Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mulai berdampak pada perekonomian global, termasuk di Uni Eropa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut konflik di kawasan tersebut telah mendorong kenaikan biaya impor bahan bakar fosil Uni Eropa lebih dari 25 miliar euro, atau sekitar Rp505 triliun.
Pernyataan itu disampaikan von der Leyen setelah pertemuan informal para pemimpin Uni Eropa yang digelar di Siprus pada Kamis dan Jumat. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari dinamika geopolitik di Timur Tengah dan Ukraina hingga perencanaan Kerangka Keuangan Multitahunan (MFF) untuk periode 2028–2034.
“Setelah 55 hari konflik di Timur Tengah, dampaknya terasa nyata. Sejak awal konflik ini, tagihan kita untuk impor bahan bakar fosil telah melonjak lebih dari 25 miliar euro tanpa adanya tambahan energi sedikit pun,” ujar von der Leyen.
Von der Leyen menegaskan, kenaikan biaya tersebut menjadi beban tambahan bagi Uni Eropa yang sedang berupaya menjaga stabilitas energi di tengah ketidakpastian global. Meski begitu, ia menilai situasi saat ini masih dapat dikendalikan dan belum masuk kategori krisis yang mengkhawatirkan.
Untuk mengantisipasi perkembangan lebih lanjut, Uni Eropa disebut tengah menyiapkan berbagai skenario menghadapi kemungkinan terburuk, termasuk risiko perlambatan ekonomi dan potensi kekurangan pasokan listrik.
Eskalasi konflik dipicu oleh serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap sejumlah target di Iran pada 28 Februari. Serangan itu dilaporkan merusak infrastruktur dan menimbulkan korban sipil. Iran kemudian melancarkan serangan balasan ke wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Ketegangan sempat mereda setelah Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata selama dua pekan pada 7 April. Namun, dampak konflik tetap terasa pada sektor energi global, termasuk akibat gangguan keamanan di jalur strategis Selat Hormuz yang menjadi rute utama distribusi minyak dan gas alam cair dari kawasan Teluk Persia. Kondisi tersebut sempat menghambat lalu lintas pelayaran internasional.
