Ketidakpastian global yang meningkat, dipicu dinamika geopolitik, gangguan rantai pasok energi dan pangan, serta percepatan transformasi digital, membuat perekonomian dunia menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan sulit diprediksi. Situasi ini turut memengaruhi stabilitas energi global, distribusi pupuk, hingga ketahanan pangan, sehingga mendorong negara-negara menyiapkan respons kebijakan yang adaptif dan terukur.
Dalam konteks tersebut, Indonesia menempuh strategi penguatan ketahanan energi melalui diversifikasi sumber pasokan dan pengurangan ketergantungan pada wilayah tertentu. Pemerintah memperluas kerja sama energi dengan sejumlah negara, termasuk Nigeria dan Gabon, untuk menjaga keamanan pasokan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya kebijakan yang adaptif dan berorientasi jangka panjang di tengah ketidakpastian global. Ia menyebut diversifikasi energi, penguatan kapasitas domestik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai kunci menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan.
Di sektor hilir, pemerintah memperkuat kerja sama regional untuk pemenuhan bahan bakar olahan, sembari meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri dan mempercepat penggunaan biofuel melalui mandatori biodiesel. Kebijakan ini diarahkan untuk menekan ketergantungan impor dan menjaga stabilitas harga melalui instrumen seperti Domestic Market Obligation (DMO) serta bauran energi yang beragam.
Penguatan juga dilakukan pada sektor pangan dan pupuk. Pemerintah mengendalikan harga gas untuk industri pupuk dan meningkatkan kapasitas produksi nasional. Indonesia disebut telah mencatat surplus pada beberapa jenis pupuk dan mulai memenuhi permintaan ekspor dari sejumlah negara.
Ke depan, Indonesia menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi agar dapat mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045. Upaya ini didukung penguatan konsumsi domestik, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, serta pengembangan sektor ekonomi berbasis teknologi, termasuk semikonduktor dan transformasi digital.
Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Proses ini diharapkan mempercepat transformasi menuju negara maju melalui penyelarasan kebijakan dengan standar internasional, peningkatan daya saing, dan penguatan kepercayaan investor.
Airlangga menilai aksesi OECD penting untuk memperkuat kelembagaan dan mendorong pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan, sejalan dengan agenda reformasi nasional di sektor ekonomi, pemerintahan, dan sosial.
Saat ini, proses aksesi Indonesia memasuki tahap peninjauan teknis setelah penyerahan memorandum awal. Tahapan tersebut memerlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga, penyusunan respons berbasis bukti, serta penerjemahan standar OECD ke dalam kebijakan yang relevan dengan kondisi nasional.
Ke depan, proses aksesi juga akan melibatkan sektor swasta dalam berbagai tahapan, termasuk konsultasi dan misi pencarian fakta, untuk memastikan implementasi reformasi berjalan efektif. Pemerintah turut menggandeng Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) agar perspektif dunia usaha terakomodasi dan kebijakan yang diselaraskan lebih aplikatif serta berdampak luas.
Pemerintah juga mengapresiasi dukungan Britania Raya melalui program Growth Gateway yang disebut membantu penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sektor publik, serta mendorong partisipasi sektor swasta dalam proses aksesi OECD.
Melalui rangkaian langkah tersebut, Indonesia berupaya memperkuat ketahanan nasional sekaligus mempercepat transformasi ekonomi menuju target Indonesia Emas 2045.
