Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah kenaikan harga minyak dunia yang dipengaruhi dinamika geopolitik global. Ia meminta pemerintah bersikap transparan terkait kesiapan fiskal menghadapi berbagai skenario lonjakan harga minyak mentah.
Pernyataan itu disampaikan Misbakhun dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang membahas kinerja penerimaan negara Triwulan I Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Dalam rapat tersebut, Misbakhun menyoroti perlunya kepastian kepada publik mengenai kemampuan negara merespons kenaikan harga minyak pada berbagai level. “Saya ingin memastikan lagi, ini sangat penting untuk diketahui masyarakat bahwa exercise BBM pada harga 80 dolar AS per barel, 90 dolar AS per barel, hingga 100 dolar AS per barel, negara sudah siap, ya?” ujar Misbakhun.
Menanggapi hal itu, Purbaya menyatakan pemerintah telah menyiapkan skenario hingga asumsi harga minyak mencapai 100 dolar AS per barel. “Sudah siap. Yang kemarin diumumkan itu dengan asumsi USD 100, jadi kita sudah siap kalau sampai ke sana (harga minyak naik),” katanya.
Komisi XI DPR menyambut pernyataan tersebut. Misbakhun menilai kesiapan itu menjadi sinyal bahwa pemerintah berupaya menjaga harga BBM tetap stabil hingga akhir tahun. “Nah ini yang harus masyarakat tahu, bahwa pemerintah siap untuk tidak menaikkan harga BBM sampai akhir tahun,” tegasnya.
Misbakhun juga menekankan peran penerimaan negara sebagai fondasi menjaga keberlanjutan fiskal di tengah tekanan ekonomi global yang dinamis. Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu difungsikan secara optimal untuk menjaga daya beli masyarakat dan melindungi ekonomi rumah tangga dari dampak eksternal.
Di sisi lain, pemerintah disebut terus mengupayakan stabilitas harga energi agar tidak mengalami lonjakan signifikan meski harga minyak dunia berfluktuasi. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga inflasi serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Di tengah ketidakpastian global, koordinasi antara pemerintah dan DPR dinilai menjadi kunci untuk memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga, termasuk dalam pengendalian harga BBM di dalam negeri.
