (65,7%), disusul industri dan konstruksi (31,14%), sementara sisanya berada di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Selain perusahaan, terdapat sekitar 20.000 rumah tangga usaha di kota tersebut, dengan sekitar 15.000 di antaranya wajib melaporkan dan membayar pajak. Sektor swasta disebut menyumbang hampir 40% dari total pendapatan anggaran daerah dan menyediakan lapangan kerja bagi hampir 115.000 pekerja, sehingga berperan dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penanganan persoalan sosial.

Untuk memperkuat pengembangan usaha, pemerintah kota menyusun program pengembangan ekonomi swasta pada 2026. Dalam program itu, Hue menargetkan sekitar 1.100 perusahaan baru pada 2026. Sektor swasta diharapkan berkontribusi sekitar 38% terhadap total pendapatan anggaran dan menciptakan lapangan kerja bagi 125.000 pekerja lokal. Rencana tersebut juga memuat sejumlah solusi yang menitikberatkan pada pemikiran inovatif, peningkatan kesadaran dan dorongan tindakan, penguatan kepercayaan bagi pengembangan ekonomi swasta, serta perbaikan signifikan terhadap iklim investasi dan bisnis.

Kebijakan yang disiapkan meliputi dukungan pajak dan biaya, akses lahan dan lokasi produksi atau usaha, insentif dalam pemilihan kontraktor, pengembangan sumber daya manusia, hingga dukungan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan transformasi digital. Kebijakan dukungan biaya pembelian mesin kasir bagi rumah tangga usaha yang beralih menjadi perusahaan diharapkan menjadi salah satu pendorong pencapaian target pengembangan usaha pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya.

Ketua Asosiasi Bisnis Kota, Tran Van My, menyatakan pendampingan dan dukungan bagi pelaku usaha mengalami banyak perubahan positif belakangan ini. Ia menilai departemen dan lembaga telah berkoordinasi erat dengan asosiasi untuk mengidentifikasi serta menyelesaikan kesulitan secara cepat, sekaligus menerapkan berbagai kebijakan yang mendukung dunia usaha. Asosiasi berharap dukungan pemerintah dan instansi terkait dapat terus berlanjut, terutama untuk membantu mengatasi kendala yang dihadapi bisnis dan investor.

Namun, Tran Van My juga mengusulkan agar pemerintah kota terus meningkatkan iklim investasi dan bisnis secara lebih signifikan. Ia menekankan perlunya penyederhanaan prosedur administrasi, terutama yang terkait investasi dan pajak, agar pelaku usaha lebih mudah mengakses lahan, modal, dan sumber daya manusia berkualitas. Ia juga mendorong penguatan inovasi serta keterhubungan antara bisnis lokal dengan rantai nilai utama, termasuk membangun ekosistem pendukung yang memadai agar sektor swasta dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi setempat.