Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh kepala daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi inflasi serta dampak krisis global yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Menurut Tito, isu biaya hidup menjadi perhatian utama publik. Ia menyebut lebih dari 60 persen masyarakat menaruh perhatian pada biaya hidup, khususnya makanan. “Lebih dari 60 persen masyarakat kita itu peduli pada biaya hidup, terutama makanan. Ini tidak bisa ditunda,” kata Tito saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh, Aceh, Senin (20/4/2026).
Tito menilai inflasi kini bukan sekadar persoalan makro, melainkan sudah dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengingatkan kenaikan harga pangan, energi, dan logistik dapat cepat memicu tekanan sosial jika tidak dikendalikan. “Kalau sudah meledak, mahal biayanya. Bisa sampai kerusuhan, fasilitas publik rusak. Membangunnya lama, merusaknya sebentar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dinamika global yang masih penuh tantangan, mulai dari konflik Rusia-Ukraina hingga ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara besar. Tito mengatakan situasi tersebut turut memengaruhi harga energi global dan berdampak ke berbagai sektor.
Menurutnya, kenaikan harga minyak dapat memicu efek berantai pada biaya transportasi, distribusi, hingga harga barang. Karena itu, ia menekankan peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing. “Jangan autopilot. Jangan tunggu sampai masalah meledak,” katanya.
Tito meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat kinerja, termasuk koordinasi intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memantau pergerakan harga secara real-time. Ia menekankan pengendalian inflasi dapat difokuskan pada dua hal, yakni menjaga kecukupan pasokan dan memastikan kelancaran distribusi.
Sebagai contoh, Tito menyinggung lonjakan harga cabai yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Aceh. Ia menilai kondisi itu tidak hanya terkait faktor produksi, tetapi juga distribusi yang belum optimal.
Lebih lanjut, ia menyampaikan daerah dengan basis produksi pangan yang kuat cenderung lebih tangguh menghadapi tekanan ekonomi. Sementara wilayah perkotaan yang bergantung pada pasokan dari luar dinilai perlu memperkuat strategi ketahanan pangan.
Berkaca pada pengalaman pandemi Covid-19, Tito mendorong penguatan ketahanan pangan lokal sebagai langkah strategis. Ia menilai inisiatif seperti urban farming, hidroponik, dan pemanfaatan lahan sempit di perkotaan dapat menjadi solusi adaptif sekaligus peluang pemberdayaan masyarakat.
