Persoalan penguasaan lahan negara tanpa kepastian hukum yang berlangsung sejak era reformasi disebut mulai menemukan jalan keluar melalui proyek Kota Deli Megapolitan (KDM). Proyek ini dijalankan PTPN I Regional 1 (sebelumnya PTPN II) dengan menggandeng PT Ciputra KPSN (CKPN), dan diklaim menjadi upaya optimalisasi aset negara sekaligus pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Utara.
Menurut keterangan pengelola, KDM tidak hanya berfokus pada penataan kawasan, tetapi juga diarahkan untuk mengakhiri konflik sosial dan ketidakteraturan fiskal yang terjadi selama puluhan tahun. Hampir 80% lahan proyek disebut sebelumnya merupakan lahan garapan ilegal yang memicu tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta konflik berkepanjangan.
Pengembangan KDM mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2011 tentang Mebidangro. General Manager CitraLand Tanjung Morawa, Taufik Hidayat, menyampaikan bahwa nilai PBB di kawasan tersebut meningkat signifikan setelah pengembangan berjalan. Ia menyebut sebelumnya PBB hanya sekitar Rp21 ribu per bidang lahan, lalu meningkat menjadi sekitar Rp600 ribu. Selain itu, kontribusi juga berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 2,5% dari nilai transaksi.
Dengan estimasi nilai pengembangan mencapai Rp2 triliun, BPHTB disebut menjadi tambahan penerimaan bagi kas daerah. Di sisi lain, terdapat skema bagi hasil yang dinyatakan akan terus memberikan manfaat bagi negara melalui PTPN.
Dari sisi ketenagakerjaan, proyek ini disebut telah menyerap lebih dari 1.000 tenaga kerja lokal. Ryan, warga Tanjung Morawa, mengaku kini memiliki pekerjaan tetap di area proyek setelah sebelumnya bekerja serabutan. Dampak ekonomi juga dirasakan pelaku usaha kecil di sekitar kawasan. Pak Gun, pemilik warung nasi di dekat lokasi, menyebut omzetnya meningkat sejak aktivitas pembangunan dan kehadiran pekerja bertambah.
Pengelola juga menyoroti perubahan pada aspek lingkungan. Kawasan yang sebelumnya disebut kerap banjir kini ditata melalui sistem drainase modern dan pembangunan danau retensi yang berfungsi sebagai penampung air sekaligus bagian dari fasilitas kawasan.
Taufik menilai sektor properti memiliki efek berganda karena melibatkan banyak lini usaha, mulai dari produksi material hingga jasa pendukung seperti keamanan. Keberhasilan KDM dalam mengubah lahan yang sebelumnya berkonflik menjadi kawasan produktif pun diharapkan mendapat dukungan pemerintah pusat, serta dinilai dapat menjadi model transformasi aset negara yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan keberlanjutan lingkungan.
