Kesulitan generasi muda untuk membeli rumah kian nyata dan tidak hanya terjadi di Indonesia. Di banyak negara, lonjakan harga properti yang tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan membuat isu tempat tinggal berkembang menjadi krisis hunian yang perlu mendapat perhatian serius.
Di saat yang sama, persoalan lingkungan—mulai dari emisi karbon hingga dampak pembangunan terhadap kehidupan manusia di masa depan—ikut menjadi sorotan. Namun, konsep hunian ramah lingkungan juga dinilai kerap disalahpahami dalam praktiknya.
Dalam episode SuarAkademia, The Conversation Indonesia berbincang dengan Issa Tafridj, peneliti doktoral di Institute for Housing and Urban Development Studies, Erasmus University Rotterdam. Diskusi menyoroti akar masalah krisis hunian (housing crisis) serta kritik terhadap cara konsep “hunian hijau” diterapkan.
Menurut Issa, krisis hunian berawal dari ketimpangan antara permintaan (demand) yang terus meningkat—dipengaruhi pertumbuhan populasi dan migrasi—dengan penawaran (supply) yang tertahan. Ia mencontohkan, di Eropa pasokan dapat terhambat oleh regulasi lingkungan yang sangat ketat serta proses birokrasi yang panjang.
Sementara di Indonesia, Issa menilai persoalan diperparah oleh ketiadaan kontrol pemerintah yang tegas terhadap mekanisme pasar. Akibatnya, harga tanah dan rumah melambung tinggi dan sulit dikejar oleh gaji kelas menengah.
Issa juga mengkritik pergeseran peran pemerintah dari penyedia perumahan rakyat menjadi fasilitator yang lebih banyak menyerahkan pembangunan kepada sektor swasta atau pengembang. Dalam kondisi ini, rumah cenderung diperlakukan sebagai komoditas bisnis untuk mengejar keuntungan, bukan sebagai hak asasi manusia. Ia menilai, istilah “rumah hijau” pun berisiko menjadi sekadar gimmick pemasaran apabila aspek-aspek pentingnya tidak benar-benar diperhatikan, sehingga hunian yang layak, ramah lingkungan, dan terjangkau justru tersisih.
Selain itu, Issa menyoroti obsesi masyarakat dan pengembang terhadap rumah tapak yang dinilai mendorong pemekaran kota (urban sprawl). Dampaknya, lahan hijau semakin tergerus, biaya transportasi meningkat, dan kemacetan sulit terurai ketika warga dari pinggiran bergerak ke pusat kota untuk bekerja.
Issa menekankan bahwa krisis hunian memerlukan intervensi negara yang kuat untuk mengubah paradigma perumahan dari instrumen investasi menjadi hak dasar warga negara. Ia juga menilai perlu ada keberanian menata ulang kota ke arah pembangunan vertikal demi mendukung keberlanjutan lingkungan.
