Dunia kembali memasuki fase rapuh dalam hubungan internasional seiring meningkatnya ketegangan geopolitik setelah operasi Amerika Serikat di Caracas yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro. Peristiwa ini dipandang sebagai penanda makin menjauhnya era stabilitas global pasca Perang Dingin, sekaligus berpotensi memicu guncangan yang merembet ke keamanan energi, ketahanan pangan, dan stabilitas ekonomi dunia.
Venezuela memiliki posisi penting dalam peta energi global. Data U.S. Energy Information Administration (EIA) mencatat, pada awal 2023 negara itu memiliki sekitar 303 miliar barel cadangan minyak mentah terbukti, atau sekitar 17% dari cadangan global. Angka tersebut menempatkan Venezuela di atas beberapa negara besar lain, seperti Kanada yang memiliki 163 miliar barel (Januari 2024) dan Irak 145 miliar barel (2023), sementara Rusia berada pada kisaran 58 miliar barel (per 1 Januari 2024).
Dalam logika pasar energi, gejolak politik di negara dengan cadangan sebesar itu berpotensi memunculkan risk premium, meningkatkan volatilitas harga, dan pada akhirnya menekan negara-negara pengimpor energi. Dampak ini dinilai paling terasa bagi negara-negara di Global South yang ruang fiskalnya lebih sempit ketika harga energi bergejolak.
Sejumlah kajian menempatkan energi sebagai instrumen kekuasaan. Daniel Yergin dalam The Prize (1991) menekankan bahwa sejarah modern tidak terlepas dari perebutan dan penguasaan sumber daya energi. Minyak sejak awal abad ke-20 dipandang bukan hanya komoditas ekonomi, melainkan juga bagian dari dinamika geopolitik. Dalam kerangka ini, penangkapan Presiden Venezuela dibaca sebagai bagian dari persaingan untuk mengamankan akses dan kontrol atas sumber daya strategis.
Perspektif realisme klasik sebagaimana dijelaskan Hans Morgenthau (1948) menempatkan tindakan negara pada kepentingan nasional dan distribusi kekuasaan, dengan norma hukum internasional kerap menjadi subordinat ketika kepentingan strategis dipertaruhkan. Namun, tindakan menangkap kepala negara di ibu kota negaranya sendiri dinilai menciptakan ketidakpastian struktural di pasar energi global. Alih-alih meredakan keresahan, konflik semacam ini justru dapat memperbesar volatilitas harga minyak dunia.
Dampak energi juga berpotensi menjalar ke sektor pangan. Produksi pangan modern bergantung pada energi, mulai dari pupuk berbasis gas alam, mekanisasi pertanian, hingga distribusi dan logistik. Amartya Sen dalam Poverty and Famines (1981) mengingatkan bahwa kelaparan bukan semata persoalan ketersediaan pangan, tetapi juga akses ekonomi terhadap pangan. Ketika harga energi meningkat, biaya produksi dan distribusi pangan ikut naik, sehingga krisis energi dapat berubah menjadi krisis pangan.
Dalam kerangka teori sistem kompleks yang dikemukakan Yaneer Bar-Yam (1997), sistem global yang saling terhubung membuat guncangan di satu titik dapat memicu dampak berantai di berbagai wilayah. Ketegangan geopolitik di Venezuela, dalam pandangan ini, berisiko memukul negara-negara yang ketahanan energi dan pangannya rapuh.
Peristiwa di Venezuela juga memunculkan pertanyaan tentang masa depan tata kelola global. Sejak Perang Dunia II, dunia berupaya membangun sistem internasional berbasis aturan (rules-based international order). Namun, penangkapan kepala negara oleh kekuatan asing memperlihatkan kaburnya batas antara hukum internasional dan politik kekuasaan.
Immanuel Wallerstein melalui world-systems theory (1974) menjelaskan kecenderungan sistem dunia mempertahankan ketimpangan relasi antara negara pusat dan pinggiran. Dalam konteks ini, krisis Venezuela dapat dilihat sebagai ekspresi relasi asimetris tersebut: negara kaya sumber daya tetapi lemah secara politik berisiko menjadi arena perebutan kepentingan global. Konsekuensinya dapat berupa meningkatnya ketidakpercayaan antarnegara, fragmentasi pasar global, dan melemahnya kerja sama multilateral.
Di tengah ketidakpastian yang meningkat, isu ketahanan energi dan pangan kembali menguat. Diversifikasi sumber energi, percepatan transisi energi terbarukan, serta penguatan produksi pangan domestik dipandang bukan sekadar agenda pembangunan, melainkan langkah untuk mengurangi kerentanan ketika krisis geopolitik terjadi. Pada saat yang sama, penguatan multilateralisme dan penghormatan terhadap kedaulatan negara disebut penting untuk mencegah dunia terjerumus ke dalam spiral krisis berkepanjangan.
Krisis di Venezuela menjadi pengingat bahwa energi dan pangan tidak semata persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut keamanan, kedaulatan, dan arah masa depan stabilitas global.
