Ancaman terorisme di Indonesia dinilai terus berubah seiring dunia yang makin terkoneksi. Pola perekrutan bergeser ke ruang digital, pendanaan dapat mengalir lewat transaksi kecil yang sulit dilacak, sementara narasi ekstrem kerap menyusup melalui isu sosial yang tampak sepele. Menjelang 2026, perdebatan publik juga menguat: sejauh mana negara dapat memperluas kewenangan demi keamanan tanpa mengorbankan akuntabilitas dan hak warga.
Dalam konteks itu, strategi penanggulangan tidak cukup berfokus pada penindakan. Pendekatan yang dibahas mencakup pemutusan rantai radikalisasi, penguatan ketahanan komunitas, serta pembenahan koordinasi lintas lembaga agar program tidak tumpang tindih dan berjalan tepat sasaran.
Gambaran di lapangan sering kali lebih rumit dari yang terlihat. Contoh fiktif “Raka”, petugas kelurahan di kota pesisir, menggambarkan bagaimana perubahan perilaku remaja—semakin tertutup, meningkatnya konsumsi konten kekerasan, hingga memandang kelompok lain sebagai musuh—dapat menjadi sinyal awal yang membingungkan. Aparat membutuhkan bukti dan prosedur, sekolah memerlukan pedoman edukasi yang tidak menghakimi, sementara keluarga kerap tidak tahu harus mulai dari mana.
Situasi semacam ini menegaskan pentingnya peta ancaman yang realistis. Menjelang 2026, ancaman tidak selalu berbentuk serangan besar, melainkan bisa kecil dan sporadis namun menarget simbol negara, rumah ibadah, atau ruang publik untuk menimbulkan efek takut yang luas. Karena itu, pembacaan ancaman perlu mencakup jaringan yang masih berpengalaman secara operasional sekaligus simpatisan baru yang belajar dari konten daring.
Indikator awal kerap muncul di ruang terdekat warga—sekolah, lingkungan RT/RW, komunitas pengajian, hingga tempat kerja. Namun sinyal seperti penolakan berinteraksi dengan tetangga berbeda keyakinan, pelabelan “thaghut”, atau pembenaran kekerasan tidak otomatis berarti seseorang adalah pelaku teror. Kekeliruan respons berisiko memicu stigmatisasi dan mendorong isolasi sosial. Karena itu, pencegahan dipandang perlu meniru pendekatan kesehatan publik: mengurangi faktor risiko, memperkuat daya tahan komunitas, dan menyiapkan rujukan ketika gejala meningkat.
Dalam praktiknya, perangkat di tingkat lokal membutuhkan protokol sederhana: kapan cukup dilakukan mediasi keluarga, kapan melibatkan sekolah, dan kapan menghubungi pihak berwenang. Pelatihan literasi ekstremisme bagi perangkat desa/kelurahan juga dinilai penting agar masyarakat tidak memilih dua ekstrem yang sama-sama tidak produktif—diam sama sekali atau melapor secara berlebihan.
Arah kebijakan yang banyak dibicarakan menjelang 2026 adalah penguatan deteksi dini oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan jejaringnya. Deteksi dini dipahami bukan sekadar pemantauan, melainkan kemampuan membaca tren, mengukur kerentanan wilayah, serta memetakan narasi yang sedang naik. Ketika isu global memanas, misalnya, narasi “pembalasan” dapat dijadikan bahan propaganda. Jika respons negara terlambat, ruang kosong itu berpotensi diisi kelompok ekstrem.
Pada saat yang sama, strategi menekankan pembedaan antara “kebijakan keras” dan “kebijakan cerdas”. Penindakan bersenjata dapat mencegah serangan, namun tanpa edukasi, dukungan keluarga, layanan kesehatan mental, dan penguatan ekonomi, pola rekrutmen dinilai akan berulang. Dengan demikian, respons cepat perlu berjalan beriringan dengan pembangunan ketahanan sosial sebagai pekerjaan jangka panjang.
Di ranah penegakan hukum, kerangka pemberantasan tindak pidana terorisme menuntut proses penangkapan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan berjalan rapi. Kegagalan prosedural dapat membuka peluang pelaku lolos atau jaringan kembali menguat. Unit khusus seperti Densus 88 disebut kerap menjadi ujung tombak pengungkapan jaringan, termasuk memetakan hubungan antarsel, jalur logistik, dan rencana aksi.
Namun keberhasilan operasional juga dibayangi tuntutan akuntabilitas. Publik mendukung tindakan tegas, tetapi menuntut kepastian bahwa kekuatan negara digunakan secara proporsional. Menjelang 2026, salah satu perdebatan yang mengemuka adalah pelibatan militer. Penanganan teror dipandang berada dalam ranah sistem peradilan pidana, sehingga peran TNI disebut perlu dibatasi, terukur, dapat diaudit, memiliki rantai komando yang jelas, dan disertai mekanisme pengawasan agar tidak menciptakan wilayah “abu-abu” yang rawan pelanggaran.
