Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran dinilai tidak hanya menjadi persoalan geopolitik di Timur Tengah, tetapi juga memunculkan risiko lanjutan bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Situasi ini dipandang sebagai peringatan atas persoalan ketergantungan energi dan kerentanan struktur ekonomi nasional, mengingat dampak konflik dapat menjalar hingga ke kehidupan sehari-hari masyarakat.
Salah satu titik strategis yang kerap menjadi sorotan adalah Selat Hormuz, jalur penting distribusi minyak dunia. Dalam berbagai ketegangan di kawasan tersebut, harga minyak global disebut cenderung mengalami lonjakan. Bagi Indonesia yang masih mengandalkan impor minyak, kenaikan harga minyak dunia dapat meningkatkan beban impor, menekan anggaran negara, serta berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar di dalam negeri.
Kerentanan Indonesia tidak hanya dipandang berasal dari faktor eksternal. Produksi minyak nasional disebut terus menurun, sementara konsumsi energi meningkat. Ketimpangan ini membuat Indonesia beralih dari negara pengekspor menjadi pengimpor minyak. Dalam kondisi tersebut, gejolak harga energi global berpotensi langsung memengaruhi stabilitas ekonomi melalui inflasi, kenaikan biaya logistik, dan tekanan pada daya beli masyarakat.
Lonjakan harga energi juga berimplikasi pada postur fiskal. Pemerintah menghadapi dilema antara menjaga stabilitas harga bahan bakar dan mengendalikan beban subsidi. Ketika harga minyak dunia naik, subsidi energi berpotensi membengkak dan mengurangi ruang fiskal untuk sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam jangka panjang, kondisi ini dipandang dapat menghambat pembangunan serta memperlebar ketimpangan.
Dalam konteks itu, ketahanan energi dipahami bukan semata soal ketersediaan, tetapi juga kemampuan menjaga stabilitas pasokan dan harga. Namun, respons kebijakan dinilai masih sering bersifat jangka pendek, misalnya melalui penyesuaian subsidi atau harga bahan bakar, tanpa menyentuh akar persoalan struktural.
Di tengah kerentanan ekonomi tersebut, muncul pula kontroversi terkait kebijakan luar negeri Indonesia yang dikaitkan dengan keterlibatan dalam forum yang disebut sebagai Board of Peace. Langkah ini memicu perdebatan karena dianggap tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Sebagian pihak menilai keikutsertaan itu berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan, terutama ketika Amerika Serikat memiliki kepentingan strategis terhadap Iran.
Kontroversi ini dipandang menunjukkan bahwa kerentanan Indonesia tidak hanya berada pada aspek ekonomi, tetapi juga pada konsistensi diplomasi. Indonesia disebut ingin tampil mendorong perdamaian, namun keterlibatan dalam forum tertentu dapat dibaca sebagai langkah yang ambigu. Dalam situasi ketergantungan energi, posisi yang tidak tegas dinilai berisiko melemahkan daya tawar Indonesia di tingkat global.
Dilema tersebut juga memperlihatkan bahwa netralitas politik tidak otomatis menjamin ketahanan ekonomi. Ketergantungan energi membuat Indonesia tetap terdampak signifikan oleh tekanan eksternal. Karena itu, transisi energi disebut semestinya menjadi langkah strategis, mengingat Indonesia memiliki potensi energi terbarukan seperti surya, angin, dan panas bumi. Namun, pemanfaatannya dinilai belum optimal dan kerap terkendala regulasi serta investasi.
Ketegangan AS–Iran dipandang dapat menjadi momentum refleksi bahwa kerapuhan energi bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut kedaulatan dan ketahanan nasional. Selama ketergantungan pada impor energi masih tinggi, stabilitas ekonomi disebut akan terus terpapar risiko global. Pada akhirnya, pertanyaan yang muncul bukan apakah konflik global berdampak pada Indonesia, melainkan seberapa siap Indonesia menghadapinya, termasuk melalui pembenahan kebijakan yang lebih mendasar serta diplomasi yang lebih konsisten.
