Politbiro Vietnam pada 30 April 2025 menerbitkan Resolusi No. 66-NQ/TW tentang reformasi kerja pembentukan dan penegakan hukum untuk menjawab tuntutan pembangunan nasional di era baru. Menjelang Kongres Nasional Partai ke-14, Anggota Komite Sentral Partai sekaligus Menteri Kehakiman Nguyen Hai Ninh memaparkan capaian hampir satu tahun pelaksanaan resolusi tersebut, termasuk terobosan dalam proses legislasi dan upaya mengurangi hambatan hukum.
Menurut Nguyen Hai Ninh, segera setelah resolusi diterbitkan, Politbiro dan Sekretariat menggelar konferensi nasional pada 18 Mei 2025 untuk menyosialisasikan isi Resolusi 66-NQ/TW. Kegiatan itu diikuti lebih dari 1,5 juta kader dan anggota Partai, baik luring maupun daring, yang terhubung ke 37.000 titik di tingkat pusat hingga daerah. Pada periode yang sama, Komite Partai Majelis Nasional mengeluarkan Rencana No. 28-KH/ĐUQH (16 Mei 2025), sementara Pemerintah menerbitkan Resolusi No. 140/NQ-CP (17 Mei 2025) yang menetapkan 49 tugas beserta tenggat dan jadwal pelaksanaannya.
Ia menyebut seluruh 22 kementerian/badan setingkat kementerian dan badan pemerintah, serta 34 provinsi dan kota yang dikelola secara pusat, telah mengeluarkan program atau rencana pelaksanaan. Sejumlah kementerian, sektor, dan daerah juga membentuk komite pengarah untuk implementasi Resolusi 66-NQ/TW.
Nguyen Hai Ninh mengatakan, berlandaskan arahan Partai dan orientasi dalam Resolusi 66-NQ/TW, Majelis Nasional, Pemerintah, Mahkamah Agung Rakyat, Kejaksaan Agung Rakyat, dan lembaga terkait memperkuat koordinasi untuk melembagakan kebijakan dan pedoman Partai serta resolusi strategis Politbiro. Upaya tersebut, menurutnya, membentuk kerangka hukum yang ditujukan untuk penyederhanaan struktur organisasi sistem politik, pembangunan dan pengoperasian model pemerintahan daerah dua tingkat, penguatan desentralisasi dan pendelegasian kewenangan, reformasi prosedur administrasi, serta penyelesaian kesulitan dan hambatan guna membuka sumber daya bagi pembangunan nasional.
Ia menilai Resolusi 66-NQ/TW menjadi landasan politik bagi lahirnya sejumlah keputusan strategis dalam proses pembuatan undang-undang, sekaligus mendorong perubahan pendekatan agar tidak lagi mengedepankan pola pikir “jika tidak bisa diatur, maka dilarang”. Dalam penilaiannya, pelaksanaan resolusi tersebut turut mendukung target “pada dasarnya menghilangkan hambatan hukum pada tahun 2025” sebagaimana ditetapkan dalam Resolusi 66-NQ/TW.
Dalam data yang disampaikan, pada 2025 Pemerintah mengajukan kepada Majelis Nasional sebuah resolusi yang mengubah dan menambah beberapa pasal Konstitusi 2013. Pemerintah juga mengajukan 99 rancangan undang-undang dan resolusi hukum normatif untuk disetujui—disebut sebagai jumlah yang mencapai rekor. Pada tahun yang sama, Pemerintah menerbitkan 377 dekret dan resolusi hukum normatif; kementerian dan lembaga menyusun, mengajukan untuk diundangkan, atau mengundangkan 1.404 dokumen; sementara daerah mengeluarkan 13.000 dokumen hukum normatif.
Di sisi penegakan hukum, Nguyen Hai Ninh menyebut fokus diarahkan pada peninjauan dan penghapusan hambatan hukum serta reformasi prosedur administrasi, terutama pada bidang yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat seperti pertanahan, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta jaminan sosial. Ia juga menyoroti peningkatan dalam inspeksi, penanganan, peninjauan, konsolidasi, dan sistematisasi dokumen hukum. Selain itu, mekanisme dialog dan pengolahan masukan warga serta pelaku usaha disebut semakin diprioritaskan, dan hambatan dalam mekanisme keuangan untuk pembentukan undang-undang dinyatakan telah diatasi.
