Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh kepala daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi inflasi serta dampak krisis global yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Tito menegaskan isu biaya hidup menjadi perhatian utama publik saat ini. “Lebih dari 60 persen masyarakat kita itu peduli pada biaya hidup, terutama makanan. Ini tidak bisa ditunda,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Pernyataan itu disampaikan Tito saat menjadi pembicara kunci pada Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Banda Aceh, Aceh. Ia menilai inflasi kini bukan sekadar isu makro, melainkan persoalan konkret yang dirasakan masyarakat dalam keseharian.
Menurut Tito, kenaikan harga pangan, energi, dan logistik dapat dengan cepat memicu tekanan sosial. Ia juga mengingatkan potensi dampak ekstrem bila inflasi tidak terkendali. “Kalau sudah meledak, mahal biayanya. Bisa sampai kerusuhan, fasilitas publik rusak. Membangunnya lama, merusaknya sebentar,” ujarnya.
Mendagri turut menyoroti dinamika global yang masih penuh tantangan, mulai dari konflik Rusia-Ukraina hingga ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara besar. Ia menyebut perkembangan tersebut dapat memengaruhi harga energi global dan berdampak pada berbagai sektor.
Tito menjelaskan kenaikan harga minyak dapat memicu efek berantai terhadap biaya transportasi, distribusi, hingga harga barang. Karena itu, ia menekankan peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga. “Jangan autopilot. Jangan tunggu sampai masalah meledak,” kata Tito.
Ia meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat kinerja, termasuk melalui koordinasi intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memantau pergerakan harga secara real time. Tito menekankan pengendalian inflasi dapat difokuskan pada dua aspek utama, yakni menjaga kecukupan pasokan dan memastikan kelancaran distribusi.
Sebagai contoh, Tito menyinggung lonjakan harga cabai yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Aceh. Ia menilai kondisi tersebut tidak hanya dipengaruhi faktor produksi, tetapi juga distribusi yang belum optimal.
Tito juga menilai daerah dengan basis produksi pangan yang kuat cenderung lebih tangguh menghadapi tekanan ekonomi. Sementara itu, wilayah perkotaan yang bergantung pada pasokan dari luar dinilai perlu memperkuat strategi ketahanan pangan.
Berkaca dari pengalaman pandemi COVID-19, ia menyebut penguatan ketahanan pangan lokal sebagai langkah strategis. Sejumlah inisiatif seperti urban farming, hidroponik, dan pemanfaatan lahan sempit di perkotaan dinilai dapat menjadi solusi adaptif sekaligus peluang pemberdayaan masyarakat.
