Diplomasi Indonesia dibentuk oleh tradisi panjang yang lahir dari gaya, karakter, dan pendekatan para menteri luar negeri pada masanya. Dalam ingatan banyak orang, figur-figur seperti Adam Malik dan Mochtar Kusumaatmadja tampil bukan semata sebagai pejabat teknis, melainkan sebagai representasi negara yang berbicara di panggung dunia dengan artikulasi jelas, percaya diri, dan berwibawa.
Adam Malik Batubara, yang dikenal luas sebagai diplomat ulung, mendapat julukan “Si Kancil” di lingkungan diplomatik internasional. Julukan itu merujuk pada kecerdikannya dalam merespons pertanyaan dan menyiasati persoalan yang rumit. Ia juga dikenal memiliki sense of humor, gaya bicara ceplas-ceplos namun tetap terukur. Dalam forum internasional, ia kerap melontarkan kalimat “Everything can be arranged” atau “Semua bisa diatur!” dengan tenang sambil tersenyum.
Mochtar Kusumaatmadja, yang melanjutkan kiprah Adam Malik pada periode 1978–1988, menghadirkan corak berbeda. Ia memandang citra bangsa tidak hanya dibangun melalui teks perjanjian atau pidato resmi, tetapi juga lewat seni, budaya, dan kuliner. Ketertarikannya pada masak-memasak yang tumbuh sejak masa studi di Yale University melahirkan gagasan diplomasi kuliner sebagai bagian dari soft power. Mochtar disebut piawai membuat martabak telur.
Dalam buku Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusumaatmadja, putrinya, Armida Salsiah Alisyahbana, menuliskan bahwa Mochtar bermimpi masakan Indonesia suatu hari dapat mendunia seperti kuliner Jepang atau Italia. Armida mengutip pesan sang ayah bahwa makanan Indonesia perlu dikemas dengan sentuhan estetika serta penyesuaian rasa agar dapat diterima lidah internasional.
Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi juga pernah menyampaikan bahwa menjelang akhir masa jabatannya, Mochtar mendirikan Restoran Nusantara Indonesia di New York dan membentuk Nusantara Chamber Orchestra. Hal itu disampaikan Retno dalam seminar Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Prof Mochtar Kusumaatmadja pada 24 Mei 2023.
Tradisi diplomasi Indonesia juga tercermin pada era Ali Alatas, yang memimpin Kementerian Luar Negeri pada awal 1990-an. Ali Alatas digambarkan sebagai diplomat karier yang memahami birokrasi kementerian sekaligus medan diplomasi bilateral dan multilateral. Pembawaannya tenang, minim gestur, dan berwibawa tanpa meninggikan suara. Namun, ketenangan itu tetap disertai sikap hangat dan terbuka dalam berinteraksi, termasuk dengan para jurnalis, bahkan kerap mengajukan pertanyaan kritis untuk menguji pemahaman lawan bicaranya.
Ketika bertugas sebagai koresponden di Auckland, Selandia Baru, penulis naskah asli menyebut melihat bagaimana nama Ali Alatas dihormati bukan hanya oleh jurnalis, tetapi juga pejabat di kawasan Pasifik Selatan. Gaya Ali yang tidak banyak bicara, namun memilih kata-kata dengan presisi, membentuk reputasi sebagai credible interlocutor—mitra dialog yang dapat dipercaya, terutama dalam situasi konflik yang menuntut kesabaran dan netralitas.
Memasuki era reformasi, wajah diplomasi Indonesia berubah saat Kementerian Luar Negeri dipimpin figur non-karier, Alwi Shihab, pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Alwi digambarkan terbuka, berlatar akademisi, cendekiawan Muslim, serta tokoh dialog antaragama yang lama berkarier di Amerika Serikat. Jejaringnya dinilai membantu Indonesia yang sedang menghadapi krisis kepercayaan global.
Dalam kisah yang disampaikan penulis naskah asli, Alwi disebut melakukan lobi strategis di Amerika Serikat hingga dapat menembus protokoler Gedung Putih untuk memenuhi permintaan Presiden Abdurrahman Wahid yang ingin bertemu Presiden Bill Clinton di Oval Room, Washington DC. Pada periode itu, sejumlah isu sensitif seperti Timor Timur pascareferendum, konflik komunal di Maluku dan Poso, serta tuduhan pelanggaran HAM oleh perwira tinggi militer Indonesia disebut dijawab Alwi dengan lugas—gaya yang dinilai disukai media internasional yang mencari kejelasan dan keterbukaan dari pejabat Indonesia.
Namun, keterbukaan itu juga memunculkan kegelisahan internal. Secara bisik-bisik, sebagian kalangan di Kemlu dan diplomat senior menilai gaya Alwi terlalu terbuka dan kurang disiplin secara institusional. Dalam konteks ini, protokoler dipandang sebagai karakteristik fundamental Kemlu karena mengatur aspek hubungan diplomatik, acara kenegaraan/resmi, serta pelayanan publik terkait WNI di luar negeri, termasuk tata tempat, tata upacara, tata warkat, dan wibawa pimpinan negara.
Dalam perkembangan terbaru yang disorot naskah tersebut, kritik terbuka datang dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dino Patti Djalal, terhadap Menteri Luar Negeri saat ini, Sugiono. Dino menilai perlunya Menlu lebih banyak meluangkan waktu untuk internal. Ia juga menyampaikan laporan yang ia terima bahwa kinerja duta besar menurun akibat pemotongan anggaran, demoralisasi, serta kurangnya dorongan untuk berinisiatif. Selain itu, Dino mengaku mendapat kabar bahwa banyak duta besar sulit menemui Menlu Sugiono ketika mereka pulang ke Indonesia.
Bagi sebagian pihak, kritik itu terasa keras. Namun, naskah tersebut menempatkannya sebagai bentuk elite correction—alarm dini agar Indonesia tidak keluar dari jalur diplomasi yang dibangun selama puluhan tahun. Tantangan dan zaman berubah, strategi diplomasi pun perlu disesuaikan, termasuk pemanfaatan media sosial. Meski begitu, pendekatan konvensional atau tradisional dinilai tetap penting karena dalam diplomasi, kontinuitas kerap lebih menentukan dibanding gebrakan.
Di tengah perubahan gaya, arah diplomasi disebut perlu dijaga dengan hati-hati. Kunci yang ditekankan adalah komunikasi yang artikulatif, baik ke dalam maupun ke luar. Karena itu, kritik Dino dinilai perlu direspons dengan langkah korektif, bukan defensif, agar substansi tidak tertutup oleh pembelaan berlebihan.
Di bagian akhir, naskah tersebut mengingatkan pada nasihat Mochtar Kusumaatmadja yang pernah mengutip figur Si Kabayan—tokoh yang sering dianggap tolol, gemar berkelakar, dan bernasib malang, tetapi justru selalu benar. Mochtar pernah menyatakan bahwa jika kementeriannya dianggap rusak dan tolol, hal itu tak perlu ditanggapi dengan kecil hati, sebagaimana diberitakan Kompas pada 12 September 1982.
