DENPASAR — Dampak ekonomi akibat konflik antara Amerika- Israel dan Iran dinilai sangat bergantung pada durasi konflik serta sejauh mana jalur energi strategis terganggu. Dalam skenario optimistis, lonjakan harga diperkirakan hanya bersifat sementara dan mereda setelah pasokan kembali normal.
Namun, skenario pesimistis menyebutkan eskalasi yang lebih luas dapat memicu inflasi berkepanjangan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Pemerhati ekonomi dari Undiknas Denpasar, Prof. Dr. IB. Raka Suardana, M.M., menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi, terutama untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan daya beli masyarakat agar dampaknya tidak meluas.
Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Warmadewa, Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, S.E., M.Si., menilai Pemerintah Provinsi Bali perlu menyiapkan strategi mitigasi untuk mengantisipasi penurunan kunjungan wisatawan asing. Menurutnya, pemerintah daerah bersama pelaku industri pariwisata perlu menyiapkan langkah taktis guna meredam guncangan akibat konflik di Timur Tengah.
Ia mengusulkan diversifikasi dan pergeseran target pasar dengan memperkuat fokus pada pasar domestik, mengingat potensi gangguan pada jalur udara internasional. Kampanye wisata nusantara dinilai perlu diperkuat agar wisatawan lokal dapat menjadi penopang utama untuk menjaga tingkat hunian hotel tidak merosot tajam.
Selain itu, ia menyarankan prioritas pada pasar yang dinilai lebih aman di kawasan Asia-Pasifik dengan meningkatkan promosi ke negara-negara yang rute penerbangannya tidak melewati wilayah konflik, seperti Australia, India, Tiongkok, dan Singapura. Pasar tersebut dipandang lebih stabil secara logistik dibandingkan pasar Eropa.
Dari sisi operasional, Suyatna menekankan pentingnya efisiensi biaya dan stabilitas harga melalui penyesuaian pengeluaran (cost reduction). Perhotelan, menurutnya, perlu menekan biaya energi dan bahan baku impor untuk mengimbangi kenaikan harga minyak dunia serta pelemahan rupiah.
Ia juga mendorong penyediaan paket wisata yang fleksibel. Maskapai dan agen perjalanan disarankan menawarkan kebijakan pembatalan atau perubahan jadwal yang lebih longgar untuk memberikan rasa aman bagi wisatawan di tengah ketidakpastian global.
Mitigasi risiko penerbangan turut menjadi perhatian. Melalui Kementerian Perhubungan, koordinasi dengan maskapai dinilai diperlukan untuk memastikan ketersediaan rute penerbangan alternatif yang menghindari ruang udara Iran dan sekitarnya, meski berpotensi membuat durasi terbang lebih lama.
Di sisi layanan, Bandara I Gusti Ngurah Rai disebut perlu meningkatkan kesiapan melalui layanan crisis center untuk menangani penumpang yang terdampak keterlambatan atau pembatalan penerbangan akibat eskalasi militer yang bisa terjadi secara mendadak.
Menurut Suyatna, penguatan ekonomi lokal juga menjadi langkah yang tidak kalah penting. Ia menyoroti perlunya substitusi barang impor, termasuk mengurangi ketergantungan pada bahan pangan impor untuk kebutuhan hotel dan restoran dengan beralih ke produk lokal Bali, guna menekan dampak inflasi dari kenaikan biaya logistik global.
Selain itu, ia menyarankan stimulus bagi UMKM untuk menjaga daya beli masyarakat lokal, sehingga ekonomi Bali tidak hanya bergantung pada satu sumber, yakni pariwisata internasional. Ia juga mengingatkan pemerintah agar memantau arahan dari Kementerian Luar Negeri dan Bank Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan moneter serta aspek keamanan bagi warga asing.
