Indonesia dan India sepakat memperkuat kolaborasi strategis untuk membangun ekosistem kecerdasan artifisial (AI) yang etis, inklusif, berpusat pada manusia, dan berkelanjutan. Kesepakatan itu ditegaskan dalam AI Pre-Summit 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (21/1), dengan melibatkan unsur pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan dari kedua negara.
AI Pre-Summit 2026 diselenggarakan oleh MSC (MicroSave Consulting) bersama Kedutaan Besar India di Jakarta, India Indonesia Chamber of Commerce (IndCham), serta Women Entrepreneurship Platform (WEP) di bawah NITI Aayog.
Dalam forum tersebut, India menempatkan inovasi yang bertanggung jawab sebagai fokus utama, sekaligus mendorong pengembangan AI yang multibahasa dan mudah diakses melalui kerangka people, planet, and progress. Kerangka itu menekankan integrasi AI dengan infrastruktur publik digital guna memastikan akses yang adil dan berskala luas.
Sementara itu, Indonesia mengacu pada Strategi Nasional AI 2020–2045 serta kerangka etika AI yang menitikberatkan pada prinsip kepercayaan, transparansi, pengembangan talenta, dan akuntabilitas. Penerapan AI diarahkan pada sektor-sektor prioritas nasional, meliputi kesehatan, tata kelola pemerintahan, pendidikan, ketahanan pangan, dan mobilitas.
Kedua negara juga memandang AI sebagai pendukung untuk memperkuat layanan publik, memperluas peluang ekonomi, serta meningkatkan ketangguhan perempuan, pekerja sektor informal, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Wakil Menteri Komunikasi dan Urusan Digital (KOMDIGI) Nezar Patria, dalam special remarks, menyatakan kemitraan Indonesia dan India membuka peluang besar bagi pengembangan AI yang berorientasi pada kepentingan publik.
“Pertumbuhan ekonomi digital di kedua negara menjadi peluang strategis untuk memanfaatkan AI secara aman, tepercaya, dan berpusat pada manusia guna menjawab tantangan publik, mulai dari inklusi keuangan hingga ketahanan iklim,” ujar Nezar.
Ia menambahkan, penguatan tata kelola dan investasi pada infrastruktur dasar AI menjadi kunci agar inovasi berkembang secara inklusif dan memberi manfaat luas. Nezar juga menyoroti terbukanya ruang kerja sama yang lebih erat sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani saat kunjungan Prabowo ke India pada awal 2025.
Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty menekankan peran strategis AI dalam mendorong kemaslahatan sosial, termasuk peningkatan layanan publik, perluasan inklusi keuangan, serta penguatan sistem perlindungan sosial berbasis kebutuhan.
“Dialog ini tidak hanya membahas teknologi, tetapi juga langkah-langkah konkret untuk membangun ekosistem AI yang inklusif dan berkelanjutan menjelang India–AI Impacts Summit 2026 di New Delhi,” kata Sandeep. Ia menambahkan, India dapat berbagi keunggulan pada pengembangan sumber daya manusia dan kemajuan teknologi digital, sementara Indonesia berkontribusi melalui kapasitas jaringan dan ekosistemnya.
Dari sisi industri, President Director & CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha menilai kolaborasi lintas industri menjadi kunci untuk menerjemahkan visi kebijakan AI ke dalam dampak ekonomi yang nyata. Ia menekankan pentingnya interoperabilitas sistem AI, kemitraan bisnis Indonesia–India, serta penguatan ekosistem startup dan UMKM agar pengembangan AI tidak berhenti pada inovasi teknologi, melainkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, efisien, dan berdaya saing, dengan pembelajaran manusia sebagai penggerak utama.
Programme Director sekaligus Mission Director WEP Anna Roy menyoroti upaya India dalam memberdayakan inovasi AI yang dipimpin oleh perempuan. Menurutnya, ekosistem AI yang inklusif perlu menjamin akses setara terhadap keterampilan, perangkat, dan peluang bagi perempuan serta inovator muda di kawasan.
Selain sesi pemaparan, acara ini juga menghadirkan diskusi panel strategis yang mempertemukan pembuat kebijakan, sektor swasta, lembaga filantropi, dan organisasi pembangunan multilateral. Panel membahas penguatan kolaborasi Selatan–Selatan, interoperabilitas data, digital public goods, serta peran AI dalam pemberdayaan tenaga kerja dan UMKM melalui peningkatan keterampilan, inklusi digital, dan perlindungan sosial.
Direktur Infrastruktur, Ekosistem dan Keamanan Digital Kementerian PPN/Bappenas Andianto Haryoko menegaskan bahwa AI dan transformasi digital merupakan pilar pembangunan jangka menengah dan panjang Indonesia.
“AI harus mendorong transformasi ekonomi dan memperkuat layanan publik. Fokus kami adalah memastikan manfaatnya dapat dirasakan semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, pekerja informal, dan UMKM,” ujar Andianto.
Acara ditutup oleh Partner dan Country Head MSC Southeast Asia Grace Retnowati yang menegaskan komitmen MSC dalam mendorong pengembangan AI yang berpusat pada manusia dan inklusif di Asia Tenggara. Ia menyampaikan, sebagai anggota Alliance for Inclusive AI, MSC membawa pengalaman berbasis praktik dalam memajukan penerapan AI yang bertanggung jawab, sejalan dengan fokus forum pada inovasi yang berorientasi pada manusia dan berdampak berkelanjutan.
“Nilai penting AI akan terasa ketika teknologi ini mampu menjunjung martabat manusia, memperluas kesempatan, dan memberdayakan komunitas. MSC akan terus berkolaborasi dengan pemerintah dan pelaku industri untuk memastikan sistem AI dirancang secara bertanggung jawab dan dapat diakses secara luas,” kata Grace.

