JAKARTA — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Anindya Bakrie menilai peluang relokasi pabrik ke Indonesia meningkat seiring memanasnya konflik di Asia Barat. Menurut dia, ketegangan geopolitik mendorong perusahaan global mencari lokasi produksi baru yang dinilai lebih stabil.
“Karena juga harus dilihat dari geopolitik, tentu dengan adanya perang ini terjadi juga banyak sekali peluang di mana yang selalu kita bilang adanya relokasi,” kata Anindya saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Anindya menyinggung pengalaman ketika tensi dagang antara Amerika Serikat dan China meningkat. Pada periode tersebut, sejumlah perusahaan memindahkan basis produksinya ke Indonesia untuk menghindari dampak konflik.
Ia melihat pola serupa kembali muncul. Perusahaan kini mencari alternatif rantai pasok di luar kawasan yang terdampak konflik. “Nah relokasi ini sekarang sudah tambah lagi karena tadi ingin mencari supply chain lain dari opsi yang Timur Tengah,” ujar dia.
Anindya menilai relokasi pabrik berpotensi membawa masuk devisa. Arus dana itu diharapkan dapat membantu menopang nilai tukar rupiah.
Selain faktor geopolitik, ia juga menyoroti peran perjanjian dagang yang dimiliki Indonesia. Sejumlah kesepakatan dinilai memberi kemudahan bagi perusahaan untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi dan ekspor, antara lain Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), serta kerja sama dagang lain seperti Reciprocal Trade Agreement (RTA) dengan Amerika Serikat dan Free Trade Agreement (FTA) dengan Uni Ekonomi Eurasia.
Menurut Anindya, kombinasi stabilitas domestik dan akses pasar menjadi faktor penarik utama bagi investor. “Itu pasti dengan adanya ketegangan antara Amerika-Cina dan Timur Tengah itu mencari tempat. Nah tempat yang istilahnya apa ready to use gitu jadi hit the ground running,” kata dia.
Situasi global saat ini dipicu konflik yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Serangan yang terjadi sejak akhir Februari memicu eskalasi di kawasan.
Penutupan Selat Hormuz turut memperburuk kondisi karena jalur tersebut merupakan rute utama distribusi minyak dan produk petrokimia dari kawasan Teluk. Dampaknya, harga energi global meningkat dan gangguan rantai pasok menekan industri di berbagai negara.