BNPT diposisikan sebagai pengorkestra kebijakan—menyusun strategi, mengoordinasikan lintas kementerian/lembaga, serta memastikan program pencegahan dan deradikalisasi berjalan. Tantangan yang disorot adalah koordinasi di lapangan: pembagian tugas, penanggung jawab, serta mekanisme berbagi data. Ketika koordinasi tidak rapi, sebagian wilayah dapat kebanjiran program seremonial sementara wilayah lain kekurangan pendampingan.
Deteksi dini juga dipandang perlu menggabungkan dua sumber sinyal: sinyal sosial dari komunitas dan sinyal digital dari jejak daring. Sinyal sosial berupa perubahan perilaku yang disaksikan orang terdekat, namun perlu standar etik agar tidak berubah menjadi perburuan kambing hitam. Laporan warga disarankan berbasis perilaku berisiko yang konkret—seperti ancaman, penyimpanan bahan berbahaya, atau ajakan kekerasan—bukan semata perbedaan gaya beragama.
Di sisi digital, narasi ekstrem dapat dibungkus dalam konten motivasi, humor, atau potongan ceramah, sehingga analitik tidak cukup mengandalkan kata kunci. Tantangan lain adalah penyusunan kontra-narasi yang kredibel dan tidak terasa seperti poster pemerintah. Dalam kerangka ini, pertukaran informasi lintas lembaga menjadi penting, mengingat data sering tersebar di berbagai institusi—mulai dari pola perjalanan, anomali transaksi, catatan sekolah, hingga temuan lapangan. Isu tata kelola data ikut mengemuka: siapa boleh mengakses, berapa lama disimpan, bagaimana melindungi privasi, dan bagaimana mencegah penyalahgunaan.
Selain pencegahan dan penegakan, strategi juga menyoroti deradikalisasi dan pemulihan. Program deradikalisasi dipahami bukan sebagai upaya memaksa mengubah keyakinan, melainkan menarget cara berpikir yang membenarkan kekerasan, logika permusuhan permanen, serta jaringan sosial yang menopang tindakan. Menjelang 2026, penekanan disebut bergeser dari kegiatan sesaat menjadi rute pemulihan yang terukur—psikologis, sosial, dan ekonomi.
Contoh fiktif “Sari”, istri narapidana kasus teror yang baru bebas, menggambarkan kerentanan keluarga jika tidak ada dukungan. Tanpa pendampingan, seseorang dapat kembali ke komunitas lama yang memberi rasa diterima sekaligus kontrol. Sebaliknya, pendampingan seperti pelatihan kerja, dukungan pendidikan anak, konseling trauma, dan ruang dialog dengan tokoh lokal dinilai dapat meningkatkan peluang reintegrasi. Dalam sejumlah kasus, faktor kebutuhan dasar—penerimaan sosial dan kepastian nafkah—disebut turut memengaruhi risiko kembali ke jaringan lama.
Strategi pemulihan juga menekankan bahaya stigma. Jika lingkungan terus memberi label tanpa peluang kedua, mantan pelaku atau keluarganya berpotensi mencari tempat yang menerima, yang bisa berarti kembali ke jaringan lama. Karena itu, pemulihan dipandang perlu menyentuh dua sisi: memperkuat individu agar tidak kembali, sekaligus menyiapkan lingkungan agar mampu menerima melalui mekanisme aman, keterlibatan tokoh lokal, dan kesepakatan perilaku. Di saat yang sama, perhatian terhadap korban disebut penting agar pemulihan tidak hanya berfokus pada pelaku dan keluarganya.
Di tingkat yang lebih luas, kerja sama internasional disebut makin menentukan karena pergerakan ide, uang, dan orang melintasi batas negara lebih cepat daripada birokrasi. Ranah kerja sama yang disorot mencakup pertukaran informasi, peningkatan kapasitas seperti investigasi digital dan penanganan bahan peledak, serta harmonisasi prosedur agar ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan pembuktian digital tidak kandas akibat perbedaan aturan.
Meski demikian, ketahanan masyarakat dinilai tetap menjadi benteng terdepan. Peran organisasi kemasyarakatan besar seperti NU dan Muhammadiyah disebut relevan dalam menyebarkan pesan damai, sementara komunitas kreator konten, pengelola pesantren, organisasi kepemudaan, hingga pelaku UMKM dapat menjadi mitra pencegahan melalui literasi, ruang dialog, dan dukungan wirausaha bagi kelompok rentan. Tantangan berikutnya adalah memastikan semua inisiatif tidak berjalan sebagai proyek terpisah, melainkan berada dalam tata kelola yang jelas melalui rencana kerja, indikator, dan forum koordinasi yang menghasilkan keputusan.
Menjelang 2026, benang merah strategi yang mengemuka adalah memadukan ketegasan dan ketepatan: memperkuat deteksi dini, menjaga penegakan hukum tetap terukur dan akuntabel, memperbaiki koordinasi lintas lembaga, menjalankan deradikalisasi yang nyata, serta memperluas kerja sama internasional dan ketahanan komunitas agar ruang rekrutmen menyempit dan peluang reintegrasi tetap terbuka.
