Krisis energi global kembali menjadi sorotan seiring meningkatnya ketegangan geopolitik internasional. Konflik antara Rusia dan Ukraina, serta eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, dinilai berkontribusi pada fluktuasi harga minyak dan gas dunia, gangguan rantai pasok energi, serta meningkatnya ketidakstabilan pasar internasional.

Dampak gejolak tersebut tidak berhenti di negara-negara produsen dan konsumen besar, tetapi juga merambat ke negara berkembang seperti Indonesia melalui mekanisme perdagangan internasional dan impor energi. Konsekuensi yang disebutkan meliputi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatnya inflasi yang bersifat cost-push, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan nilai tukar rupiah, hingga kenaikan biaya logistik serta biaya produksi di berbagai sektor ekonomi, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam konfigurasi geopolitik global, posisi Rusia sebagai salah satu eksportir utama minyak dan gas dunia menjadi faktor penting. Sanksi ekonomi dari negara-negara Barat terhadap Rusia disebut memengaruhi distribusi energi, terutama di kawasan Eropa. Krisis energi di Eropa kemudian mendorong negara-negara di kawasan tersebut mencari sumber energi alternatif, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan energi secara global.

Selain itu, ancaman penutupan Selat Hormuz dipandang sebagai risiko strategis bagi pasokan energi dunia. Jalur ini disebut dilalui sekitar 20% hingga 30% distribusi minyak global. Jika terjadi penutupan, lonjakan harga minyak dinilai berpotensi signifikan dan dapat memicu krisis energi global. Bagi Indonesia yang disebut sebagai negara net importir energi, situasi tersebut dapat meningkatkan kerentanan ekonomi. Dalam skenario harga minyak global berpotensi melampaui 100 dolar AS per barel, dampaknya diperkirakan dapat mendorong inflasi dan menaikkan biaya produksi di berbagai sektor.

Di tingkat daerah, pemerintah kabupaten/kota di Madura menghadapi kebutuhan untuk merespons dampak krisis energi global terhadap struktur ekonomi lokal. Sejumlah pendekatan yang diusulkan menekankan kebijakan adaptif, penguatan struktur ekonomi daerah, serta peningkatan resiliensi UMKM.

Strategi pertama adalah kebijakan stabilisasi jangka pendek untuk meredam dampak langsung kenaikan harga energi. Bentuknya antara lain subsidi transportasi dan distribusi lokal bagi daerah yang mampu, terutama untuk komoditas strategis seperti pangan dan bahan baku UMKM, operasi pasar dan pengendalian harga untuk menekan inflasi daerah, serta bantuan langsung kepada UMKM dalam bentuk subsidi energi, bantuan tunai, atau dukungan lain. Kebijakan ini ditujukan untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga kelangsungan usaha agar tidak terjadi kontraksi ekonomi lokal akibat guncangan harga.

Strategi kedua menitikberatkan pada penguatan ketahanan energi lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Upaya yang disebutkan meliputi pengembangan energi alternatif seperti panel surya bagi UMKM dan energi angin di wilayah pesisir, serta program efisiensi energi untuk pelaku usaha. Langkah ini diposisikan sebagai bagian dari konsep ketahanan energi, yakni kemampuan sistem ekonomi bertahan dan beradaptasi ketika terjadi gangguan pasokan atau harga energi.

Strategi berikutnya adalah penguatan UMKM dan industri lokal. Pemerintah daerah didorong meningkatkan daya tahan sektor ekonomi utama melalui pelatihan inovasi dan digitalisasi UMKM, memperluas kerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan mikro untuk akses pembiayaan, serta pengembangan klaster industri lokal seperti batik, keris, meubel, dan garam agar tercapai skala efisiensi. Penguatan ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing UMKM.

