Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong reformasi sistem perdagangan internasional yang dinilai lebih adil dan inklusif menjelang Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung di Kamerun pada Maret 2026.
Pernyataan itu disampaikan Roro saat memberikan pidato kunci bertajuk “Strategic Forum Perdagangan Internasional: Masa Depan WTO Pasca-Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 Maret 2026” secara virtual, Selasa (23/12), dari Bandung, Jawa Barat.
Roro mengatakan Indonesia akan mengambil peran sebagai negara kunci dalam memperjuangkan reformasi sistem perdagangan multilateral yang inklusif dan berpihak pada pembangunan negara berkembang. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan misi konstitusional untuk memajukan kesejahteraan umum melalui perdagangan yang adil.
Dalam forum itu, ia menyebut sejumlah isu prioritas yang akan dikawal Indonesia. Pertama, reformasi WTO, khususnya pada fungsi penyelesaian sengketa. Kedua, kepastian hukum atas kebijakan cadangan pangan publik (public stockholding) untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Ketiga, perlindungan nelayan kecil dalam pembahasan subsidi perikanan.
Selain itu, Indonesia juga mendorong pengaturan niaga-el (e-commerce) yang tetap menjaga kedaulatan digital dan ruang fiskal nasional. Indonesia turut mengangkat fasilitasi investasi yang berorientasi pada pembangunan (investment facilitation for development/IFD), serta menuntut agar moratorium penerapan Non-Violation and Situation Complaints (NVSC) pada The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) diperpanjang atau dihapuskan selamanya.
Roro menekankan penguatan posisi Indonesia di KTM ke-14 WTO memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam kerangka Indonesia Incorporated. Ia mengajak akademisi, praktisi hukum, pelaku usaha, dan media untuk mendukung perjuangan Indonesia di WTO demi kepentingan nasional dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan WTO sebagai satu-satunya organisasi perdagangan dunia memiliki peran penting dalam perdagangan internasional. Ia mengatakan forum yang membahas masa depan WTO ini menjadi sarana untuk memproyeksi dinamika perdagangan multilateral Indonesia di tengah ketidakpastian.
Menurut Djatmiko, forum tersebut merupakan bagian dari proses pemerintah untuk menerima masukan dan pandangan mengenai langkah Indonesia di WTO. Ia menyebut perjuangan Indonesia tidak mudah, namun tetap perlu optimistis di tengah situasi yang kompleks.
Sementara itu, Juaria Astri, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani Bandung yang hadir dalam Strategic Forum, mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Perdagangan. Ia menilai forum tersebut memberi wawasan, terutama untuk memahami posisi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tengah kompleksitas global.