Meski demikian, Nguyen Hai Ninh mengakui masih ada keterbatasan. Ia menyebut penyusunan program dan rencana aksi di sejumlah kementerian, sektor, dan daerah masih berjalan lambat. Di beberapa tempat, pekerjaan penyusunan dan penyempurnaan undang-undang belum mendapat perhatian memadai, serta masih terjadi keterlambatan penerbitan aturan rinci untuk pelaksanaan undang-undang dan peraturan daerah.
Ia juga menilai sistem hukum saat ini belum memiliki rancangan yang cukup komprehensif untuk menjawab tuntutan situasi baru, terutama yang muncul dari perkembangan sosial-ekonomi, transformasi digital, integrasi internasional, dan reformasi model pemerintahan nasional. Selain itu, pelaksanaan hukum disebut masih menjadi titik lemah, termasuk dalam penyebarluasan dan pendidikan hukum serta komunikasi kebijakan yang di beberapa lembaga dinilai masih dangkal dan kurang fleksibel dalam menangani isu yang menjadi perhatian publik. Adopsi transformasi digital di sejumlah lembaga juga disebut belum didukung investasi menyeluruh, sementara infrastruktur teknologi dan basis data hukum di beberapa tempat dinilai belum lengkap.
Menatap 2026—tahun pertama pelaksanaan Resolusi Kongres Nasional Partai ke-14 sekaligus tahun penting untuk melanjutkan Resolusi 66-NQ/TW—Nguyen Hai Ninh memaparkan sejumlah prioritas. Pertama, meninjau dan segera melembagakan kebijakan utama dalam dokumen Kongres Nasional ke-14 dan sembilan resolusi strategis Politbiro, dengan berpegang pada program kerja Komite Pengarah Pusat 2026 tentang reformasi kelembagaan dan hukum. Ia menyebut fokusnya adalah penyusunan “Strategi untuk menyempurnakan sistem hukum di era baru” agar sistem hukum memiliki struktur yang rasional, komprehensif, demokratis, adil, sinkron, terpadu, terbuka, transparan, layak, dan stabil.
Selain itu, pada 2026 ia menekankan perlunya amandemen dan penambahan dokumen hukum terkait organisasi pemerintahan daerah dua tingkat, serta penanganan dokumen yang diatur oleh keputusan Pemerintah dan Komite Tetap Majelis Nasional di bawah mekanisme khusus. Targetnya adalah menyelesaikan kesulitan dan hambatan yang timbul dari ketentuan hukum sebelum 1 Maret 2027, sesuai Resolusi 206/2025/QH15 Majelis Nasional dan Undang-Undang tentang Organisasi Pemerintah Daerah.
Kedua, ia menekankan peningkatan teknik penyusunan undang-undang dan persiapan dokumen secara profesional, ilmiah, layak, dan efektif, termasuk melalui pengembangan dan penyempurnaan Buku Panduan Penyusunan Undang-Undang Nasional serta standar dan pedoman teknis untuk legislasi, guna mendukung pelatihan dan pengembangan profesional aparat pembentuk undang-undang.
Ketiga, ia mendorong penguatan kerangka kelembagaan dan konsolidasi dokumen hukum secara efektif, termasuk reformasi signifikan agar dokumen yang telah dikonsolidasikan dapat menjadi dasar resmi untuk mengutip dan menerapkan hukum, disampaikan bersamaan dengan dokumen yang diubah atau ditambah, serta penyederhanaan teknik konsolidasi dan perluasan cakupan dokumen yang dikonsolidasikan.
Keempat, Nguyen Hai Ninh menyampaikan rencana untuk terus meningkatkan basis data nasional dokumen hukum, mengembangkan Proyek Big Data tentang Hukum, mentransformasi penyebaran dan pendidikan hukum, serta menerapkan kecerdasan buatan dalam pemberian nasihat hukum. Ia juga menyinggung pengembangan dan pengoperasian Portal Hukum Nasional sebagai kanal informasi kebijakan dan hukum, serta sarana interaksi digital antara negara dengan warga dan pelaku usaha untuk menerima dan memproses masukan terkait dokumen hukum.
Nguyen Hai Ninh menegaskan, secara keseluruhan Resolusi 66-NQ/TW telah menjadi terobosan strategis dalam reformasi pembentukan dan penegakan hukum, sekaligus berfungsi sebagai “seruan untuk bertindak” bagi reformasi kelembagaan yang lebih mendalam, dengan warga dan bisnis sebagai pusat perhatian.
