JAKARTA — Gangguan pasokan energi global mendorong lonjakan harga bahan bakar dan memaksa sejumlah pemerintah mulai menerapkan pembatasan konsumsi. Tekanan di pasar terlihat dari pergerakan harga minyak, ketika patokan WTI sempat melampaui Brent akibat kekhawatiran keketatan pasokan jangka pendek, meski pelaku pasar memperkirakan potensi pelonggaran menjelang akhir tahun.
Di Indonesia, pemerintah memberlakukan pembatasan pembelian BBM hingga 50 liter per kendaraan per hari. Selain itu, aparatur sipil negara didorong untuk bekerja dari rumah sebagai bagian dari upaya penghematan konsumsi energi.
Thailand disebut menyiapkan langkah serupa. Sementara itu, Bangladesh telah lebih dulu menerapkan penjatahan, menutup universitas, dan menghadapi risiko kehabisan pasokan. Negara tersebut sangat bergantung pada impor, dengan porsi ketergantungan mencapai 95%.
Di Eropa, Slovenia menjadi negara pertama yang menerapkan pembatasan pembelian BBM. Kebijakan ini dipandang sebagai sinyal awal pengelolaan permintaan energi apabila krisis berlanjut. Tekanan pasokan kian terasa setelah muncul laporan yang menyebut gangguan produksi minyak akibat konflik AS-Israel dengan Iran telah mencapai ratusan juta barel, disertai penurunan produksi harian yang signifikan.
Kenaikan harga energi juga tercermin pada pasar produk olahan. Kontrak berjangka diesel di Eropa dilaporkan melonjak hingga menyentuh US$200, setelah terjadi pengalihan pengiriman dari Amerika Serikat ke Asia. Dalam situasi ini, Uni Eropa mulai mempertimbangkan kebijakan penjatahan energi. “Ini akan menjadi krisis yang berkepanjangan ... harga energi akan lebih tinggi untuk waktu yang sangat lama,” ujar Komisioner Energi Uni Eropa, Dan Jorgensen.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran terjadinya “destruksi permintaan”, yakni penurunan konsumsi akibat harga yang terlalu tinggi atau pembatasan aktivitas. Fenomena serupa pernah terjadi saat pandemi COVID-19 dan kini kembali berpotensi muncul seiring lonjakan harga energi.
Analis menilai dunia perlu menurunkan konsumsi minyak hingga jutaan barel per hari untuk membantu menyeimbangkan pasar. Sejumlah langkah yang diusulkan mencakup pembatasan kecepatan kendaraan, kerja jarak jauh, peningkatan penggunaan transportasi publik, hingga efisiensi energi, meski efektivitasnya dinilai terbatas.
Tekanan terhadap ekonomi global dinilai sulit dihindari, baik melalui penyesuaian yang dikendalikan pemerintah maupun mekanisme pasar. Lama dampak krisis disebut sangat bergantung pada durasi konflik, dengan estimasi pemulihan antara tiga hingga enam bulan setelah konflik berakhir.
