MAKASSAR — Pengamat ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (FEB Unhas), Muhammad Syarkawi Rauf, menilai konflik antara Amerika Serikat yang bersekutu dengan Israel melawan Iran berpotensi menimbulkan dampak ekonomi dari tingkat global hingga nasional dan lokal. Menurutnya, dampak paling cepat terlihat adalah lonjakan harga minyak dunia.
“Dampak langsung secara global adalah kenaikan harga minyak dunia,” kata Syarkawi saat dikonfirmasi, Senin (2/3/2026).
Syarkawi menyebut pergerakan harga minyak saat ini sudah mencerminkan efek nyata dari perang. Ia mencatat harga crude oil WTI telah menyentuh 72,573 dolar AS per barel. Angka itu mendekati harga tertinggi tahun lalu, yakni 73,840 dolar AS per barel pada 20 Juni 2025.
Sementara itu, minyak Brent juga mengalami kenaikan menjadi 79,401 dolar AS per barel. Syarkawi menyatakan level tersebut уже lebih tinggi dibanding harga tertinggi tahun lalu sekitar 76,720 dolar AS per barel pada 20 Juni 2025. Ia menambahkan, WTI dan Brent masing-masing naik sekitar 8,26 persen dan 8,92 persen.
Syarkawi memperkirakan, bila perang berlanjut dan penutupan Selat Hormuz terus dilakukan, harga minyak dunia berpotensi naik hingga 120 dolar AS per barel.
Ia juga merujuk hasil simulasi Fitch Rating Agency, lembaga pemeringkat internasional, yang menyebut setiap kenaikan 10 persen harga minyak dunia dapat mendorong inflasi global naik sekitar 0,1 hingga 0,8 persen. Selain itu, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat sekitar 0,4 persen untuk setiap kenaikan 10 persen harga minyak.
Menurut Syarkawi, jika skenario tersebut terjadi, dampaknya ke Indonesia dapat mendorong kenaikan harga BBM di dalam negeri. Kondisi itu, lanjutnya, berpotensi meningkatkan inflasi sekitar 0,1 hingga 0,8 persen.
Tekanan inflasi akibat kenaikan harga minyak dunia, kata Syarkawi, juga dapat membuat Bank Indonesia menahan laju penurunan BI Rate atau seven-days repo rate dari level saat ini sekitar 4,75 persen. “Ini dari sisi moneter, suku bunga bank masih akan relatif tinggi,” ujarnya.
Syarkawi menilai situasi tersebut berisiko mengganggu pencapaian target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 5,4–6 persen pada 2026. Ia menyebut investasi berpotensi terhambat akibat suku bunga yang tinggi dan sikap pelaku usaha yang cenderung menunggu perkembangan eskalasi konflik.
Ia menegaskan, dampak yang paling krusial adalah potensi kenaikan harga BBM dalam negeri yang dapat menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui peningkatan subsidi, mengingat sebagian jenis BBM masih disubsidi pemerintah.
