Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi inflasi serta dampak krisis global. Ia menekankan bahwa kenaikan harga pangan dan energi merupakan isu krusial yang langsung memengaruhi ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Tito menyebut biaya hidup kini menjadi perhatian utama publik yang tidak bisa diabaikan pemerintah daerah. “Lebih dari 60 persen masyarakat kita itu peduli pada biaya hidup, terutama makanan. Ini tidak bisa ditunda,” ujarnya saat memberikan sambutan kunci pada Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Banda Aceh, Senin (20/4/2026).
Menurut Mendagri, inflasi tidak lagi sekadar angka ekonomi makro, melainkan sudah menjadi persoalan nyata di lapangan. Ia menilai kenaikan harga logistik dan energi dapat memicu tekanan sosial dalam waktu cepat apabila tidak dimitigasi.
Tito juga mengingatkan risiko yang dapat muncul bila stabilitas harga gagal dijaga. “Kalau sudah meledak, mahal biayanya. Bisa sampai kerusuhan, fasilitas publik rusak. Membangunnya lama, merusaknya sebentar,” katanya.
Ia menyinggung dinamika global, mulai dari konflik Rusia–Ukraina hingga ketegangan di Timur Tengah, yang disebut turut memengaruhi harga energi dunia. Dampaknya, biaya transportasi dan distribusi barang di dalam negeri ikut terdorong naik.
Dalam arahannya, Tito meminta pemerintah daerah tidak bersikap pasif dalam memantau kondisi ekonomi di wilayah masing-masing. Ia mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bekerja lebih intensif. “Jangan autopilot. Jangan tunggu sampai masalah meledak,” ujarnya.
Mendagri menekankan dua aspek utama pengendalian inflasi, yakni menjaga kecukupan pasokan dan memastikan kelancaran distribusi. Ia mencontohkan lonjakan harga cabai yang sempat terjadi di Aceh, yang menurutnya tidak semata terkait produksi, tetapi juga hambatan pada jalur distribusi.
Untuk solusi jangka panjang, Tito mendorong penguatan ketahanan pangan lokal, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki ketergantungan tinggi pada pasokan dari luar daerah. Berkaca dari pengalaman pandemi COVID-19, ia menyebut inisiatif seperti pertanian perkotaan (urban farming), hidroponik, hingga pemanfaatan lahan sempit dapat menjadi langkah adaptif untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pangan.
