Beijing (ANTARA) — Delegasi Denmark dan Greenland dilaporkan meninggalkan Gedung Putih dengan raut muram usai pertemuan dengan pihak Amerika Serikat (AS) pada pekan ini. Situasi tersebut menggambarkan frustrasi di tengah mencuatnya kembali isu ambisi Washington terkait Greenland.
Dalam pemberitaan tersebut, upaya AS untuk mengambil alih Greenland dari Denmark dinilai menempatkan NATO pada situasi ironis. Aliansi militer yang selama ini menekankan prinsip solidaritas antaranggotanya disebut menghadapi ujian ketika pemimpin de facto aliansi itu dituding menekan kedaulatan salah satu negara anggota.
Disebutkan pula bahwa respons sebagian anggota NATO dinilai terbatas dan lebih bersifat simbolik, termasuk dengan wacana “meningkatkan” kehadiran militer di pulau tersebut melalui pengiriman pasukan dalam jumlah yang tidak signifikan.
Upaya AS terhadap Greenland disebut telah berlangsung sejak abad ke-19. Presiden AS Donald Trump juga pernah menyatakan niat untuk membeli pulau itu pada masa jabatan pertamanya. Ambisi tersebut kembali mengemuka setelah Trump kembali ke Gedung Putih, dengan desakan berulang kepada Kopenhagen agar menyerahkan Greenland kepada AS, dengan alasan “keamanan nasional.”
Pemberitaan itu menilai pesan yang muncul bagi sekutu Washington sebagai hal yang mengkhawatirkan, yakni AS akan menggunakan berbagai cara untuk mencapai kepentingannya, tanpa membedakan apakah pihak yang menjadi sasaran adalah sekutu atau lawan.
Dalam konteks tersebut, disebutkan pula bahwa ini bukan kali pertama AS dinilai berupaya mengeksploitasi sesama anggota NATO. Pada bulan-bulan awal masa jabatan keduanya, Trump secara terbuka menyatakan keinginannya agar Kanada menjadi “negara bagian AS ke-52.” Pemerintahan Trump juga terus mendorong anggota NATO untuk berbagi biaya pertahanan.
Seiring perkembangan itu, perpecahan di dalam blok disebut semakin melebar. NATO, yang lahir pada masa Perang Dingin, dinilai telah kehilangan alasan dasar pendiriannya setelah runtuhnya tatanan bipolar, dan kemudian bergeser menjadi sarana bagi AS untuk mempertahankan hegemoninya.
Pemberitaan tersebut juga mempertanyakan makna retorika “pertahanan kolektif” ketika kekuatan utama aliansi dianggap mengutamakan kepentingannya sendiri dan memperlakukan sekutu sebagai pihak yang dapat dikorbankan. Dalam aliansi yang menetapkan serangan terhadap satu anggota sebagai serangan terhadap seluruh anggota, muncul pertanyaan tentang bagaimana mekanisme itu bekerja jika terjadi tekanan dari anggota terkuat terhadap anggota lain.
