JAKARTA — Indonesia dan Korea Selatan memperkuat kerja sama pengembangan biomassa untuk mendukung program cofiring di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), penguatan rantai pasok biomassa berkelanjutan, serta pengembangan riset karbon rendah. Kolaborasi ini diposisikan sebagai bagian dari upaya mencapai target penurunan emisi dan Net Zero Emissions 2060.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) dan perusahaan konsultan asal Korea Selatan, Greenery Inc. Melalui MoU ini, kedua pihak menyepakati kerangka kerja pengembangan biomassa, riset teknis, peningkatan kualitas bahan bakar, hingga eksplorasi kerja sama internasional terkait penurunan emisi, termasuk peluang mekanisme karbon lintas negara.
Direktur Bioenergi PLN EPI, Hokkop Situngkir, menyatakan biomassa memiliki peran strategis sebagai solusi transisi energi karena dapat diterapkan dengan memanfaatkan infrastruktur pembangkit yang sudah ada. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan implementasinya bergantung pada kepastian pasokan dan tata kelola yang kuat.
“Bioenergi, khususnya biomassa, bukan sekadar bahan bakar pengganti, tetapi bagian dari strategi besar transisi energi. Karena itu, pasokan harus berkelanjutan, bernilai tambah, dan dikelola dengan tata kelola yang kuat,” ujar Hokkop di Jakarta, Selasa (6/1/2026).
Hokkop menambahkan, kerja sama dengan Greenery dinilai membuka ruang percepatan transfer teknologi dan pengembangan produk biomassa bernilai ekonomi. Ia juga menyoroti pentingnya memandang residu pertanian dan produk antara bukan sebagai limbah semata, melainkan sebagai sumber daya yang bisa diolah lebih lanjut.
“Produk seperti biomassa dan turunannya harus dikapitalisasi menjadi produk bernilai tambah, tidak hanya untuk energi, tetapi juga untuk pangan dan industri bioenergi. Ini sejalan dengan kebutuhan pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional,” katanya.
Dari sisi riset, Leader of Research Group for Industrial Sustainability & Product Optimization BRIN, Dudi Iskandar, menekankan perlunya kolaborasi agar riset karbon rendah tidak berhenti di tahap laboratorium. Ia menyebut implementasi inovasi membutuhkan kemitraan dengan pelaku industri dan institusi terkait.
“Sebagai organisasi riset, tugas utama kami adalah menghasilkan inovasi yang bisa diimplementasikan. Tanpa kolaborasi dengan PLN EPI, mitra internasional, dan universitas, riset tidak akan memberi dampak nyata,” ujarnya.
Dudi menjelaskan, ruang lingkup kolaborasi mencakup pengembangan teknologi karbon rendah, kajian ekonomi karbon, serta sistem pengukuran emisi yang terukur untuk mendukung kebijakan pemerintah. Ia berharap riset tersebut dapat membantu pemerintah menyusun strategi pengurangan emisi yang dapat diukur sekaligus membuka peluang nilai tambah ekonomi dari pengelolaan karbon.
“Riset ini diharapkan membantu pemerintah memahami strategi pengurangan emisi yang terukur, sekaligus membuka peluang nilai tambah ekonomi dari pengelolaan karbon,” katanya.