Selain itu, peningkatan konektivitas dan infrastruktur juga dipandang penting untuk menekan biaya logistik. Langkah yang disebutkan mencakup perbaikan infrastruktur transportasi seperti jalan dan pelabuhan, penguatan konektivitas regional, pembangunan sistem logistik lokal seperti gudang dan penyimpanan dingin untuk perikanan, serta integrasi dengan pusat ekonomi regional seperti Surabaya untuk memperlancar arus barang dan jasa.

Dalam jangka menengah hingga panjang, diversifikasi ekonomi lokal menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tradisional. Pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal, industri kreatif, ekonomi digital, serta hilirisasi produk seperti garam menjadi produk industri bernilai lebih tinggi disebut dapat berfungsi sebagai penyangga ketika terjadi krisis dari luar.

Penguatan modal sosial dan organisasi lokal turut menjadi bagian dari pendekatan yang disoroti. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan koperasi dan asosiasi UMKM sebagai jaringan produksi dan distribusi, serta memperluas kerja sama dengan diaspora Madura untuk investasi dan akses pasar. Pendekatan ini menekankan pentingnya jaringan dan kepercayaan dalam memperkuat ketahanan ekonomi.

Keseluruhan strategi tersebut dipandang dapat dirangkum dalam pendekatan kebijakan terintegrasi yang mencakup peredaman dampak langsung (shock mitigation), peningkatan kapasitas ekonomi lokal (capacity building), serta transformasi struktural jangka panjang (structural transformation).

Namun, upaya membangun resiliensi ekonomi lokal di Madura juga dihadapkan pada sejumlah hambatan. Keterbatasan fiskal daerah disebut menyempitkan ruang untuk memberikan subsidi energi atau insentif bagi UMKM, sementara ketergantungan pada transfer pemerintah pusat masih tinggi. Di sisi lain, persoalan infrastruktur dan konektivitas yang belum merata, keterbatasan fasilitas logistik seperti gudang modern dan gudang dingin, serta biaya distribusi yang tetap tinggi dibanding kota-kota utama dinilai membuat setiap kenaikan harga energi cepat menaikkan biaya ekonomi.

Tantangan lain adalah struktur ekonomi yang dinilai masih rendah tingkat diversifikasinya dan bergantung pada sektor tradisional. Pergeseran ke sektor bernilai tambah disebut berjalan lambat sehingga daya tahan terhadap fluktuasi harga dan permintaan menjadi terbatas. Keterbatasan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi juga menjadi kendala, termasuk rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan teknis, minimnya literasi digital, serta kesulitan pelaku UMKM beradaptasi dengan inovasi dan perubahan model bisnis.

Dari sisi energi, Madura disebut memiliki ketergantungan tinggi pada pasokan BBM dari luar daerah. Pengembangan energi alternatif dinilai membutuhkan investasi dan teknologi, sehingga kondisi kerentanan energi masih tinggi. Di bidang tata kelola, koordinasi antarlembaga pemerintah yang belum optimal, penerapan kebijakan yang tidak konsisten, serta lemahnya monitoring dan evaluasi program juga dinilai mengurangi efektivitas kebijakan publik.

Akses pembiayaan menjadi hambatan tambahan bagi UMKM, mulai dari sulitnya akses kredit formal hingga tingginya persyaratan agunan dan keterbatasan pemahaman keuangan. Faktor sosial-budaya juga disebut berpengaruh: meskipun modal sosial dinilai kuat, praktik bisnis yang cenderung konvensional dan terbatas pada jaringan lokal dapat menghambat ekspansi ke pasar yang lebih luas. Ketergantungan pada distribusi eksternal sebagai daerah periferal juga disebut membuat Madura rentan terhadap fluktuasi harga global dan memperbesar dampak guncangan dari luar.

Secara keseluruhan, krisis energi global dipandang membawa risiko nyata bagi perekonomian Indonesia dan berimbas pada daerah seperti Madura. Upaya pemerintah daerah untuk meredam dampak sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi memerlukan kebijakan jangka pendek yang responsif, penguatan kelembagaan yang berkelanjutan, serta transformasi struktural agar ketahanan ekonomi lokal dapat meningkat.