Jakarta—Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh kepala daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi inflasi dan dampak krisis global yang dinilai dapat memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Tito menegaskan isu biaya hidup saat ini menjadi perhatian utama masyarakat. Ia menyebut lebih dari 60 persen masyarakat peduli pada biaya hidup, khususnya makanan. “Lebih dari 60 persen masyarakat kita itu peduli pada biaya hidup, terutama makanan. Ini tidak bisa ditunda,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Pernyataan itu disampaikan Tito saat menjadi pembicara kunci pada Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Banda Aceh, Aceh. Menurutnya, inflasi kini bukan lagi sekadar isu makro, melainkan persoalan konkret yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Ia mengingatkan kenaikan harga pangan, energi, dan logistik dapat dengan cepat memicu tekanan sosial. Tito juga menekankan potensi dampak ekstrem apabila inflasi tidak terkendali. “Kalau sudah meledak, mahal biayanya. Bisa sampai kerusuhan, fasilitas publik rusak. Membangunnya lama, merusaknya sebentar,” ujarnya.
Mendagri turut menyoroti dinamika global yang masih penuh tantangan, mulai dari konflik Rusia-Ukraina hingga ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara besar. Ia menilai perkembangan tersebut ikut memengaruhi harga energi global dan berdampak pada berbagai sektor.
Tito menjelaskan kenaikan harga minyak dapat memicu efek berantai terhadap biaya transportasi, distribusi, serta harga barang. Karena itu, ia menilai peran aktif pemerintah daerah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing. “Jangan autopilot. Jangan tunggu sampai masalah meledak,” kata Tito.
Untuk memperkuat langkah pengendalian, Tito meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus meningkatkan kinerja, termasuk melalui koordinasi intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memantau pergerakan harga secara real time. Ia menyebut pengendalian inflasi dapat difokuskan pada dua aspek utama, yakni menjaga kecukupan pasokan dan memastikan kelancaran distribusi.
Sebagai contoh, Tito menyinggung lonjakan harga cabai yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Aceh. Menurutnya, kondisi itu tidak hanya dipengaruhi faktor produksi, tetapi juga distribusi yang belum optimal.
Ia menilai daerah dengan basis produksi pangan yang kuat cenderung lebih tangguh menghadapi tekanan ekonomi. Sementara wilayah perkotaan yang bergantung pada pasokan dari luar dinilai perlu memperkuat strategi ketahanan pangan.
Berkaca dari pengalaman pandemi COVID-19, Tito menyampaikan penguatan ketahanan pangan lokal menjadi langkah strategis. Berbagai inisiatif seperti urban farming, hidroponik, dan pemanfaatan lahan sempit di perkotaan dinilai dapat menjadi solusi adaptif sekaligus peluang pemberdayaan masyarakat.
