NEW DELHI — Presidensi BRICS di bawah India yang resmi dimulai pada 1 Januari 2026 menjadi momentum bagi New Delhi untuk mengarahkan blok tersebut menuju penguatan kemandirian ekonomi di tingkat global. Langkah ini muncul di tengah menguatnya kembali kebijakan “America First” di Amerika Serikat, yang dipandang mendorong negara-negara anggota BRICS mengurangi ketergantungan terhadap Washington.
Di bawah kepemimpinan India, BRICS memusatkan agenda pada penguatan kerja sama internal untuk menghadapi ancaman tarif hingga 100 persen yang dilontarkan pemerintahan Donald Trump terhadap negara-negara anggota. Ketegangan turut meningkat setelah administrasi Trump menyebut BRICS sebagai “serangan terhadap dolar AS,” pernyataan yang menandai sikap permusuhan baru terhadap blok tersebut.
Merespons situasi itu, negara-negara anggota BRICS mulai mengeksplorasi langkah bersama, termasuk mengoptimalkan perdagangan menggunakan mata uang lokal serta menata ulang rantai pasok global. Penurunan hambatan perdagangan di antara sesama anggota menjadi salah satu prioritas, dengan tujuan membangun perisai ekonomi menghadapi kebijakan proteksionis Washington yang dinilai semakin agresif.
Senior Fellow NatStrat, Dr. Raj Kumar Sharma, menilai India akan tetap menempuh jalur diplomasi yang konstruktif, namun tegas dalam mendorong perubahan sistemik. “India akan terus berupaya mereformasi lembaga tata kelola global daripada menolaknya, sebagaimana kasus kepemimpinan AS saat ini,” ujar Sharma, dikutip dari Watcher Guru, Rabu (21/1/2026).
Menurut dia, reformasi yang lebih inklusif diperlukan dalam struktur ekonomi dunia yang selama ini dinilai didominasi Barat. Presidensi India kali ini mengusung tema “Membangun Ketahanan dan Inovasi untuk Kerja Sama dan Keberlanjutan.”
Agenda tersebut disebut sebagai kelanjutan dari kepemimpinan India di G20 pada 2023 yang menyoroti kepentingan Global Selatan. Dalam kerangka itu, fokus yang kembali ditekankan mencakup keadilan iklim, keringanan utang, dan transisi energi yang adil, dengan penekanan pada aksi pembangunan nyata dibanding sekadar penetapan target emisi yang dinilai kerap membebani negara berkembang.
