Koalisi kelompok Katolik dari kawasan Asia-Pasifik menyatakan keprihatinan mendalam terhadap konflik yang terus berlangsung di Timur Tengah, menyusul serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Dalam pernyataan tertanggal 2 Maret, Gerakan Katolik Internasional untuk Urusan Intelektual dan Budaya (ICMICA) Asia-Pasifik menyebut pihaknya mengecam tindakan yang dinilai memperbesar kekerasan, memanaskan ketegangan kawasan, dan membahayakan perdamaian global. Mereka memperingatkan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata secara berkelanjutan berisiko memicu eskalasi yang dahsyat, memperluas penderitaan warga sipil, serta menimbulkan ketidakstabilan jangka panjang yang terutama berdampak pada kelompok paling rentan.
Pernyataan tersebut ditandatangani sejumlah anggota, yakni Institut Teologi Woori (Korea Selatan), Ikatan Sarjana Katolik Indonesia, Community Action Network/CAN (Malaysia), Asosiasi Alumni Pax Romana Universitas Santo Thomas/UST (Filipina), ICMICA Chennai (India), Gerakan Lulusan dan Profesional Katolik (Sri Lanka), serta Institut Cardijn (Australia).
Para penandatangan menyatakan memahami kompleksitas persoalan keamanan yang dihadapi semua pihak. Namun, mereka menegaskan keamanan yang berkelanjutan tidak dapat dicapai melalui eskalasi militer, melainkan melalui solusi yang dinegosiasikan sesuai hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
ICMICA juga menyatakan sejalan dengan seruan Sekretaris Jenderal PBB agar ketegangan segera diturunkan, semua pihak menahan diri semaksimal mungkin, dan kembali menempuh jalur diplomasi.
Koalisi itu menilai masyarakat Asia-Pasifik memiliki pengalaman historis terkait luka perang, kolonialisme, sanksi, dan persaingan geopolitik. Berangkat dari ingatan tersebut dan berlandaskan Ajaran Sosial Gereja, mereka menegaskan pandangan bahwa perang merupakan kekalahan bagi kemanusiaan dan kekerasan tidak membangun perdamaian. Menurut mereka, keamanan yang langgeng bertumpu pada keadilan, dialog, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
ICMICA menyatakan solidaritas kepada seluruh warga sipil yang terdampak di Iran dan kawasan sekitarnya, terutama kelompok miskin, pengungsi, perempuan, anak-anak, pekerja migran, dan minoritas agama.
Mereka juga menyatakan mengakui aspirasi sah banyak warga Iran terkait martabat, partisipasi, akuntabilitas, dan reformasi. Menurut pernyataan tersebut, aspirasi itu perlu dihormati dan didengarkan, sementara transformasi politik yang autentik harus lahir dari peran dan kehendak kolektif rakyat sendiri, bukan melalui intervensi militer dari luar.
Di sisi lain, para penandatangan menolak normalisasi serangan preventif, tindakan militer sepihak, serta manuver politik berisiko tinggi yang mengabaikan konsensus internasional. Mereka menilai langkah-langkah semacam itu dapat mengikis kepercayaan antarnegara dan melemahkan lembaga-lembaga yang dibentuk untuk menjaga perdamaian.
