Ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang dilaporkan meluas hingga negara-negara Teluk dan bahkan sebuah negara Eropa, memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi “guncangan” inflasi dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi global. Perkembangan ini membuat pelaku ekonomi menilai kembali risiko kenaikan biaya energi dan logistik yang dapat merembet ke berbagai sektor.
Sejak awal 2026, harga minyak mentah Brent naik sekitar 43%. Dalam tiga hari pertama konflik saat ini, harga disebut meningkat sekitar 22% hingga melampaui 85 dolar AS per barel. Lonjakan tersebut memunculkan pertanyaan apakah dunia sedang menuju situasi serupa dengan 2022, ketika konflik di Ukraina mendorong harga energi melonjak dan Brent sempat menyentuh 120 dolar AS per barel.
Namun, sejumlah ahli menilai perbandingan langsung dengan 2022 perlu dilakukan secara hati-hati. Dalam konteks sekarang, skenario dasar yang banyak dibahas bukanlah keruntuhan sistemik, melainkan guncangan pasokan. Besar-kecilnya dampak dipandang sangat bergantung pada durasi dan intensitas gangguan, serta sejauh mana efeknya menyebar ke sektor ekonomi lain.
Sumber utama kekhawatiran pasar berpusat pada Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang berada di bawah kendali Iran dan dilalui sekitar seperlima minyak dan gas dunia setiap hari. Teheran memperingatkan dapat menyerang kapal apa pun yang melintas. Dengan demikian, persoalannya dinilai bukan semata ketersediaan minyak, melainkan kemampuan mengangkut minyak keluar dari kawasan Teluk, yang pada gilirannya berpotensi mengganggu rantai pasokan global.
Para ahli menekankan bahwa isu kunci bukan hanya seberapa tinggi harga bahan bakar akan naik dalam waktu dekat, tetapi apakah kenaikan itu akan masuk ke indeks harga konsumen (IHK) dan indeks harga produsen (IHP), lalu memengaruhi ekspektasi inflasi secara lebih luas. Kenaikan harga minyak dan gas biasanya diikuti peningkatan biaya bensin, solar, listrik, dan gas rumah tangga—komponen yang langsung mendorong IHK dan menjadi input penting bagi industri, restoran, hotel, serta sektor ritel.
Tekanan juga datang dari sisi logistik. Biaya asuransi maritim dilaporkan meningkat tajam, berpotensi hingga 50% menurut laporan S&P. Kenaikan ini mendorong biaya transportasi, diikuti perubahan rute pengiriman, pembatalan kapal, dan waktu pengiriman yang lebih lama. Dampaknya, bukan hanya energi, tetapi juga bahan baku, komponen industri, dan makanan impor berisiko menjadi lebih mahal.
Perkembangan berikutnya sangat ditentukan oleh lamanya krisis. Jika guncangan berlangsung singkat, sebagian bisnis masih dapat menyerap biaya dengan menerima penurunan margin keuntungan. Namun, bila situasi berlanjut selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, penyesuaian harga ke atas dinilai lebih sulit dihindari dan dapat mengerek ekspektasi inflasi. Ketika rumah tangga dan pelaku usaha meyakini harga tidak hanya naik tetapi juga bertahan tinggi, perilaku ekonomi dapat berubah dan berpotensi memicu spiral inflasi upah-harga.
Meski demikian, konteks saat ini disebut berbeda dari 2022. Inflasi di Eropa berada di sekitar 1,9% dan terus menurun sejak September 2025. Persediaan energi global juga lebih tinggi, pasar gas alam cair lebih fleksibel, dan bank sentral mempertahankan suku bunga riil positif, yang dinilai memperbesar kemampuan merespons guncangan energi.
Risiko terbesar disebut muncul bila guncangan harga berubah menjadi guncangan pasokan yang nyata. Apabila Selat Hormuz diblokade dalam waktu lama atau infrastruktur ekspor energi di kawasan rusak, dunia dapat menghadapi guncangan pasokan kuantitatif yang lebih parah, dengan dampak lebih dalam terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Di Eropa, pembuat kebijakan mulai merespons risiko tersebut. Kepala ekonom Bank Sentral Eropa (ECB), Philip Lane, memperingatkan bahwa guncangan energi yang berkepanjangan dapat menimbulkan efek sekunder dan memperlambat kemajuan pengendalian inflasi. Ia menyebut kemungkinan Eropa perlu mempertimbangkan kenaikan suku bunga lagi—meski tidak diinginkan—tidak bisa dikesampingkan bila gangguan berlarut, yang pada akhirnya meningkatkan risiko penurunan ekonomi.
Sejumlah indikator ekonomi Eropa juga menunjukkan tanda perlambatan. Pertumbuhan PDB pada kuartal IV 2025 tercatat 1,5% secara tahunan, menjadi kuartal kedua berturut-turut dengan pertumbuhan yang menurun. Sementara itu, Federal Reserve juga dihadapkan pada penilaian apakah guncangan energi saat ini hanya sementara atau berisiko mendorong inflasi kembali menguat dalam jangka panjang, mengingat inflasi Januari berada di 2,4%, masih di atas target 2%.
Guncangan energi dinilai dapat menekan pertumbuhan melalui tiga saluran utama. Pertama, kenaikan harga bahan bakar dan listrik berfungsi seperti “pajak terselubung” yang dampaknya lebih besar bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Kedua, banyak bisnis dengan margin tipis berpotensi mengurangi investasi atau menunda perekrutan akibat peningkatan biaya. Ketiga, risiko geopolitik dapat mendorong naik imbal hasil obligasi, meningkatkan biaya kredit, memperbesar volatilitas pasar keuangan, serta melemahkan aliran modal ke pasar negara berkembang.
Dalam situasi ini, Israel disebut berada dalam posisi relatif menguntungkan. Keputusan Gubernur Bank Sentral Israel untuk menunda pemotongan suku bunga, meski ada tekanan dari opini publik dan Kementerian Keuangan, dipandang sebagai langkah yang bijaksana. Dengan meningkatnya ketidakstabilan geopolitik dan premi risiko, menjaga ruang kebijakan moneter dinilai lebih penting dibanding pelonggaran segera. Meski begitu, Israel tetap menghadapi dampak kenaikan biaya impor bahan bakar dan pengiriman, sehingga pendekatan kebijakan yang hati-hati dianggap diperlukan.
